Zusnida Zakiatul Muna

Warung Bu Sari Vs Program MBG: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Setiap pagi, Bu Sari membuka warung kecilnya di kantin sebuah sekolah di kawasan Wonokromo, Kota Surabaya. Sejak subuh, ia sudah menyiapkan nasi goreng, mie goreng, sosis bakar, gorengan hangat, dan es teh untuk para siswa. Dari warung sederhana itulah Bu Sari memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Dulu, kantin sekolah selalu ramai saat jam istirahat tiba. Anak-anak berlarian membeli makanan favorit mereka sambil bercanda dengan teman-temannya. Warung Bu Sari menjadi salah satu tempat yang paling sering didatangi siswa karena harganya murah dan rasanya akrab di lidah anak sekolah. Namun belakangan, suasana itu mulai berubah. Anak-anak yang biasanya membeli makanan di kantin kini lebih sering membawa kotak makan dari sekolah sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan. Bangku kecil di depan warung Bu Sari tidak lagi seramai dulu. Bu Sari sebenarnya ikut senang melihat anak-anak mendapatkan makanan bergizi secara gratis. Ia sadar tidak semua orang tua mampu membekali anaknya dengan makanan sehat setiap hari. Tetapi di balik rasa senangnya, ada kekhawatiran yang perlahan muncul. Penghasilannya mulai menurun, sementara harga bahan pokok terus naik. Ia pun mulai bertanya dalam hati: apakah program besar ini juga memikirkan nasib pedagang kecil seperti dirinya?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan anggaran lebih dari Rp71 triliun pada tahun 2025, program ini menyasar sekitar 82 juta penerima manfaat dari siswa PAUD hingga SMA, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Tujuan program ini tentu sangat baik, yaitu memastikan masyarakat, terutama anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup demi masa depan yang lebih sehat. Namun, niat baik tidak selalu menghasilkan dampak yang merata. Di sinilah muncul pertanyaan penting yang jarang dibahas: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan dari program ini? Apakah pedagang kecil seperti Bu Sari ikut merasakan manfaatnya, atau justru perlahan tersisih?

Siapa yang Mengisi Rantai Pasok MBG?

Program sebesar MBG membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah sangat besar. Beras, sayur, lauk, buah, hingga susu harus tersedia secara rutin, tepat waktu, dan sesuai standar gizi yang ditetapkan pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tentu cenderung bekerja sama dengan supplier besar yang memiliki modal kuat, gudang penyimpanan, dan jaringan distribusi yang lengkap. Di sinilah persoalan mulai terlihat. Petani kecil, pedagang pasar, pengrajin makanan rumahan, dan UMKM pangan sering kali sulit masuk ke dalam rantai pasok program pemerintah. Banyak dari mereka tidak memiliki dokumen usaha formal, kontrak resmi, atau kemampuan menyediakan barang dalam jumlah besar secara konsisten. Akibatnya, kontrak pengadaan lebih banyak jatuh ke tangan perusahaan besar dan distributor yang sudah mapan. Ironisnya, program yang dibuat untuk membantu rakyat kecil justru berpotensi memperkuat dominasi pelaku usaha besar di sektor pangan. Pola seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam berbagai kebijakan pengadaan pemerintah, kelompok usaha kecil sering kali hanya menjadi penonton, sementara keuntungan terbesar dinikmati pihak yang sudah memiliki modal dan akses lebih kuat.

Paradoks Program Pro-Rakyat

Secara ekonomi, MBG merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk menciptakan pasar baru yang besar. Pemerintah menjadi pembeli utama bahan pangan dalam jumlah besar. Pertanyaannya, siapa yang menjadi penjual? Jika yang paling banyak menikmati proyek ini hanya perusahaan besar, maka uang negara hanya akan berputar di kelompok yang memang sudah kuat secara ekonomi. Sementara masyarakat kecil hanya menjadi penerima dampak, bukan bagian dari penggerak ekonomi program tersebut.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kondisi ini penting untuk dikritisi. Prinsip adl atau keadilan mengajarkan bahwa manfaat ekonomi harus dirasakan secara merata, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Begitu pula konsep maslahah mursalah yang menekankan bahwa kebijakan publik harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Artinya, jika MBG hanya berhasil memperbaiki gizi anak tetapi tidak memberikan manfaat ekonomi bagi UMKM pangan dan masyarakat kecil, maka program ini belum sepenuhnya berhasil.

Bu Sari tentu tidak menolak program makan bergizi. Ia senang melihat anak-anak mendapatkan makanan sehat. Namun ia juga ingin tahu: beras yang digunakan dalam program itu dibeli dari petani lokal atau dari perusahaan besar? Lauk yang dibagikan berasal dari pengrajin makanan sekitar atau dari pabrik besar? Pertanyaan sederhana itu sebenarnya menyimpan persoalan besar tentang keadilan distribusi ekonomi.

Agar MBG Tidak Menjadi Program Elitis

Sebenarnya, pemerintah memiliki peluang besar untuk menjadikan MBG bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Caranya adalah dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal dalam rantai pasok program.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

Membentuk koperasi pangan berbasis desa atau kelurahan untuk menghubungkan petani dan UMKM dengan dapur MBG.

Membuat aturan khusus agar sebagian bahan baku wajib dibeli dari UMKM dan petani lokal.

Membuka informasi rantai pasok MBG secara transparan agar masyarakat dapat ikut mengawasi aliran ekonominya.

Dengan langkah seperti ini, manfaat MBG tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan, tetapi juga oleh petani, pedagang kecil, dan UMKM lokal. Jika tidak dirancang secara inklusif, MBG memang bisa berhasil secara sosial, tetapi belum tentu memberikan dampak ekonomi yang adil bagi masyarakat kecil.

Kembali ke Kantin Bu Sari

Pagi ini, Bu Sari tetap membuka warung kecilnya di kantin sekolah seperti biasa. Walau pembelinya berkurang, ia masih bertahan. Dari warung sederhana itu, ada pelajaran penting bahwa ekonomi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi semua orang untuk hidup dan berkembang, bukan hanya mereka yang sudah besar dan kuat. Program MBG patut diapresiasi karena memiliki tujuan yang baik. Namun dukungan terhadap program tidak berarti menutup mata terhadap dampaknya. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak yang kenyang karena MBG tidak tumbuh di tengah keluarga yang justru kehilangan penghasilan karena usaha kecil mereka tersingkir.

Keadilan gizi dan keadilan ekonomi harus berjalan bersama. Karena pada akhirnya, program terbaik bukanlah yang memiliki anggaran paling besar, melainkan yang manfaatnya paling adil dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk Bu Sari dan jutaan pedagang kecil lain yang selama ini ikut memenuhi kebutuhan pangan anak-anak sekolah dari bawah.

Terpopuler di

Rupiah Melemah, Tren Tabungan Emas di BRImo Semakin Diminati

Melawan Stigma, Menegakkan Keadilan: Mengurai Fenomena Victim Blaming Lewat Kacamata UU TPKS

Cinta dan Penghapusan Diri dalam Novel Maryam

Ketika Kepentingan Elite Mengalahkan Kemaslahatan Umat

Mengapa Kejujuran Justru Dijauhi? Belajar dari Cerpen Karya Idrus

Memaknai Syukur sebagai Kunci Damai Hidup