rafysya.me
Gajah di Pelupuk Grafik Negara
Politik | 2026-09-02 11:41:41
Ada suatu peribahasa yang masih relevan tentang gajah di pelupuk mata yang tak tampak. Sesuatu yang besar, dekat, dan seharusnya nyaris mustahil luput, namun justru tak terlihat. Di negara modern, pelupuk itu bisa kita maknai sebagai suatu grafik atau infografis.
Kita semakin dimudahkan membaca situasi dan angka, dikarenakan tersaji setiap harinya di layar gawai kita. Pertumbuhan ekonomi, investasi, ekspor, inflasi, realisasi anggaran, luas lahan yang diselamatkan, sampai triliunan rupiah yang berhasil dikembalikan kepada negara. Semua tersusun rapi. Sebagian bahkan terlihat cukup meyakinkan.
Juli 2026, Indonesia kembali membukukan surplus perdagangan sekitar US$130 juta. Ekspor tumbuh sekitar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi Agustus berada di 3,19 persen, masih berada dalam koridor target Bank Indonesia. Optimisme pemerintah dalam substansi ini tak sepenuhnya ilusi.
Presiden Prabowo juga konsisten dengan narasi yang lebih agresif soal pertumbuhan : Indonesia sebenarnya kaya, namun terlalu lama mengalami kebocoran. Prabowo bicara tentang korupsi, penyelundupan, tambang ilegal, konsesi bermasalah, hingga mafia di dalam pemerintahan itu sendiri. Pada Oktober 2025, Prabowo bahkan secara terbuka meng-emphasize bahwa tak boleh ada mafia dalam pemerintahan dan bahwa kebocoran sumber daya dapat membawa bangsa menuju kegagalan.
Narasi besar tersebut kemudian diikuti tindakan. Pada Mei 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan melaporkan bahwa sejak Februari 2025 pemerintah telah menguasai kembali sekitar 5,89 juta hektare kawasan perkebunan sawit. Pada kesempatan yang sama, pemerintah melaporkan penerimaan sekitar Rp10,27 triliun dari denda administratif, pajak, dan sumber penerimaan lain dalam rangka penertiban tersebut. Sebanyak sekitar 2,37 juta hektare kawasan hutan juga diserahkan kembali kepada negara pada tahap itu. Ini bukanlah angka yang kecil. Dan keberanian mengusik struktur organisasi dan cara kerja rente yang bertahun-tahun menikmati lemahnya negara tentu pantas kita beri apresiasi.
Namun, persoalannya justru dimulai setelah tepuk tangan selesai. "Kalau kekayaan negara berhasil direbut kembali, kapan rakyat mulai merasa mendapatkannya kembali?"
Grafik yang Berjalan ke Arah Lain
Ada grafik lain yang belakangan bergerak ke arah berbeda. Poltracking Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 78,1 persen pada Oktober 2025. Angka itu turun menjadi 74,1 persen pada Maret 2026, 72,2 persen pada Mei, lalu merosot ke 58,4 persen pada Juli dan kembali turun menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026.
Dalam waktu kurang dari setahun, terdapat penurunan sekitar 23 poin persentase. Poltracking bukan satu-satunya yang menangkap gejala itu. Saiful Mujani Research and Consulting mencatat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 81,2 persen pada November 2025. Pada akhir Februari hingga awal Maret 2026 angkanya turun menjadi 66,4 persen. Juli lalu, tinggal 51,1 persen. Dalam sembilan bulan, penurunannya sekitar 30 poin persentase.
Sementara itu, Media Survei Nasional atau Median, melalui survei tatap muka 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 terhadap 1.212 responden, mendapatkan angka kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 56,2 persen.
