Tonny Rivani
Prabowonomics Indonesia
Politik | 2026-05-21 14:04:40
Opini - Dalam setiap periode pemerintahan, arah kebijakan ekonomi selalu menjadi penentu apakah sebuah bangsa akan sekadar bertahan atau benar-benar melompat menjadi negara besar. Di bawah kepemimpinan , mulai tampak sebuah paradigma yang dapat disebut sebagai Prabowonomics—yakni pendekatan ekonomi yang menekankan kedaulatan nasional, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, serta pemerataan kesejahteraan. Konsep ini bukan sekadar jargon politik, melainkan upaya merumuskan ekonomi nasional yang berpijak pada amanat konstitusi dan kepentingan rakyat.
Ekonomi Berdikari dalam Semangat Pasal 33 UUD 1945 Akar filosofis Prabowonomics dapat ditelusuri pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Prinsip ini mengandung semangat kemandirian ekonomi, bukan ketergantungan pada kekuatan eksternal. pernah menegaskan, “Indonesia tidak boleh menjadi bangsa kuli di negeri sendiri.” Gagasan Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan, sementara negara bertindak sebagai pengarah agar kekayaan nasional tidak jatuh ke tangan segelintir elite.
Prabowonomics menghidupkan kembali semangat tersebut. Negara hadir lebih aktif untuk melindungi sektor strategis, mendorong investasi produktif, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan hingga ke desa-desa. Hilirisasi: Dari Penjual Bahan Mentah Menjadi Negara Industri Salah satu pilar utama Prabowonomics adalah hilirisasi sumber daya alam. Selama puluhan tahun, Indonesia mengekspor bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Akibatnya, keuntungan besar justru dinikmati negara lain yang mengolah komoditas tersebut. Ekonom dalam bukunya menjelaskan bahwa negara maju membangun industrinya melalui proteksi dan intervensi strategis negara.
Dengan kata lain, industrialisasi nasional merupakan syarat mutlak bagi kemajuan. Melalui hilirisasi mineral, penguatan industri pertahanan, petrokimia, hingga agroindustri, Indonesia diarahkan menjadi produsen barang jadi, bukan sekadar pemasok bahan baku. Swasembada Pangan dan Energi Tidak ada kedaulatan politik tanpa kedaulatan pangan dan energi. Ketergantungan pada impor menjadikan ekonomi rapuh terhadap gejolak global. Ekonom peraih Nobel menegaskan bahwa negara berkembang harus membangun ketahanan domestik agar tidak mudah terombang-ambing oleh pasar internasional.
Pandangan ini relevan dengan kebijakan Prabowonomics yang berfokus pada perluasan lahan pertanian, modernisasi irigasi, penguatan pupuk, dan transisi energi nasional. Dengan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki modal untuk mencapai swasembada sekaligus mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan. Makan Bergizi Gratis: Investasi Jangka Panjang Program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil adalah salah satu kebijakan sosial-ekonomi yang paling strategis.
Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan investasi pada kualitas sumber daya manusia. Ekonom menyatakan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kapabilitas manusia. Anak yang sehat dan bergizi memiliki peluang lebih besar untuk belajar, tumbuh produktif, dan menjadi aset bangsa. Dalam perspektif ekonomi, belanja pada gizi adalah bentuk investasi yang memberikan pengembalian besar melalui peningkatan produktivitas, penurunan biaya kesehatan, dan kualitas tenaga kerja yang lebih baik. Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Ekonomi Rakyat Prabowonomics juga menempatkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kekuatan utama ekonomi nasional.
Ini sejalan dengan pandangan Bung Hatta yang menempatkan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Ekonom dalam menegaskan bahwa ekonomi yang manusiawi dibangun dari unit-unit kecil yang kuat dan berakar pada komunitas lokal. Penguatan pembiayaan, digitalisasi, dan akses pasar akan membuat UMKM menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif. Tantangan Prabowonomics Tentu, setiap gagasan besar menghadapi tantangan. Program-program strategis memerlukan pembiayaan yang sehat, birokrasi yang efisien, serta tata kelola yang transparan. Ekonom menekankan bahwa institusi yang kuat merupakan fondasi pembangunan jangka panjang.
Tanpa institusi yang kredibel, kebijakan yang baik sekalipun dapat gagal di lapangan. Karena itu, keberhasilan Prabowonomics bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal, memberantas korupsi, dan memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten. Indonesia Emas 2045 Prabowonomics dapat dipandang sebagai upaya membangun “jalan Indonesia” menuju kemajuan—tidak meniru secara mentah model liberalisme pasar maupun etatisme yang kaku, melainkan memadukan mekanisme pasar dengan peran negara yang strategis. pernah menegaskan bahwa pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan yang adil tanpa campur tangan kebijakan publik.
Dalam konteks Indonesia, negara harus menjadi katalisator yang memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial. Jika dijalankan dengan konsisten, Prabowonomics berpotensi menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045: negara yang kuat, rakyat yang sejahtera, dan ekonomi yang berdaulat. Penutup : Prabowonomics pada dasarnya adalah upaya mengembalikan arah pembangunan kepada cita-cita para pendiri bangsa: ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, memuliakan kerja rakyat, dan memanfaatkan kekayaan alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran bersama.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya, melainkan membutuhkan visi yang jelas, keberanian politik, dan keteguhan dalam pelaksanaan. Bila visi ini diwujudkan dengan tata kelola yang baik, maka Prabowonomics dapat menjadi jembatan menuju Indonesia yang maju, adil, dan mandiri.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
