Sururi Ikfi
Negara Hadir untuk Buruh, ke Mana Ia pada Hari Pendidikan?
Kebijakan | 2026-05-06 21:04:55
Ada pemandangan yang menarik dalam dua hari besar nasional yang berdekatan: Hari Buruh pada 1 Mei dan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei. Keduanya sama-sama penting. Yang satu berbicara tentang martabat pekerja, yang lain berbicara tentang masa depan bangsa. Namun dalam perayaan tahun ini, keduanya tampak memperoleh perlakuan politik yang berbeda.
Pada Hari Buruh, negara hadir dengan panggung besar. Presiden hadir langsung di tengah massa buruh di Monumen Nasional. Ratusan ribu orang disebut memadati peringatan May Day 2026, termasuk pekerja dan pengemudi ojek online. Tidak hanya seremoni, Hari Buruh juga diiringi simbol keberpihakan yang konkret: pembagian paket sembako, dan pengumuman kebijakan langsung menyentuh kepentingan pekerja, termasuk pemangkasan potongan aplikator ojol dari 20 persen menjadi 8 persen.
Buruh memang layak mendapat perhatian seperti itu. Mereka adalah tulang punggung ekonomi, penggerak industri, penjaga produksi, dan bagian penting dari kehidupan sosial bangsa. Ketika buruh menuntut upah layak, perlindungan kerja, dan keadilan, negara memang seharusnya mendengar.
Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa perhatian sebesar itu tidak terasa pada Hari Pendidikan Nasional?
Sehari setelah panggung besar Hari Buruh, bangsa ini memperingati Hardiknas. Suasananya terasa jauh lebih senyap. Pemerintah memang menetapkan tema, menerbitkan pedoman upacara, dan mengeluarkan pidato resmi sebagaimana lazimnya peringatan tahunan. Kemendikdasmen menyebut momentum ini sebagai langkah memperkuat transformasi pendidikan dari dasar hingga tinggi. Tetapi apakah ada kebijakan besar yang langsung dirasakan guru, dosen, siswa, mahasiswa, atau keluarga miskin pada hari itu? Apakah ada pengumuman yang membuat dunia pendidikan merasa sedang benar-benar diperhatikan?
Di sinilah ketimpangan itu terasa.
Hari Buruh tampak menjadi ruang politik yang hidup: ada massa, ada panggung, ada pidato, ada paket bantuan, ada kebijakan yang diumumkan. Sementara Hardiknas lebih terasa sebagai ritual tahunan. Hanya ada tema, logo, upacara, dan ucapan selamat. Pendidikan seakan dihormati dalam kata-kata, tetapi belum cukup dimuliakan dalam keputusan politik yang terasa langsung.
Padahal pendidikan tidak kalah penting dibanding urusan ketenagakerjaan. Bahkan dalam jangka panjang, kualitas buruh, pekerja, profesional, dan pemimpin bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan. Buruh yang kuat lahir dari pendidikan yang kuat. Ekonomi yang adil membutuhkan manusia yang terdidik. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang mampu berpikir kritis. Jika pendidikan dibiarkan berjalan biasa-biasa saja, masa depan tenaga kerja pun akan ikut rapuh.
Persoalan ini bukan sekadar soal perbandingan seremoni. Bukan soal iri karena buruh mendapat panggung lebih besar. Ini soal bagaimana negara menempatkan pendidikan dalam imajinasi politiknya. Apakah pendidikan hanya diperingati sebagai simbol, atau benar-benar diperlakukan sebagai prioritas?
Kita sering mendengar bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Tetapi kalimat itu sudah terlalu sering diucapkan hingga kehilangan daya gugatnya. Semua orang setuju pendidikan penting, namun tidak semua kebijakan benar-benar menunjukkannya. Guru masih banyak yang menghadapi persoalan kesejahteraan. Akses pendidikan tinggi masih berat bagi sebagian keluarga. Fasilitas sekolah di berbagai daerah belum merata. Riset sering dibicarakan sebagai masa depan, tetapi dukungannya belum selalu kuat. Sementara mahasiswa menghadapi biaya hidup, biaya kuliah, dan ketidakpastian masa depan kerja.
Bayangkan jika pada Hardiknas, pemerintah mengumumkan kebijakan besar: perluasan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga rentan, percepatan perbaikan sekolah rusak, peningkatan kesejahteraan guru honorer, pemangkasan biaya pendidikan yang memberatkan, atau program nasional untuk memperkuat literasi dan numerasi. Kebijakan seperti itu akan membuat Hardiknas tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi momentum perubahan.
Ada pelajaran penting dari Hari Buruh. Ketika kelompok masyarakat memiliki suara yang terorganisasi, tuntutan yang jelas, dan daya tekan politik yang kuat, negara cenderung lebih cepat merespons. Buruh memiliki serikat, panggung, massa, dan tuntutan konkret. Dunia pendidikan sebenarnya juga memiliki kekuatan besar: guru, dosen, mahasiswa, orang tua, sekolah, kampus, dan organisasi pendidikan. Tetapi suara pendidikan sering tersebar, tidak selalu menjadi tekanan politik yang kuat.
Maka Hardiknas seharusnya menjadi momentum untuk menyatukan kembali suara itu. Guru tidak boleh dibiarkan berbicara sendiri. Mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton. Orang tua tidak boleh hanya pasrah pada biaya pendidikan. Kampus tidak boleh diam ketika pendidikan diperlakukan sebagai beban anggaran. Pendidikan perlu menjadi agenda publik yang diperjuangkan bersama.
Ketimpangan antara Hari Buruh dan Hardiknas menunjukkan satu hal: politik kita lebih mudah bergerak ketika berhadapan dengan massa yang terlihat, dibanding masa depan yang belum bersuara. Buruh hadir di Monas dengan tubuh, spanduk, dan tuntutan. Sementara anak-anak sekolah di pelosok, guru honorer, mahasiswa miskin, dan ruang kelas rusak sering kali tidak hadir dalam panggung besar kekuasaan. Mereka ada, tetapi suaranya tidak selalu terdengar.
Negara memang perlu menghormati buruh. Tetapi negara juga harus memuliakan pendidikan. Karena tanpa pendidikan yang baik, bangsa ini hanya akan terus memproduksi tenaga kerja yang rentan, mudah digantikan, dan sulit naik kelas.
Karena itu, Hardiknas perlu dikembalikan sebagai hari keberpihakan, bukan sekadar hari peringatan. Jika Hari Buruh dapat menjadi momentum kebijakan untuk pekerja, Hardiknas juga harus menjadi momentum kebijakan untuk pendidikan. Bukan untuk menyaingi buruh, tetapi untuk melengkapi perjuangan bangsa.
Sebab buruh yang kuat membutuhkan pendidikan yang kuat. Negara yang adil membutuhkan pendidikan yang bermutu. Dan masa depan Indonesia tidak cukup dibangun dengan seremoni, tetapi dengan keberanian politik untuk benar-benar memuliakan pendidikan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
