Annisa Azra
Teori Hegemoni Gramsci dan Fenomena Buzzer
Info Terkini | 2026-07-07 17:39:38Annisa Azra (122251036/B)
Pengantar Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga
Media sosial saat ini telah bertransformasi menjadi medan perebutan pengaruh politik yang sangat dinamis sekaligus absurd. Setiap kali pemerintah merilis kebijakan pelik yang dirasa memberatkan masyarakat, kolom komentar tidak lagi menjadi ruang diskursus kritis yang solutif. Sebaliknya, ruang digital justru menyuguhkan teater aneh di mana masyarakat ekonomi lemah yang memprotes ketidakadilan akibat merasa menderita, justru dirundung dan dihujat oleh sesama warga golongan bawah. Fenomena penolakan massal terhadap realitas ini memicu pertanyaan sosiologis yang mendasar mengenai mengapa kelompok masyarakat yang sejatinya merupakan korban kebijakan, justru ikut pasang badan demi melanggengkan sistem yang menyengsarakan mereka.
Fenomena psikologi massa ini dapat dibedah secara tajam melalui kacamata Teori Hegemoni yang dicetuskan oleh Antonio Gramsci. Dalam perspektif filsafat politik ini, kelas penguasa tidak lagi mengandalkan aparatus kekerasan fisik sebagai senjata utama di ruang publik. Kekerasan fisik dan represi aparat biasanya baru dikeluarkan sebagai benteng terakhir ketika kesadaran masyarakat gagal dijinakkan. Sebelum demonstrasi pecah di jalanan, penguasa terlebih dahulu bekerja di ruang digital untuk menaklukkan kesadaran masyarakat secara halus dan laten. Penguasa mengontrol cara berpikir masyarakat sedemikian rupa, hingga publik menerima penindasan ekonomi atau kebijakan elitis sebagai sebuah kewajaran atau akal sehat baru (common sense) yang harus didukung demi stabilitas nasional. Rakyat mengalami pengaburan berpikir yang membuat mereka merasa sedang bersikap logis, padahal mereka sedang mengencangkan rantai yang mengikat leher mereka sendiri.
Pada era kontemporer, peran intelektual organik yang bertugas memoles ideologi penguasa agar diterima oleh masyarakat telah bermutasi menjadi fenomena pasukan siber atau yang lazim disebut buzzer. Kajian sosiologi politik oleh Agustin (2025) menyatakan bahwa ruang digital domestik kini telah kehilangan netralitasnya akibat komodifikasi opini publik. Menariknya, industri penggiringan opini ini dengan kejam mengeksploitasi masyarakat golongan bawah itu sendiri. Di tingkat akar rumput, jaringan ini terbagi menjadi dua kelompok: mereka yang murni fanatik membela pemerintah karena kesadarannya telah terdistorsi, dan mereka yang terpaksa menjual jempolnya demi bayaran recehan yang nilainya hanya beberapa ratus atau ribu perak per komentar demi bertahan hidup. Kombinasi antara kefanatikan buta dan eksploitasi ekonomi inilah yang menciptakan ilusi seolah-olah dukungan terhadap kebijakan elitis tersebut datang secara organik.
Struktur industri yang timpang ini kemudian mengamputasi nalar publik secara sistematis melalui manipulasi teknologi. Menurut Kurniawan (2026), pembentukan opini dilakukan melalui mekanisme ruang gema atau echo chamber guna menjinakkan daya kritis masyarakat awam. Jaringan buzzer menyederhanakan isu kebijakan yang kompleks dengan gaya komunikasi yang kasual, persuasif, dan emosional. Ketika narasi manipulatif ini terus-menerus disemburkan dan diamplifikasi oleh algoritma secara laten, nalar kritis netizen mengalami kelumpuhan massal. Akibatnya, kelompok masyarakat golongan bawah—baik yang bergerak karena bayaran murah maupun yang murni tidak paham—akan menelan mentah-mentah informasi tersebut, merasa paling benar, lalu maju berperang di media sosial untuk membela sistem yang menindas mereka.
Sebagai sebuah refleksi akhir, menghadapi tantangan sirkus digital ini tidak bisa sekadar mengandalkan regulasi ketat dari otoritas, melainkan harus melalui dekonstruksi cara berpikir dari level akar rumput. Solusi utamanya terletak pada penguatan literasi politik digital masyarakat yang berbasis data, bukan berdasarkan sentimen emosional semata. Masyarakat harus dibiasakan untuk menilai motif di balik sebuah narasi dan memecah dinding ruang gema mereka sendiri secara mandiri. Jika ketajaman berpikir kritis ini tidak segera ditumbuhkan, ekosistem digital akan selamanya menjadi panggung sirkus yang sempurna di mana sesama rakyat bawah sibuk baku hantam di lini depan, baik karena pesanan agensi berbayar murah maupun karena akal sehatnya telah dijajah secara sukarela. Sementara itu, di ruang privat yang nyaman, para elite penguasa duduk manis menonton konflik horizontal ini lewat layar lebar sembari menikmati stabilitas kekuasaan mereka yang tetap aman tak tersentuh.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
