haura Insiyah
Korupsi Berulang, Cermin Rapuhnya Sistem Pemerintahan
Politik | 2026-08-09 20:32:14
Oleh: Nurhasanah
Rangkaian berita hingga kini masih terus mengabarkan berbagai kasus korupsi. Satu kasus terungkap, tak berselang lama muncul lagi penangkapan kasus korupsi baru, ibarat parade yang terus beruntun dalam antrean panjang. Beberapa waktu lalu, penggeledahan di rumah Jampidsus menghasilkan temuan uang ratusan miliar dan emas seberat 74 kg, sungguh temuan yang mencengangkan. Sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan. Bahkan, beberapa hari lalu, terduga mengajukan praperadilan. Beberapa waktu sebelumnya, terungkap pula kasus korupsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret Ketua BGN, dua orang wakil, beserta puluhan nama lainnya. Ini adalah contoh kasus yang ramai muncul ke permukaan, belum lagi kasus-kasus lain yang seolah tidak pernah berhenti.
Korupsi pejabat di lembaga negara yang berulang kali terjadi menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya kasus kerusakan individual, tetapi juga kerusakan yang bersifat sistemik. Setiap pemerintah membuat kebijakan, seolah-olah membuat peluang baru untuk menjadi lahan korupsi. Kita sebagai masyarakat pun seolah tidak asing jika kemudian muncul lagi kasus tertangkapnya koruptor, yang bahkan masih bisa santai dan melambaikan tangan kepada awak media tanpa mengenakan rompi oranye.
Lemahnya penegakan hukum terhadap kasus korupsi membuat para pelaku tidak pernah jera. Bahkan, kasus tersebut kerap diikuti oleh pejabat lain. Korupsi pun seolah menjadi budaya yang semakin merajalela. Budaya korupsi ini lahir sebagai dampak paham kapitalisme sekuler yang melekat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Halal dan haram tidak lagi menjadi standar perbuatan. Syariat Islam tidak dijadikan landasan dalam penetapan hukum dan perundang-undangan sehingga moral pejabat dan masyarakat pun rusak.
Sistem politik demokrasi yang menyerap biaya tinggi juga menjadi salah satu faktor pendukung. Saat para pejabat berkampanye dalam pencalonan, mereka mengeluarkan biaya yang besar. Akibatnya, saat mereka terpilih, fokus utama mereka adalah mengembalikan modal politik, alih-alih segera bekerja untuk rakyat.
Paradigma berpikir kapitalisme sekuler yang berorientasi pada materi ini harus segera diubah dengan paradigma berpikir Islam, yaitu semua aktivitas berorientasi pada rida Allah Swt. Dengan demikian, masyarakat maupun pejabat, saat akan melakukan sesuatu, akan memastikan bahwa perbuatannya tidak melanggar syariat.
Islam juga menempatkan jabatan sebagai amanah yang harus diemban dengan hati-hati, bukan untuk berebut proyek, melancarkan urusan pribadi, dan mengorupsi uang negara. Sistem Islam juga akan menerapkan sanksi yang berat dan tegas bagi koruptor. Sistem pendidikan, sistem ekonomi, dan sistem politik akan dibangun sedemikian rupa sehingga mencegah tindak korupsi pejabat dan lembaga negara. Dengan demikian, para pejabat negara akan berfokus pada tugasnya untuk menjamin kesejahteraan dan melayani rakyat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
