Aurora F V Koirewoa
Empat Tahun ASEAN Bicara Soal Krisis Myanmar,Empat tahun Myanmar Berdarah
Politik | 2026-06-14 03:44:02
Krisis Myanmar telah berlangsung lebih dari empat tahun sejak kudeta militer Februari 2021, namun diplomasi ASEAN belum mampu mengubah situasi di lapangan secara nyata. Setiap kali ada pertemuan ASEAN, nama Myanmar hampir pasti masuk agenda. Pernyataan dibacakan, komunike ditandatangani, komitmen diperbarui. Dan saya tidak meragukan niat baik di balik semua itu. Tapi ada pertanyaan yang perlu kita hadapi dengan jujur: setelah empat tahun upaya diplomasi yang tak putus-putus, mengapa situasi di lapangan tidak bergerak ke arah yang lebih baik?
Mungkin bukan karena kurang usaha. Mungkin karena kita sejak awal sudah salah membaca masalahnya.
Krisis Myanmar Bukan Sekadar Krisis Ini Perang yang Sedang Berjalan
Ada kecenderungan yang sangat manusiawi dalam cara komunitas internasional memandang Myanmar: kita menyebutnya "krisis," seolah ada kondisi normal yang bisa dipulihkan kalau mediasi berjalan dengan baik. Padahal yang terjadi di sana adalah sesuatu yang lebih rumit sebuah perang saudara yang melibatkan puluhan kelompok bersenjata, tuntutan otonomi etnis yang sudah mengendap puluhan tahun, dan pertarungan atas narasi tentang apa sebenarnya Myanmar sebagai sebuah negara-bangsa.
Dan dalam dinamika seperti itu, peta wilayah berbicara lebih keras dari komunike manapun.
Pada 2024, kelompok-kelompok perlawanan berhasil menguasai hampir separuh wilayah Myanmar sebuah pencapaian yang tidak pernah terjadi sejak kudeta 2021. Operasi 1027 yang dilancarkan Aliansi Tiga Persaudaraan menjadi momen ketika konflik ini benar-benar memasuki babak baru. Namun sejak pertengahan 2025, junta melancarkan serangan balik yang signifikan, merebut kembali beberapa wilayah strategis, dan bahkan mengumumkan rencana pemilu Desember 2025 sebuah langkah yang oleh banyak pengamat dilihat bukan sebagai transisi demokrasi, melainkan sebagai upaya melegitimasi kekuasaan di tengah konflik yang belum selesai.
Semua ini menunjukkan satu hal: nasib Myanmar tidak akan ditentukan di meja perundingan saja. Ia akan ditentukan oleh siapa yang mampu membangun kepercayaan rakyat dan mempertahankan stabilitas di wilayah yang mereka kontrol.
Mengapa Diplomasi ASEAN Tidak Efektif?
Lima Poin Konsensus ASEAN (5PC) lahir dari niat yang tulus: hentikan kekerasan, buka ruang dialog, kirim bantuan kemanusiaan. Tidak ada yang salah dengan prinsip-prinsip itu. Masalahnya ada pada bagaimana kerangka ini bekerja dalam praktik.
5PC menempatkan semua pihak seolah-olah berada dalam posisi yang setara junta di satu sisi, kelompok oposisi di sisi lain, dengan ASEAN sebagai fasilitator yang netral. Namun netralitas dalam sebuah konflik yang dimulai oleh satu tindakan kudeta memiliki implikasi tersendiri. Ia tanpa disengaja menciptakan ruang bagi junta untuk memperlambat proses, mengulur waktu, dan menunggu tekanan internasional mereda. Ini bukan tuduhan; ini adalah pola yang sudah berulang dalam sejarah panjang militer Myanmar sejak dekade 1960-an.
Bukan berarti 5PC harus dibuang. Tapi ia perlu dievaluasi dengan jujur bukan dipertahankan sekadar karena sudah terlanjur jadi referensi resmi.
Apa yang Bisa Dilakukan Secara Realistis?
Kalau ada satu pelajaran dari empat tahun terakhir, rasanya ini: tidak ada solusi tunggal untuk Myanmar, dan siapapun yang menawarkannya perlu dipertanyakan. Yang bisa dilakukan adalah memperbaiki cara kita terlibat lebih jujur terhadap realitas di lapangan, lebih sabar dalam proses, dan lebih serius dalam memikirkan jangka panjang.
Pertama, ada baiknya aktor-aktor regional mulai membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan pihak-pihak yang secara nyata mengontrol wilayah termasuk National Unity Government (NUG) dan kelompok-kelompok etnis bersenjata. Ini bukan soal memilih pihak dalam konflik. Ini soal mengakui bahwa Myanmar hari ini tidak lagi punya satu pusat kekuasaan yang tunggal, dan diplomasi yang efektif harus mencerminkan kenyataan itu.
Kedua, posisi China dalam konflik ini perlu dibicarakan dengan lebih terbuka di dalam forum ASEAN. Beijing memiliki kepentingan ekonomi dan keamanan yang sangat besar di Myanmar dan pengaruh yang sepadan. Percakapan yang jujur tentang bagaimana kepentingan itu bisa diarahkan menuju stabilitas jangka panjang, bukan sekadar keuntungan jangka pendek, adalah percakapan yang sudah terlalu lama dihindari.
Ketiga dan ini yang menurut saya paling mendesak kita perlu mulai serius memikirkan skenario pasca-konflik sekarang, sebelum ada pemenang yang jelas. Rekonsiliasi antarkomunitas, kerangka federalisme yang bisa mengakomodasi keberagaman etnis Myanmar, pembangunan kembali wilayah yang hancur semua ini tidak bisa direncanakan mendadak. Kalau kita tunggu sampai perang selesai baru mulai berpikir, kita berisiko mewarisi perdamaian yang rapuh dan konflik generasi berikutnya yang sudah tertanam sejak sekarang.
Pertanyaan untuk Diplomasi Asia Tenggara ke Depan
Myanmar adalah salah satu ujian paling berat bagi diplomasi kawasan Asia Tenggara di era kita. Bukan karena tidak ada yang peduli justru sebaliknya, banyak yang peduli dan banyak yang sudah berupaya. Tapi kepedulian tanpa kejujuran tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan tidak akan cukup.
Pertanyaan yang perlu kita bawa pulang bukan "apa lagi yang bisa kita lakukan?" melainkan "apakah yang selama ini kita lakukan sudah berangkat dari pemahaman yang benar?"
Jawaban atas pertanyaan itu, saya kira, adalah titik awal yang lebih jujur untuk semua langkah berikutnya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
