Beata Setyandayu
Transformasi Digital ASN: Antara Harapan Besar dan Tantangan di Lapangan
Kebijakan | 2026-05-15 11:45:40Oleh: Beata Nastiti Setyandayu Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Perubahan Digital dalam Birokrasi
Transformasi digital kini menjadi bagian penting dalam perubahan manajemen birokrasi di Indonesia. Pemerintah terus mendorong pelaksanaan digitalisasi pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), integrasi layanan digital, hingga peluncuran GovTech Indonesia atau INA Digital pada tahun 2024. Tujuan utamanya adalah menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Namun, transformasi digital tidak hanya soal menghadirkan sistem, aplikasi atau teknologi baru. Perubahan ini juga menuntut kesiapan sumber daya manusia, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mampu beradaptasi dengan pola kerja yang semakin digital. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam proses perubahan birokrasi saat ini.
Tantangan ASN Senior dalam Adaptasi Digital
Dalam pelaksanaan birokrasi saat ini tantangan yang dihadapi ASN tidak sama. Perbedaan generasi membuat kebutuhan pelatihan dan pengembangan kompetensi juga berbeda. Di satu sisi, ASN senior dari generasi baby boomer kebanyakan masih menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan sistem digital yang berlangsung cepat. Kondisi ini bukan berarti mereka menolak adanya perubahan, tetapi karena pelatihan yang diberikan sering kali belum cukup berkelanjutan dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kerja sehari-hari.
Padahal, kalau dicermati ASN senior memiliki pengalaman birokrasi yang sangat penting. Mereka memahami proses administrasi, regulasi, serta dinamika pelayanan publik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi modal besar dalam menjaga stabilitas organisasi di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat.
Ketika Gen Z Sulit Menyalurkan Inovasi
Di sisi lain, meskipun pengalaman birokrasinya masih kurang/minim, ASN generasi Z cenderung lebih mudah beradaptasi dengan teknologi digital. Mereka terbiasa menggunakan platform digital, bekerja secara cepat, dan rata-rata memiliki banyak ide baru untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, tantangan yang mereka hadapi justru berbeda. Budaya birokrasi yang masih kaku, panjangnya proses pengambilan keputusan, serta budaya kerja yang hierarkis sering membuat inovasi yang diciptakan sulit dijalankan secara cepat.
Akibatnya, muncul kondisi yang cukup paradoks. ASN senior masih membutuhkan ruang untuk meningkatkan kemampuan digital, sementara ASN muda yang sudah memiliki kemampuan tersebut justru belum memiliki ruang yang cukup untuk mengembangkan inovasi. Padahal, keduanya sama-sama dibutuhkan dalam proses transformasi birokrasi.
Pelatihan ASN Belum menjadi Prioritas
Permasalahan lain dalam birokrasi adalah masih rendahnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan kompetensi ASN. Sebagai contoh data Kemendagri melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menekankan pentingnya alokasi anggaran pelatihan ASN, karena terdapat beberapa daerah yang belum memenuhi standar minimal anggaran pengembangan kompetensi, yaitu sekitar 0,34% APBD provinsi dan 0,16% APBD kabupaten/kota. Selain itu, anggaran pelatihan sering dipotong atau dialihkan saat terjadi penyesuaian APBD, sehingga pengembangan ASN cenderung dianggap bukan investasi strategis.
Padahal, di tengah transformasi digital birokrasi, pelatihan ASN sangat penting untuk meningkatkan kemampuan adaptasi, inovasi, dan pemahaman terhadap perubahan sistem kerja. Pelatihan yang efektif seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, relevan dengan kebutuhan kerja, serta didukung pimpinan, tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga perubahan budaya kerja. Karena itu, pengembangan ASN perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung keberhasilan reformasi dan digitalisasi birokrasi.
Pelatihan yang Berbeda untuk Generasi yang Berbeda
Pendekatan pelatihan yang seragam tentu tidak lagi relevan dalam birokrasi yang multigenerasi. ASN senior membutuhkan pelatihan yang lebih bertahap, praktis, dan mudah dipahami. Sementara itu, ASN Gen Z membutuhkan ruang untuk bereksperimen, menyampaikan ide, dan terlibat dalam inovasi pelayanan publik.
Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah mentoring lintas generasi. ASN muda dapat membantu ASN senior dalam memahami teknologi digital, sementara ASN senior dapat membagikan pengalaman birokrasi dan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan. Dengan cara ini, proses belajar tidak berjalan satu arah, tetapi menjadi kolaborasi antargenerasi di dalam organisasi.
Selain itu, birokrasi juga perlu mulai membuka ruang inovasi yang lebih fleksibel bagi ASN muda. Inovasi tidak selalu berarti mengubah seluruh sistem secara besar-besaran, tetapi dapat dimulai dari perbaikan kecil dalam proses pelayanan, penggunaan teknologi sederhana, maupun pengembangan sistem kerja yang lebih efisien.
Membangun Birokrasi yang Adaptif dan Inovatif
Pada akhirnya, transformasi digital birokrasi bukan tentang menggantikan generasi lama dengan generasi baru. Transformasi digital membutuhkan kerja sama antargenerasi agar birokrasi mampu berkembang tanpa kehilangan pengalaman dan nilai yang telah dibangun sebelumnya. ASN senior membawa pengalaman dan pemahaman birokrasi, sedangkan Gen Z membawa kemampuan digital dan cara pandang baru. Jika keduanya dapat difasilitasi dengan pelatihan yang tepat dan lingkungan kerja yang mendukung, transformasi digital birokrasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Referensi
Berman, E. M., Bowman, J. S., West, J. P., & van Wart, M. R. (2015). Human Resource Management in Public Service: Paradoxes, Processes, and Problems (5th ed.). Sage Publications.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Arahan pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di daerah.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Peluncuran INA Digital dan Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). OECD Economic Surveys: Indonesia 2024.
Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2024). Luncurkan GovTech Indonesia untuk Integrasi Layanan Digital Nasional.
Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Currency Doubleday.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
