Tonny Rivani
Saatnya Rakyat Merdeka dari Penjajahan Algoritma Media Sosial
Teknologi | 2026-08-22 18:19:50
Opini - Kemerdekaan sering dipahami sebagai terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan fisik dan politik. Namun di abad ke-21, bentuk kekuasaan telah berubah. Penjajahan tidak selalu datang dengan senjata, tentara, atau pendudukan wilayah. Ia dapat hadir secara halus melalui data, layar, perhatian, dan algoritma.
Dalam hal ini kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah manusia benar-benar merdeka ketika sebagian besar informasi yang dikonsumsi setiap hari telah diseleksi oleh algoritma?
Media sosial memberikan kesan bahwa manusia memiliki kebebasan tanpa batas. Kita bebas memilih video, membaca berita, mengikuti tokoh, menyukai konten, dan menyampaikan pendapat. Namun di balik kebebasan itu bekerja sistem algoritmik yang mempelajari perilaku pengguna: apa yang diklik, berapa lama ditonton, apa yang disukai, dibagikan, dikomentari, bahkan apa yang membuat seseorang marah.
Dari data tersebut, algoritma kemudian menyusun pengalaman digital yang semakin personal.
Persoalannya bukan bahwa algoritma itu jahat. Algoritma pada dasarnya adalah teknologi. Persoalannya adalah ketika teknologi yang seharusnya membantu manusia justru mulai memengaruhi cara manusia melihat dunia tanpa disadari.
Ketika Algoritma menjadi “penjaga gerrbang” informasi
Di masa lalu, manusia memperoleh informasi melalui keluarga, sekolah, buku, surat kabar, televisi, dan lingkungan sosial. Kini, sebagian besar informasi hadir melalui platform digital.
Akibatnya, algoritma menjadi semacam penjaga gerbang informasi.
Apa yang muncul di layar seseorang belum tentu merupakan gambaran seluruh realitas. Ia adalah hasil seleksi sistem berdasarkan data, pola perilaku, dan tujuan tertentu.
Cathy O'Neil, dalam kritiknya terhadap model algoritmik, mengingatkan bahwa model matematika bukanlah kebenaran objektif. Model merupakan konstruksi manusia yang dapat membawa asumsi dan bias pembuatnya.
Karena itu, konten yang muncul paling sering di beranda bukan berarti konten tersebut paling benar.
Viral bukan ukuran kebenaran. Banyak dilihat bukan berarti paling bermutu. Dan banyak dibagikan bukan berarti paling faktual.
Bahaya “Ruang Gema”: Algoritma juga dapat menciptakan echo chamber—ruang gema digital ketika seseorang semakin sering memperoleh pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri.
Orang yang menyukai pandangan politik tertentu akan terus mendapatkan konten serupa. Akhirnya ia merasa bahwa hampir semua orang berpikir seperti dirinya.
Ketika bertemu pendapat berbeda, muncul kemarahan.
Bagaimana Demokrasi menghadapi tantangan serius.
Demokrasi membutuhkan perbedaan. Tetapi masyarakat yang hidup dalam ruang informasi yang semakin terpisah dapat kehilangan kemampuan untuk mendengarkan pihak lain.
Algoritma akhirnya bukan hanya mengatur apa yang kita lihat, tetapi berpotensi memengaruhi apa yang kita anggap normal, benar, dan penting.
Shoshana Zuboff dan Ekonomi pengawasan
Shoshana Zuboff memperkenalkan konsep surveillance capitalism untuk menjelaskan bagaimana pengalaman manusia dapat dikonversi menjadi data yang bernilai ekonomi, terutama untuk memprediksi dan memengaruhi perilaku.
Gagasan ini memberikan peringatan penting: data bukan sekadar angka. Data adalah gambaran perilaku manusia.
Ketika aktivitas manusia terus direkam dan dianalisis, muncul persoalan etika yang besar.
Siapa yang memiliki data?
Untuk apa data digunakan?
Seberapa jauh perusahaan boleh memprediksi perilaku seseorang?
Dan yang paling penting: apakah pengguna benar-benar memahami bagaimana data dirinya digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh hanya diserahkan kepada perusahaan teknologi. Ia merupakan persoalan publik.
Etika algoritma: Teknologi harus tetap berpihak kepada manusia
Luciano Floridi, salah satu pemikir terkemuka dalam etika informasi, menekankan pentingnya pendekatan teknologi yang berorientasi pada manusia dan kesejahteraannya.
Prinsip tersebut sangat relevan: manusia harus menjadi tujuan teknologi, bukan sekadar objek teknologi.
Karena itu, etika algoritma setidaknya membutuhkan lima prinsip.
Pertama, transparansi: Masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang memadai tentang bagaimana sistem rekomendasi bekerja dan bagaimana keputusan algoritmik berdampak pada mereka.
Kedua, akuntabilitas: Harus ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila algoritma menimbulkan kerugian serius.
Ketiga, keadilan: Algoritma tidak boleh memperkuat diskriminasi dan bias.
Keempat, perlindungan privasi: Data manusia harus diperlakukan dengan hormat, bukan semata-mata sebagai komoditas.
Kelima, otonomi manusia: Algoritma boleh memberikan rekomendasi, tetapi keputusan akhir harus tetap berada pada manusia.
