Ummu Firly
Gratis Bagi Siswa, Berat Bagi Sekolah
Kolom | 2026-07-30 13:23:27
"Kalau sekolah sudah gratis, bukankah semua seharusnya senang?" Pertanyaan itu sempat terlintas di benak saya ketika membaca kabar tentang Program Sekolah Gratis di Banten. Sebagai seorang ibu, saya tentu ikut bahagia setiap kali ada kebijakan yang meringankan beban orang tua. Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, pendidikan gratis terdengar seperti angin segar bagi banyak keluarga.
Namun rasa bahagia itu berubah menjadi tanda tanya ketika saya membaca berita bahwa sejumlah sekolah swasta justru memilih mundur dari program tersebut.
Bukankah tujuan program ini baik? Mengapa ada sekolah yang memilih keluar?
Ternyata persoalannya tidak sesederhana menerima atau menolak kebijakan.
Sedikitnya tujuh sekolah swasta di Banten mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis karena besaran subsidi yang diberikan pemerintah dinilai belum mampu menutup kebutuhan operasional sekolah. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa banyak sekolah swasta lain justru merasakan manfaat program ini, seperti meningkatnya jumlah peserta didik dan kepastian pembayaran biaya pendidikan.
Saya melihat kedua fakta tersebut tidak saling bertentangan. Justru keduanya menunjukkan bahwa sebuah kebijakan yang baik belum tentu mampu menjawab seluruh persoalan di lapangan.
Selama ini, pembicaraan mengenai sekolah gratis sering kali berpusat pada siswa dan orang tua. Padahal ada pihak lain yang memikul tanggung jawab besar, yaitu sekolah itu sendiri. Sekolah bukan hanya menyediakan ruang belajar. Ada guru yang harus diberi penghasilan layak, tenaga kependidikan yang bekerja setiap hari, listrik yang terus menyala, laboratorium yang harus dirawat, perpustakaan yang perlu diperbarui, hingga gedung yang sewaktu-waktu membutuhkan perbaikan.
Membebaskan SPP memang dapat mengurangi beban orang tua. Akan tetapi, jika dana pengganti yang diterima sekolah belum mencukupi seluruh kebutuhan tersebut, maka sekolah berada dalam posisi yang tidak mudah. Di satu sisi mereka ingin mendukung program pemerintah agar semakin banyak anak memperoleh pendidikan. Di sisi lain mereka harus menjaga agar kualitas pendidikan tidak ikut menurun karena keterbatasan biaya.
Di sinilah saya melihat persoalan yang lebih mendasar.
Pendidikan sering dipahami sebatas layanan yang harus dapat diakses masyarakat dengan biaya murah. Padahal pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan investasi terbesar sebuah bangsa. Jika investasi ini dikelola dengan perhitungan yang terlalu sempit, yang muncul bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga kekhawatiran akan menurunnya kualitas pendidikan itu sendiri.
Guru yang kesejahteraannya terabaikan akan sulit berkonsentrasi mendidik. Sekolah yang kekurangan biaya akan menunda perbaikan fasilitas. Pada akhirnya, yang paling dirugikan bukan pemerintah atau sekolah, melainkan anak-anak yang sedang dipersiapkan menjadi generasi penerus.
Karena itu, menurut saya, persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menambah atau mengurangi nominal bantuan. Yang perlu ditinjau adalah cara negara memandang pendidikan itu sendiri.
Dalam Islam, pendidikan bukan komoditas yang bergantung pada kemampuan lembaga mencari pemasukan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus kewajiban yang harus dipenuhi negara. Tujuannya bukan hanya mencetak tenaga kerja yang siap memasuki dunia industri, tetapi membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi.
Allah SWT berfirman,
"...Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (QS. Al-Mujadilah: 11).
Ayat ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan ilmu dalam Islam. Karena itu, segala sarana yang mendukung lahirnya generasi berilmu semestinya menjadi perhatian utama negara.
Dalam sistem pendidikan Islam, negara bertanggung jawab menyediakan pembiayaan pendidikan secara memadai, baik pada lembaga yang dikelola langsung oleh negara maupun lembaga yang menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan negara. Kualitas guru, fasilitas belajar, kurikulum, hingga sarana pendukung tidak boleh dibedakan hanya karena status pengelolanya. Semua anak berhak memperoleh pendidikan terbaik, di mana pun mereka belajar.
Saya membayangkan betapa tenangnya orang tua jika tidak lagi dihantui biaya sekolah. Saya juga membayangkan betapa fokusnya guru jika tidak lagi memikirkan keterlambatan gaji atau keterbatasan fasilitas mengajar. Ketika negara benar-benar menjadikan pendidikan sebagai prioritas, yang lahir bukan hanya sekolah gratis, tetapi juga sekolah yang berkualitas.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah kebijakan pendidikan bukan sekadar berapa banyak siswa yang tidak lagi membayar SPP. Yang jauh lebih penting adalah apakah sekolah mampu terus berdiri dengan kualitas yang baik, guru dapat mengajar dengan tenang, dan anak-anak memperoleh pendidikan terbaik untuk masa depan mereka.
Sebab membangun generasi tidak cukup dengan menggratiskan sekolah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan pendidikan itu sendiri tidak kehilangan kualitasnya.
Wallahu a'lamu bish-shawwab
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