Tentu angka dari lembaga berbeda tak boleh dicampur seperti hasil quick count di warung kopi. Metode, waktu pengambilan data, jumlah sampel dan objek pertanyaannya tak selalu sama. SMRC mengukur kepuasan terhadap Presiden Prabowo, sementara Poltracking dan Median menanyakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Metode wawancaranya pun berbeda. Namun perbedaan metodologi tak menghapus sinyal besarnya.
Dua lembaga yang mempunyai rangkaian pengukuran dalam periode yang sama-sama cukup panjang, Poltracking dan SMRC, menangkap *arah yang sama: kepuasan publik sedang turun trennya*. Dan ketika dicari ke grassroot, ekonomi muncul seperti gajah yang enggan pergi dari ruangan.
Dalam survei Poltracking Agustus 2026, kepuasan terhadap bidang ekonomi hanya 41,8 persen, paling rendah dibanding sektor lainnya. Sebanyak 44,3 persen responden menyebut mahalnya kebutuhan pokok sebagai masalah utama, sementara 62,5 persen mengatakan pengeluaran rumah tangganya kini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
SMRC memberi gambaran yang bahkan lebih keras. Pada November 2025, masih ada 40 persen warga yang menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik. Juli 2026, tinggal 15,7 persen. Sebaliknya, mereka yang menilai ekonomi buruk atau sangat buruk meningkat dari 22,7 persen pada November 2025 menjadi 31,7 persen pada Februari-Maret 2026, lalu melonjak menjadi 49,4 persen pada Juli.
Di sinilah gajah itu mulai terlihat. Angka versi negara masih terlihat baik. Yang mulai berjarak adalah kenyataannya: grafik pemerintah dan pengalaman rakyat tak lagi bercerita tentang hal yang sama.
Ekonomi nasional bisa tumbuh. Ekspor bisa naik. Inflasi bisa berada dalam sasaran. Namun rumah tangga tak bisa hidup dalam agregat. Negara membaca ekonomi dalam persen. Rakyat membacanya dari berapa yang tersisa setelah kontrakan, sekolah, listrik, transportasi, cicilan dan belanja dapur dibayar. Dua-duanya bisa benar. Namun keduanya belum tentu sedang menceritakan cerita yang sama.
Membersihkan Negara
Di titik inilah agenda “bersih-bersih” Prabowo menjadi semakin penting untuk kita uji. Ada kecenderungan membaca gebrakan pemerintah belakangan sebagai upaya menghabisi mafia atau jaringan kepentingan peninggalan era sebelumnya. Sebagian memang mempunyai dasar. Persoalan konsesi, pertambangan ilegal, kebocoran kekayaan alam, penyelundupan dan berbagai struktur organisasi dan cara kerja rente yang kini sedang ditertibkan jelas tak lahir setelah Oktober 2024. Banyak yang telah tumbuh bertahun-tahun, bahkan melintasi beberapa pemerintahan.
Namun menyebut seluruhnya sebagai “mafia era sebelumnya” juga terlalu mudah. Prabowo sendiri tak memimpin pemerintahan yang lahir dari ruang kosong. Ada kontinuitas politik, birokrasi, kebijakan, elite dan kepentingan dengan pemerintahan sebelumnya.
Karena itu, pertanyaan yang lebih penting bukan "mafianya siapa". Namun "apakah yang sedang dibongkar benar-benar sistemnya, atau hanya konfigurasi pemain di dalamnya?". Sebab mafia tak akan pernah mati ketika seorang pemain tumbang. Mafia akan mati ketika pemain berikutnya tak lagi mempunyai jalan untuk melakukan hal yang sama. Di situlah agenda pemberantasan rente menemukan indikator keberhasilannya.
Mengambil kembali jutaan hektare lahan merupakan tindakan besar. Menagih triliunan rupiah kepada pelanggar adalah langkah penting. Namun sejarah tak akan mengingatnya hanya dari luas hektare atau nilai rupiah yang diumumkan. Ukuran akhirnya akan tetap sederhana: "apakah setelah itu tata kelola menjadi lebih transparan, hukum lebih konsisten, kekayaan negara lebih produktif, dan manfaatnya benar-benar turun kepada masyarakat?"
