Fahhala
Gaza dan Efektivitas Perlindungan Kemanusiaan
Agama | 2026-07-03 08:16:25Konflik yang berkepanjangan di Gaza kembali menghadirkan ironi yang mengusik nurani. Di satu sisi, dunia menyaksikan lahirnya berbagai kesepakatan yang diklaim sebagai langkah menuju perdamaian. Di sisi lain, masyarakat sipil masih harus menghadapi ancaman kehilangan nyawa, kehancuran tempat tinggal, dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdamaian tidak dapat diukur hanya dari keberadaan sebuah perjanjian, tetapi dari sejauh mana keselamatan manusia benar-benar terjamin.
Laporan Al Jazeera pada 18 Juni 2026 menyebutkan bahwa lebih dari 1.000 orang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan Israel sejak gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat diberlakukan pada Oktober 2025. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa kesepakatan penghentian tembakan belum mampu menghentikan jatuhnya korban di lapangan.
Berbagai laporan juga menunjukkan bahwa dukungan Amerika Serikat kepada Israel, termasuk bantuan militer, masih terus berlangsung. Fakta tersebut menjadi bagian dari diskusi yang berkembang di tingkat internasional mengenai tantangan menjaga posisi yang dipersepsikan independen dalam proses mediasi ketika terdapat hubungan strategis dengan salah satu pihak dalam konflik. Terlepas dari beragam pandangan yang ada, kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik bersenjata selalu dipengaruhi oleh dinamika politik, keamanan, dan kepentingan yang kompleks.
Dari perspektif intelektual, keadaan tersebut mengundang evaluasi terhadap paradigma penyelesaian konflik. Selama ini, perhatian dunia sering terfokus pada lahirnya kesepakatan diplomatik. Padahal, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah berkurangnya penderitaan masyarakat. Sebuah kesepakatan hanya akan memiliki makna apabila mampu menghadirkan perlindungan nyata bagi warga sipil, menghentikan kekerasan, dan membuka jalan bagi kehidupan yang bermartabat.
*Solusi Islam*
Islam memandang bahwa keadilan merupakan fondasi bagi terciptanya ketenteraman. Allah Swt. berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (QS. Al-Ma'idah: 8)
Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan, kedekatan, ataupun tekanan tertentu. Nilai inilah yang semestinya menjadi landasan dalam setiap upaya penyelesaian konflik kemanusiaan.
Al-Qur'an juga mengingatkan agar kaum beriman tidak menggantungkan harapan secara berlebihan kepada pihak yang melakukan kezaliman. Allah Swt. berfirman, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim sehingga kamu disentuh api neraka." (QS. Hud: 113)
Ayat ini mengajarkan pentingnya membangun kemandirian dalam menjaga kemaslahatan umat. Ketika penyelesaian persoalan sepenuhnya bergantung pada pihak yang memiliki kepentingan berbeda, hasil yang diperoleh belum tentu sejalan dengan harapan akan terwujudnya keadilan yang menyeluruh.
Dalam khazanah politik Islam, perlindungan terhadap masyarakat merupakan salah satu tujuan utama kepemimpinan. Rasulullah saw. bersabda, "Imam adalah perisai (junnah). Kaum Muslim berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini menggambarkan bahwa kepemimpinan memiliki fungsi menghadirkan rasa aman dan menjaga hak-hak masyarakat. Dalam literatur fikih siyasah, konsep junnah dipahami sebagai perlindungan yang efektif terhadap jiwa, kehormatan, dan keamanan umat.
Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa keberadaan kepemimpinan yang mampu menjalankan fungsi tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kemaslahatan kaum Muslim. Pandangan ini merupakan bagian dari khazanah pemikiran politik Islam yang telah lama berkembang dan menjadi ruang kajian ilmiah.
Perlu ditegaskan pula bahwa Islam tidak menolak perdamaian. Sebaliknya, perdamaian merupakan tujuan yang mulia apabila dibangun di atas keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Allah Swt. berfirman, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah." (QS. Al-Anfal: 61)
Ayat tersebut memberikan pelajaran bahwa perdamaian memiliki nilai yang tinggi. Namun, perdamaian yang dimaksud bukanlah sekadar berhentinya konflik untuk sementara, melainkan kondisi yang benar-benar menghentikan kezaliman dan menghadirkan rasa aman bagi seluruh pihak yang terdampak.
*Penutup*
Tragedi Gaza menjadi pengingat bahwa persoalan kemanusiaan memerlukan penyelesaian yang tidak berhenti pada simbol diplomasi. Evaluasi terhadap paradigma penyelesaian konflik menjadi penting agar perhatian dunia tidak hanya tertuju pada lahirnya kesepakatan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam melindungi kehidupan manusia.
Bagi umat Islam, peristiwa ini merupakan momentum untuk memperkuat kepedulian, ukhuwah, dan semangat menghadirkan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Refleksi tersebut tidak dimaksudkan untuk menyalahkan pihak tertentu ataupun menumbuhkan permusuhan, melainkan sebagai ikhtiar intelektual dalam mengevaluasi berbagai pendekatan yang selama ini ditempuh agar cita-cita keadilan dan perlindungan terhadap manusia dapat semakin diwujudkan.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat bahwa keberhasilan sebuah perdamaian bukan ditentukan oleh banyaknya pernyataan resmi yang dikeluarkan, melainkan oleh berkurangnya penderitaan manusia. Selama masyarakat sipil masih hidup dalam ketakutan, kehilangan anggota keluarga, dan menghadapi ketidakpastian, maka upaya menghadirkan perlindungan yang hakiki masih menjadi pekerjaan besar yang perlu terus dievaluasi oleh seluruh pemangku kepentingan.
Refleksi inilah yang semestinya menjadi pijakan untuk membangun paradigma penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan, lebih berpihak pada kemanusiaan, dan lebih mampu menjaga martabat setiap insan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
