Admin Eviyanti
Karhutla Berulang, Siapa yang Harus Disalahkan?
Politik | 2026-09-13 19:19:39
Oleh Rima Juanita
Pendidik Generasi
Tiap kali musim kemarau tiba, pemandangan langit pekat akibat karhutla seolah jadi agenda tahunan yang wajib pasrah kita terima. Asap tebal tidak cuma merusak jarak pandang, tapi langsung menyerang paru-paru anak-anak, balita, hingga ibu hamil dan menyusui.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan mencatat 512 kejadian Karhutla di wilayah tersebut, dengan luas yang terdampak pada 1.345,79 hektare. Informasi ini sejak Bulan Januari hingga 31 Juli 2026. mongabay.com, (18/8/2026).
Bencana yang terus berulang ini bukan sekadar urusan nasib buruk atau cuaca ekstrem, melainkan cermin nyata dari salah urus tata kelola lingkungan di negeri ini.
Cerita Kelam dari Lapangan: Senyapnya Penderitaan Ibu dan Anak
Kalau kita menengok kondisi saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan misalnya, dampak yang dirasakan masyarakat khususnya para perempuan benar-benar berlapis. Selain dibayangi risiko kesehatan reproduksi dan ancaman komplikasi kehamilan akibat terus-menerus menghirup udara beracun, mereka juga harus memutar otak di rumah. Saat anak-anak mulai batuk dan sesak napas, ibulah yang paling sibuk merawat mereka seharian, di tengah kondisi air bersih yang makin sulit didapat dan ekonomi keluarga yang lumpuh akibat lahan yang terbakar. antaranews.com, Jumat, (28/8/2026).
Sayangnya, pola penanganan yang ditunjukkan pemerintah nyaris tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Fokusnya selalu saja pada urusan padam-memadamkan di hilir setelah api membesar, atau sekadar membagikan masker dan mengimbau warga diam di rumah. Pemicu utamanya di hulu yaitu pembukaan lahan ugal-ugalan seakan dibiarkan melenggang tanpa tersentuh.
Mengapa Terus Berulang? Akar Masalahnya Ada di Sistem
Jika mau jujur melihat akar masalahnya, karhutla adalah anak kandung dari sistem ekonomi kapitalistik yang mengagungkan keuntungan materi di atas segalanya. Dalam sistem ini, izin pembukaan lahan skala besar sangat mudah diobral demi pundi-pundi bisnis korporasi, meskipun harus mengorbankan keselamatan warga dan kelestarian alam.
Begitu bencana asap pecah, negara seolah cuci tangan dan melimpahkan seluruh beban pemulihan kepada keluarga masing-masing. Pendekatan "pemadam kebakaran" dan sekadar imbauan kesehatan jelas membuktikan betapa minimnya perlindungan yang diberikan. Jika pola seperti ini terus dipertahankan, kita sebenarnya sedang meragukan keselamatan dan masa depan kesehatan generasi muda setiap tahunnya.
Mengembalikan Peran Hakiki Negara dalam Pandangan Islam
Masalah sistemik seperti ini tentu membutuhkan jawaban yang mendasar, bukan sekadar solusi tambal sulam. Islam menawarkan sudut pandang dan langkah konkrit yang sangat tegas dalam mengelola alam serta melindungi masyarakat.
Hutan adalah milik publik, bukan aset bisnis. Dalam Islam, hutan dan sumber daya alam utama dikategorikan sebagai kepemilikan umum (al-milkiyyah al-'ammah). Hukumnya haram diserahkan kepada pihak swasta atau korporasi untuk diprivatisasi dan dikeruk keuntungannya secara sepihak.
Negara bertindak sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Negara wajib hadir secara utuh saat krisis terjadi. Bukan sekadar menyuruh warga pakai masker, tapi menyediakan pengobatan dan fasilitas medis gratis yang berkualitas, jaminan pasokan air bersih, serta bantuan kebutuhan hidup agar beban para ibu di rumah tidak makin terhimpit.
Ketegasan hukum dan penghentian izin rusak. Pelaku yang merusak alam atau membakar hutan harus dijatuhi sanksi berat (ta'zir) tanpa pandang bulu untuk memberi efek jera. Di saat yang sama, semua aktivitas eksplorasi yang terbukti merusak lingkungan wajib segera dihentikan demi menjaga ruang hidup anak cucu kita di masa depan.
Kerusakan alam dan penderitaan masyarakat akibat karhutla akan terus berulang selama kita masih bergantung pada cara pandang kapitalistik yang serakah. Sudah saatnya kita kembali pada tata kelola yang menempatkan keselamatan jiwa dan kelestarian bumi sebagai prioritas utama, yakni dengan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan.
Wallahualam bissawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