Pertanyaan serupa berlaku pada Danantara. Pemerintah melihatnya sebagai mesin raksasa untuk mengonsolidasikan aset negara dan mengakselerasi pembangunan. Potensinya memang besar. Namun semakin besar kekuasaan ekonomi terkonsolidasi pada sebuah institusi, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi dan pengawasan.
Reuters mencatat sejumlah analis mengkhawatirkan perluasan mandat Danantara yang sangat cepat, kapasitas kelembagaan, independensi politik, serta transparansinya. Pada Juni lalu, Danantara dilaporkan mengelola sekitar US$900 miliar aset negara, sementara mandatnya terus meluas ke berbagai sektor. Kekhawatiran semacam itu tak perlu dianggap sebagai serangan. Ia justru harus dianggap sistem alarm. Sebab memberantas oligarki ekonomi dengan melahirkan konsentrasi kekuasaan ekonomi baru akan menjadi ironi yang terlalu mahal bagi republik ini.
Kepercayaan Tak Tumbuh di Dashboard
Prabowo masih mempunyai modal politik. Median masih menemukan mayoritas responden puas. Poltracking juga mencatat kepercayaan terhadap pemerintahan berada pada 63,2 persen, lebih tinggi daripada angka kepuasannya. Jadi belum ada dasar untuk mengatakan pemerintah kehilangan legitimasi. Namun justru karena modal itu masih ada, tren penurunan seharusnya dibaca lebih awal.
Survei bukanlah kitab suci politik. Ia hanya capture pada satu periode waktu. Namun jika beberapa foto mulai menunjukkan wajah yang semakin muram, pemerintah sebaiknya berhenti menyalahkan kameranya. Karena rasa percaya berbeda dengan angka pertumbuhan. Ia tak dibangun lewat konferensi pers. Tak lahir dari presentasi capaian. Tak bisa disubsidi dengan slogan.
Kepercayaan tumbuh ketika pekerjaan tersedia, harga terasa make sense, hukum tak berubah watak setelah mengetahui saldo rekening seseorang, pajak yang dipungut kembali sebagai pelayanan, orang kecil merasa negara berdiri bersamanya, serta ketika kritik tak diperlakukan sebagai bentuk perlawanan.
Prabowo mungkin benar bahwa Indonesia terlalu lama kehilangan Kekayaan akibat kebocoran. Jika demikian benar adanya, maka kejar yang mencuri, tutup tambang ilegal, cabut konsesi yang melanggar, kejar uang yang lari, serta bongkar rente sampai ke akarnya.
Kemudian, pekerjaan terbesar pemerintahan justru datang setelah semua itu. Pastikan kekayaan yang direbut kembali dari mafia tidak berhenti menjadi kekayaan negara. Namun harus kembali menjadi kehidupan yang lebih baik bagi rakyat. Sebab rakyat tak terlalu peduli siapa yang kalah dalam perang melawan mafia apabila hidup mereka tak ikut menang.
Itulah gajah di pelupuk grafik negara. Bukan hanya soal satu indikator yang belum masuk dashboard, atau satu survei yang kebetulan sedang turun. Ia adalah jarak yang mulai melebar antara apa yang dibaca pemerintah dan apa yang dirasakan rakyat.
Negara boleh optimistis. Grafik boleh menanjak. Namun pada akhirnya, rakyat tak hidup di dalam grafik. Mereka hidup di pasar, di tempat kerja, di sekolah, di jalan, dan di rumah masing-masing.
Karena itu, jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membaca dan mengemas angka, sampai lupa melihat kenyataan besar yang berdiri tepat di depan mata. Sebab grafik bisa menjelaskan keadaan negara. Namun rakyatlah yang menentukan apakah keadaan itu benar-benar terasa baik.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
