Imam Wicaksana
Maqashid Syariah sebagai Gerbang Hukum Menjawab Tantangan Zaman
Agama | 2026-06-27 17:51:16
Perubahan zaman selalu melahirkan persoalan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Revolusi digital, kecerdasan buatan (artificial Intelligence), transaksi keuangan berbasis teknologi, hingga mencakup data pribadi menjadi bagian dari realitas yang membentuk kehidupan manusia modern. Di satu sisi, perkembangan tersebut membawa kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan hukum yang semakin kompleks. Persoalannya bukan sekedar apakah suatu tindakan diperbolehkan atau dilarang, melainkan bagaimana hukum mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat.
Dalam kondisi seperti itu, hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan aturan yang hanya mengatur perilaku manusia. Hukum memerlukan orientasi yang lebih mendasar, yaitu tujuan yang hendak diwujudkan melalui setiap ketentuan yang ditetapkan. Dibawahnya, maqashid syariah memperoleh relevansinya. Maqashid syariah tidak hanya berbicara tentang apa yang diperintahkan atau dilarang oleh syariat, tetapi juga mengapa ketentuan tersebut ditetapkan. Dengan demikian, maqashid syariah dapat dianggap sebagai gerbang hukum karena menjadi landasan dalam memahami, merumuskan, dan mengembangkan hukum agar tetap mampu menjawab perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.
Konsep maqashid syariah memiliki akar yang kuat dalam tradisi keilmuan Islam. Abu Hamid al-Ghazali menjelaskan bahwa seluruh syariat bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok manusia (al-dharuriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemikiran tersebut kemudian disempurnakan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menegaskan bahwa seluruh hukum Islam dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dengan kata lain, hukum tidak boleh berhenti pada bunyi teks, tetapi harus selalu diarahkan pada tujuan syariat itu sendiri.
Di era kontemporer, pemikiran maqashid syariah memperoleh dimensi baru melalui gagasan Yusuf al-Qaradawi. Menurutnya, syariat akan kehilangan ruhnya jika hanya dipahami secara harafiah tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang terus berubah. Al-Qaradawi menekankan pentingnya fiqh al-waqi' atau pemahaman terhadap kondisi nyata sebelum tegaknya masyarakat hukum. Baginya, seorang ahli hukum tidak cukup hanya menguasai nash, tetapi juga harus memahami perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan dinamika kehidupan modern. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tetap berpijak pada wahyu sekaligus mampu memberikan solusi atas permasalahan kontemporer.
Pemikiran Al-Qaradawi menunjukkan bahwa maqashid syariah bukanlah alasan untuk mengabaikan nash, melainkan metode untuk memahami nash secara lebih utuh. Ketika kenyataan berubah, tujuan syariat tetap sama, yaitu menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, hukum harus mampu membedakan antara nilai yang bersifat tetap dengan cara penerapannya yang dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Pendekatan inilah yang menjadikan maqashid syariah selalu relevan dalam menghadapi perubahan sosial.
Relevansi tersebut dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang muncul pada era digital. Fenomena judi online, misalnya, bukan hanya persoalan pelanggaran norma agama atau hukum positif. Dampak yang ditimbulkannya jauh lebih luas, mulai dari hilangnya harta, rusaknya hubungan keluarga, meningkatnya tindak kriminal, hingga gangguan kesehatan mental akibat kecanduan. Dalam perspektif maqashid syariah, seluruh dampak tersebut bertentangan dengan tujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan menjaga akal (hifz al-'aql). Oleh karena itu, pemberantasan judi online bukan sekedar penegakan aturan, namun juga merupakan upaya melindungi kesejahteraan secara masyarakat secara menyeluruh.
Hal yang sama berlaku pada perlindungan data pribadi. Di era digital, data telah menjadi aset yang sangat berharga. Ketika data seseorang disimpan atau dijual tanpa izin, kerugiannya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup keamanan dan martabat manusia. Maqashid syariah memandang perlindungan terhadap hak-hak tersebut sebagai bagian dari menjaga harta dan menjaga kehormatan individu. Dengan demikian, regulasi mengenai keamanan data tidak hanya sekedar kebutuhan administratif, tetapi juga memiliki landasan etika yang kuat dalam tujuan syariah.
Perkembangan teknologi finansial juga memberikan gambaran yang serupa. Inovasi di bidang keuangan menghadirkan berbagai kemudahan dalam transaksi dan akses pembiayaan. Namun, di balik kemudahan itu muncul praktik-praktik yang merugikan, seperti pinjaman berbunga eksploitatif, penipuan digital, maupun manipulasi sistem elektronik. Dalam kerangka maqashid syariah, permasalahannya bukan terletak pada penggunaan teknologi, melainkan pada ada atau tidaknya kemaslahatan yang dihasilkan. Teknologi dipandang sebagai sarana,sedangkan tujuan hukum tetap diarahkan pada perlindungan manusia dari berbagai bentuk kerugian dan ketidakadilan.
Pendekatan maqashid juga memberikan pelajaran bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Keberhasilan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang dihukum, melainkan dari kemampuannya mencegah lahirnya kerusakan di tengah masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan semangat syariat yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap nilai-nilai dasar kehidupan daripada sekedar memberikan sanksi. Oleh karena itu, pendidikan, literasi digital, penguatan etika, dan pembangunan kesadaran hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan maqashid syariah.
Nilai-nilai yang dikembangkan dalam maqashid syariah sesungguhnya juga memiliki karakter universal. Perlindungan terhadap kehidupan, akal, harta, keluarga, dan kebebasan beragama merupakan nilai yang dihormati oleh berbagai sistem hukum di dunia. Perbedaannya terletak pada sumber dan pendekatan, namun tujuan akhirnya sama, yakni menciptakan kehidupan yang lebih adil, aman, dan konsekuensinya. Hal inilah yang menjadikan maqashid syariah tidak hanya relevan dalam diskursus hukum Islam,namun juga dapat menjadi perspektif etis dalam menanggapi tantangan global yang terus berkembang.
Pada akhirnya, tantangan hukum terbesar pada abad ini bukanlah penciptaan regulasi, melainkan menjaga agar setiap regulasi tetap berpihak pada kesejahteraan manusia. Perubahan teknologi akan terus diketahui menimbulkan persoalan baru yang mungkin tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Oleh karena itu, hukum memerlukan paradigma yang tidak hanya berorientasi pada kepastian, tetapi juga mampu menangkap tujuan yang lebih mendasar. Maqashid syariah menawarkan paradigma tersebut. Ia mengingatkan bahwa hukum bukan sekadar instrumen untuk mengatur dan menghukum, melainkan sarana untuk menjaga kehidupan, melindungi martabat manusia, serta mewujudkan keadilan. Selama orientasinya tetap dipertahankan, maqashid syariah akan selalu menjadi gerbang hukum yang mampu menjawab tantangan zaman.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