Safiya Umoja Noble: Algoritme tidak selalu Netral
Safiya Umoja Noble menunjukkan dalam kajiannya bahwa sistem pencarian dan algoritmik dapat mereproduksi bias sosial.
Ini mengingatkan kita pada satu hal penting: Algoritma tidak lahir di ruang hampa.
Ia dibuat manusia, dilatih menggunakan data manusia, dan bekerja dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan sosial.
Karena itu, mengatakan "komputer yang memutuskan" tidak otomatis membuat keputusan tersebut netral.
Justru semakin besar kekuasaan algoritma, semakin besar pula kebutuhan terhadap pengawasan manusia.
Dari Kemerdekaan Politik Menuju Kemerdekaan Digital
Indonesia telah merasakan arti penting kemerdekaan. Para pendiri bangsa memperjuangkan kemerdekaan bukan hanya agar bangsa ini memiliki negara, tetapi agar manusia Indonesia dapat menentukan masa depannya sendiri.
Semangat tersebut harus diterjemahkan kembali dalam konteks zaman digital.
Merdeka bukan berarti bebas dari teknologi. Merdeka berarti mampu menggunakan teknologi tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri.
Karena itu, masyarakat perlu membangun apa yang dapat disebut sebagai literasi algoritmik.
Warga harus memahami bahwa media sosial bukan cermin sempurna realitas. Kita harus terbiasa memeriksa sumber, membandingkan informasi, membaca pandangan berbeda, mengenali propaganda, dan tidak mudah membagikan konten hanya karena membangkitkan emosi.
Kita juga perlu memiliki keberanian untuk keluar dari kenyamanan echo chamber.
Sesekali bacalah sesuatu yang berbeda.
Dengarkan orang yang tidak sepakat.
Periksa fakta yang bertentangan dengan keyakinan sendiri.
Sebab kemerdekaan berpikir dimulai ketika seseorang berani menguji pikirannya sendiri.
Negara dan Plattform memiliki tanggung jawab
Beban tidak boleh seluruhnya diletakkan kepada pengguna.
Pemerintah perlu membangun regulasi yang mampu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan data, manipulasi digital, disinformasi, dan praktik algoritmik yang merugikan.
Namun regulasi tersebut juga harus menjaga kebebasan berekspresi.
Jangan sampai perjuangan melawan manipulasi algoritma justru melahirkan bentuk kontrol baru terhadap masyarakat.
Prinsipnya sederhana:
melindungi masyarakat tanpa membungkam masyarakat: Sementara platform digital harus memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem yang lebih transparan, adil, aman, dan menghormati hak pengguna.
Jangan sampai manusia menjadi produksi: Persoalan terbesar di era digital bukanlah apakah algoritma akan semakin pintar. Algoritma hampir pasti akan semakin canggih.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Untuk siapa kecanggihan itu bekerja?
Jika algoritma hanya dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin, maka kemarahan dapat lebih menguntungkan daripada ketenangan.
Jika kontroversi lebih banyak menghasilkan interaksi daripada dialog, maka ruang publik akan dipenuhi pertengkaran.
Jika data manusia menjadi komoditas utama, maka manusia berisiko tidak lagi dipandang sebagai warga negara, melainkan sebagai profil perilaku yang dapat diprediksi dan dipengaruhi.
Untuk itu etika harus menjadi Rem bagi teknologi.
Algoritma boleh membaca perilaku manusia, tetapi tidak boleh mengambil alih kehendak manusia.
Kemerdekaan Digital adalah bentuk kemerdekaan baru
Bangsa Indonesia tidak boleh hanya memperingati kemerdekaan secara seremonial. Kemerdekaan harus terus diterjemahkan sesuai tantangan zaman.
Dahulu kita berjuang melawan penjajahan wilayah.
Kini kita menghadapi tantangan yang berbeda: penjajahan perhatian, data, dan pikiran.
Istilah "penjajahan algoritma" tentu merupakan metafora. Algoritma bukan penjajah dalam pengertian klasik. Tetapi metafora tersebut penting untuk mengingatkan bahwa manusia dapat kehilangan kebebasannya bukan hanya ketika dipaksa, melainkan juga ketika pilihannya secara terus-menerus diarahkan tanpa kesadaran.
Karena itu, rakyat harus menjadi subjek teknologi, bukan objek teknologi.
Kemerdekaan digital berarti mampu menggunakan media sosial tanpa diperbudak olehnya; menerima rekomendasi tanpa kehilangan daya kritis; menikmati teknologi tanpa menyerahkan seluruh privasi; dan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan kemanusiaan.
Dengan demikian, algoritma bukan musuh manusia. Algoritma adalah alat.
Yang harus diperjuangkan adalah agar alat itu tetap berada di bawah kendali etika, hukum, demokrasi, dan martabat manusia.
Sebab kemerdekaan sejati di era digital bukan sekadar bebas membuka media sosial, melainkan:
tetap bebas berpikir setelah membuka media sosial.
Dan ketika rakyat mampu menentukan sendiri apa yang harus dipercaya, apa yang harus ditolak, dan apa yang harus dipikirkan, saat itulah kemerdekaan digital benar-benar menemukan maknanya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
