Nuraini Sukmawati
Makan Bergizi Gratis: Solusi Nyata atau Beban Anggaran Negara?
Politik | 2026-05-17 23:11:55
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah klasik yang selalu menghantui bangsa, yaitu:
penurunan kualitas gizi masyarakat dan prevalensi stunting pada anak-anak. Melalui target utama yang ditujukan kepada pelajar dan kelompok rentan lainnya, program ini dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mempersiapkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang.
Konstruksi naratif yang digunakan pun sangat kuat, dimana negara berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar warganya terpenuhi, sambil mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai investasi bagi masa depan.
Namun, di era optimisme ini, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk berlama-lama pada imajinasi dan tujuan idelikal yang dicita-citakan. Program nasional seperti MBG tentunya membutuhkan anggaran dan perencanaan yang sangat besar, termasuk sistem pengorganisasian dan distribusi yang efektif.
Dalam hal ini, mungkin ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bersifat populis yang memikat dari segi politik, namun belum pasti matang dari segi teknis. Ditambah lagi, pada kondisi negara yang tidak sepenuhnya fiskal, setiap kebijakan besar harus mempertimbangkan prioritas secara ketat.
TEKANAN TERHADAP NEGARA
Tidak hanya itu, perlu juga diragukan bahwa pendekatan yang dipilih oleh pemerintah telah mengungkap akar masalah gizi di Indonesia. Masalah gizi bukanlah suatu fenomena yang berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dengan masalah kemiskinan, pendidikan, pola pengasuhan, hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan adanya anggaran pengeluaran yang cukup tinggi dan bersifat berkelanjutan, yang artinya potensi dampak keuangan negara dari pelaksanaan program ini tidaklah kecil.
Mengingat kondisi keuangan negara yang sudah cukup padat, pemerintah harus lebih bijaksana dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran tersebut. Bagaimanapun juga, apabila jumlah besar anggaran dihabiskan hanya untuk satu program, maka sektor lain seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang juga sangat vital tentunya bisa terganggu.
Masalah lain yang patut disesalkan adalah masalah keinginan dari program ini sendiri. Apakah pemerintah bisa tetap konsisten dengan program pembayaran ini setiap tahunnya tanpa menambah jumlah utang atau pengeluaran anggaran yang berlebihan? Potensi anggaran anggaran tentunya juga tidak mungkin terjadi.
RISIKO SALAH SASARAN
Salah satu tantangan utama dalam penerapan program berskala nasional, seperti MBG, adalah bagaimana menjaga tingkat ketepatan sasaran bagi penerima manfaat. Dalam kasus praktis, data yang dimiliki tentang penerima manfaat dari bantuan sosial di Indonesia sering kali dikendalikan oleh permasalahan seperti data yang belum diperbarui, data yang tumpang tindih sampai dengan kesalahan penyertaan.
Seperti, penerima manfaat yang sebenarnya tidak berhak memperoleh manfaat dari program tersebut. dan kesalahan pengecualian penerima manfaat yang tidak dapat menerima manfaat.
Tanpa adanya sistem pendataan yang tepat dan transparan bagi MBG, tentu saja ada kemungkinan program ini tidak berdampak pada penerima manfaat sesuai sasaran seperti misalnya anak-anak dari keluarga paling miskin atau daerah tertinggal. Penyebaran yang tidak merata juga dapat menyebabkan timbulnya mikrofonis sosial antar warga masyarakat. Hal ini selain akan menurunkan efektivitas.
KETERGANTUNGAN SOSIAL
Sistem seperti MBG yang memberikan insentif langsung memiliki potensi untuk membuat warga negara bergantung kepada pemerintah ketika didesain dengan cara yang salah. Ketika kebutuhan pokok seperti nutrisi terus ditambahkan dengan cara konstan tanpa ada metode pemberdayaan, beberapa orang akan berakhir dengan perasaan tidak perlu menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
Di sisi lain, dalam jangka panjang, sistem tersebut dapat membentuk mentalitas yang pasif, dimana insentif dianggap sebagai hak-hak yang tetap diberikan, bukan hanya sebagai motivasi semata.
Selain itu, kemandirian seperti ini juga dapat mengurangi kapasitas keluarga dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara mandiri. Malah, bukan mendorong mereka untuk belajar tentang nutrisi atau mendapatkan kemampuan ekonomi dan kerja lainnya, sistem insentif seperti MBG mungkin akan mengalihkan perhatian mereka.
AKAR MASALAH YANG BELUM TERSENTUH
Ketidakseimbangan gizi buruk dan stunting sendiri merupakan suatu masalah yang sangat kompleks yang tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dengan memberikan mereka makanan secara gratis.
Salah satu dari faktor penyebab ketidakseimbangan tersebut antara lain adalah kemampuan pendidikan orang tua yang kurang, tidak adanya pengetahuan yang baik tentang pola makan yang sehat, tidak adanya akses untuk mengakses fasilitas kesehatan, hingga sanitasi lingkungan yang buruk.
Kebanyakan anak mengalami stunting bukan hanya disebabkan oleh kurang makan saja, tetapi juga cara pengasuhan yang salah dan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan mereka secara optimal. Proyek MBG memilih untuk menekankan pemberian nutrisi dengan cara makanan namun tanpa didukung oleh upaya untuk melakukan edukasi gizi dan perbaikan lingkungan. Hal ini artinya dampak yang dihasilkan oleh proyek ini bisa menjadi jangka pendek saja.
DATA ANGGARAN & PENERIMA MANFAAT
Pemerintah mengalokasikan anggaran awal sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025 untuk program MBG. Target penerima manfaat awal mencapai 17,9 juta orang, terdiri dari:15,5 juta anak sekolah, 2,4 juta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pada Mei 2025, realisasi anggaran telah mencapai sekitar Rp3 triliun dengan penerima manfaat hampir 4 juta orang.
Pemerintah kemudian menaikkan target penerima menjadi 82,9 juta orang dan menyiapkan tambahan anggaran sekitar Rp100 triliun, sehingga total potensi anggaran mencapai Rp171 triliun. Untuk tahun 2026, pemerintah bahkan mengalokasikan sekitar Rp335 triliun untuk kelanjutan program MBG.
Program MBG memiliki potensi besar sebagai solusi peningkatan gizi nasional dan investasi sumber daya manusia. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran, pengawasan distribusi, serta transparansi pelaksanaan. Tanpa tata kelola yang baik, program ini berisiko menjadi beban fiskal besar yang manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
