Gesti Ghassani
Kopdes Merah Putih: Proyek Besar di Tengah Krisis Kesejahteraan
Ekonomi Syariah | 2026-07-21 04:06:07Alih-alih membangun fondasi ekonomi rakyat, pemerintah kembali menghadirkan proyek baru bernama Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Program ini digadang-gadang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui berbagai layanan ekonomi. Pemerintah bahkan menargetkan pembentukan 80.000 Kopdes sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa.
Namun, benarkah yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah ribuan koperasi baru?
Harapan tersebut belum sejalan dengan realitas di lapangan. Berbagai polemik terus bermunculan. Ada koperasi yang dibangun jauh dari permukiman warga sehingga sulit dijangkau. Mekanisme pengelolaannya pun masih menyisakan banyak pertanyaan. Belum lagi pelatihan bergaya militer bagi calon pengelola Kopdes yang berujung pada meninggalnya lima peserta. Di tengah kritik yang menguat, pemerintah pun memberi sinyal akan mengevaluasi program tersebut.
Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa membangun ekonomi rakyat tidak cukup hanya dengan menghadirkan proyek baru. Program sebesar apa pun tidak akan efektif jika tidak lahir dari kebutuhan masyarakat. Akibatnya, partisipasi warga rendah, manfaatnya tidak dirasakan secara nyata, dan program berisiko hanya menjadi bangunan fisik tanpa aktivitas ekonomi yang hidup.
Bukan Kurang Koperasi, tetapi Kurang Kesejahteraan
Persoalan utama yang dihadapi masyarakat bukanlah minimnya tempat berbelanja. Rakyat membutuhkan pekerjaan yang layak, penghasilan yang mencukupi, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta kemudahan memperoleh bahan baku untuk berusaha. Ketika daya beli masyarakat meningkat, mereka akan mampu menggerakkan roda ekonomi dengan sendirinya.
Masyarakat pun bebas memilih berbelanja di pasar tradisional, warung kelontong, koperasi, maupun minimarket. Yang menentukan kesejahteraan bukan banyaknya tempat berbelanja, melainkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Di sisi lain, pembangunan Kopdes dalam jumlah besar justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ketika negara membangun jaringan usaha sendiri dengan dukungan anggaran dan berbagai fasilitas, muncul pertanyaan: apakah negara sedang menciptakan iklim usaha yang sehat atau justru ikut bersaing dengan rakyatnya? Warung kelontong dan pelaku usaha kecil yang selama ini bertahan dengan modal sendiri berpotensi menghadapi persaingan yang tidak seimbang apabila koperasi memperoleh berbagai keistimewaan dari negara.
Lebih jauh lagi, arah kebijakan ini menunjukkan pergeseran peran negara. Alih-alih fokus membuka lapangan pekerjaan dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, negara justru semakin banyak mengambil peran sebagai pelaku usaha. Padahal, tugas negara seharusnya bukan menggantikan aktivitas ekonomi rakyat, melainkan memudahkan rakyat untuk bekerja, berproduksi, dan berdagang.
Kapitalisme Melahirkan Solusi Parsial
Persoalan ini memperlihatkan watak sistem kapitalisme dalam mengelola pembangunan. Ukuran keberhasilan sering kali diukur dari banyaknya proyek yang dibangun, bukan dari sejauh mana persoalan rakyat benar-benar terselesaikan. Anggaran yang besar, birokrasi yang panjang, dan pengawasan yang rumit membuka peluang terjadinya inefisiensi, penyimpangan, bahkan korupsi. Pada akhirnya, yang paling diuntungkan bukan selalu rakyat, tetapi mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan modal.
Akibatnya, berbagai persoalan mendasar seperti sempitnya lapangan kerja, rendahnya daya beli, dan ketimpangan distribusi kekayaan tidak kunjung terselesaikan. Proyek terus bertambah, tetapi kesejahteraan rakyat belum tentu ikut meningkat.
Padahal, yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar program baru. Rakyat membutuhkan lapangan pekerjaan yang luas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, distribusi kekayaan yang adil, serta pengelolaan sumber daya alam yang benar-benar berpihak kepada mereka. Selama akar persoalan ini tidak disentuh, berbagai proyek baru hanya akan menjadi solusi sesaat yang tidak menyelesaikan masalah hingga ke akarnya.
Islam Membangun Ekonomi dari Kebutuhan Rakyat
Islam memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi bukan mengejar target proyek, melainkan menjamin terpenuhinya kebutuhan setiap individu rakyat. Karena itu, negara diposisikan sebagai raa'in (pengurus) dan pelayan umat yang bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan. Negara mengelola harta milik umum untuk kemaslahatan rakyat, membuka peluang kerja seluas-luasnya, serta memastikan distribusi kekayaan berlangsung secara adil sehingga tidak hanya beredar di kalangan tertentu.
Berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung melahirkan proyek-proyek besar, Islam membangun kebijakan ekonomi berdasarkan kebutuhan nyata rakyat. Seorang khalifah tidak menetapkan program hanya demi mengejar target pembangunan atau pencitraan keberhasilan. Ia bertanggung jawab memastikan setiap individu rakyat memperoleh hak-haknya dan terpenuhi kebutuhan pokoknya.
Negara terlebih dahulu melihat kondisi masyarakat. Apakah masih banyak yang menganggur? Apakah petani kesulitan memperoleh sarana produksi atau menjual hasil panennya? Apakah pedagang kecil terhambat karena mahalnya bahan baku? Apakah ada wilayah yang mengalami kemiskinan atau kekurangan pangan? Dari sinilah kebijakan disusun. Dengan kata lain, negara menyesuaikan kebijakannya dengan kebutuhan rakyat, bukan sebaliknya memaksa rakyat menyesuaikan diri dengan program yang telah dibuat.
Apabila persoalan utama rakyat adalah sempitnya lapangan pekerjaan, maka negara akan membuka peluang kerja seluas-luasnya melalui pengelolaan sumber daya alam, pembangunan sektor riil, serta penyediaan berbagai sarana yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Jika persoalannya terletak pada distribusi pangan, negara akan memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak dikuasai para penimbun. Jika ada rakyat yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, negara wajib segera turun tangan hingga kebutuhan tersebut terpenuhi.
Dengan mekanisme seperti ini, kesejahteraan tidak dibangun melalui banyaknya proyek yang diluncurkan, melainkan melalui kebijakan yang benar-benar menyentuh akar persoalan masyarakat. Negara hadir sebagai raa'in yang melayani rakyat, bukan sebagai pelaku usaha yang bersaing dengan mereka.
Polemik Kopdes Merah Putih seharusnya menjadi bahan renungan. Selama sistem kapitalisme yang melahirkan proyek-proyek populis tetap dipertahankan, persoalan serupa akan terus berulang. Yang dibutuhkan umat hari ini bukan sekadar evaluasi sebuah program, melainkan perubahan sistem menuju aturan Allah Swt. yang menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan, bukan sekadar janji.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
