Rut Sri Wahyuningsih
Kesenjangan Kualitas Pendidikan, Keniscayaan Sistem Sekuler
Politik | 2026-05-06 16:21:16
Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 yang diselenggarakan sekaligus dengan peringatan Hari Otonomi Daerah XXX, 2 Mei 2026 lalu. Bupati Sidoarjo Subandi menyebutkan terdapat sejumlah tantangan pendidikan mulai dari kesenjangan kualitas hingga adaptasi teknologi digital dan penguatan karakter dan kesejahteraan tenaga pendidik (detik.com, 2-5-2026).
Menurut Subandi, pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan yang pintar secara akademik, tetapi juga harus melahirkan manusia yang berkarakter, beretika, dan memiliki daya saing tinggi. Namun upaya peningkatan kualitas pendidikan tak bisa dilakukan secara parsial, Pemda Sidoarjo akan terus mendorong penguatan pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat agar tantangan itu terselesaikan.
Pertanyaannya cukupkah langkah-langkah yang diambil Pemda Sidoarjo ini? Sebab masalah pendidikan tidak semata berbicara teknis, tapi juga pemikiran dasar yang dijadikan landasan pendidikan itu sendiri. Selama ini, landasan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan di negeri ini dibangun atas dasar sekuler, yaitu pemahaman yang memisahkan agama dari kehidupan.
Miris memang, negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam namun justru mengambil aturan lain untuk mengatasi persoalan pendidikan. Peraturan sekuler lahir dari keyakinan manusia mampu membuat aturan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Sekulerisme bukan tidak mengakui Tuhan, namun ketika berhubungan dengan manusia lain, mereka mencampakkan Tuhan, seolah Tuhan bodoh dan ketinggalan zaman.
Jelaslah muncul berbagai bencana sebagaimana firman Allah SWT. Yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS ar-Rum:41). Kerusakan dalam ayat ini bermakna umum, semua kerusakan baik materiil maupun imateriil.
Secara kasat mata, kita bisa lihat bagaimana Islam sebagai agama ternyata tak mampu menghalangi transaksi riba, pergaulan bebas, pelecehan seksual, pria wanita menutup aurat dengan sempurna, korupsi, membunuh, perilaku seks menyimpang dan tindakan kriminal lainnya. Banyak generasi muda yang justru nir adab. Hal itu tercermin pula dari para pemimpin negeri ini yang lantang bicara dulu padahal hoaks, kemudian minta maaf seolah dengan demikian selesai urusan.
Sebab, sekolah sejatinya bukan sekadar wadah bagi anak didik mengenal baca tulis dan berbagai disiplin ilmu dan sains. Tapi juga membentuk anak memiliki adab dan akhlak yang berkesesuaian dengan Islam sebagai akidah. Sepanjang sistemnya masih sekuler maka hal itu sulit terwujud. Ibarat air dan minyak, kebaikan dan keburukan tak pernah bisa bersatu.
Pendidikan Islam Jawaban Untuk Generasi Unggul
Pendidikan yang seharusnya menjadi fokus negara, memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dalam sistem Kapitalisme yang bertumpu pada pendapatan pajak dan utang luar negeri jelas sangat kurang. Apalagi hari ini, pos pendidikan dalam APBN kita sudah dipangkas untuk MBG. Padahal, masih banyak yang harus dibenahi. Bupati Sidoarjo secara fakta sudah menyebutnya sebagai tantangan. APBD pun terbatas, meski APD Sidoarjo termasuk surplus, namun efisiensi belanja daerah wajib hanya 30 persen membuat beberapa program tidak bisa berjalan semestinya.
Di sisi lain, sistem Kapitalisme memberikan kebebasan individu memprivatisasi kekayaan alam yang semestinya menjadi hak rakyat. Mirisnya, peran negara sangat minim, sebatas regulator kebijakan. Selain karena tekanan global sebagai konsekwensi bergabung dengan organisasi global juga karena kepemimpinan dalam sistem Kapitalisme berkolaborasi dengan sistem politik demokrasi, yang hanya melahirkan pemimpin pesanan para pemodal besar alias kampiunjya Kapitalisme.
Dalam Islam, bersandar pada perlindungan asing jelas haram, hal itu akan menghilangkan kedaulatan negara dan itu sudah. Indonesia meski kaya namun tak berdaya, rakyatnya bodoh dan miskin. Mereka hanya percaya setiap lima tahun sekali akan berganti pemimpin, namun keadaan tetap saja miskin.
Rasûlullâh saw.bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Hadis ini menunjukkan pemimpinlah pengurus rakyat, pun ketika jaminan pendidikan untuk rakyatnya harus tersedia untuk individu per individu. Negara akan membiayai pendidikan, tenaga pendidik, gedung, perpustakaan, laboratorium dan semua sarana prasarana yang berhubungan dengan pendidikan.
Pendidikan adalah salah satu wasilah membentuk generasi berkarakter, oleh karena itu landasan akidahnya harus Islam dan itu diimplementasikan kepada penggunaan kurikulum. Suasana keimanan juga harus senantiasa dipelihara oleh negara, baik dengan cara mengemban dakwah ke seluruh penjuru negeri dan juga penerapan sanksi hukum yang tegas. Agar setiap pelanggaran bisa segera diberi keputusan yang adil, dan bukan dinormalisasi sebagai kenalan remaja semata.
Dengan penggantian sistem, maka target menjadikan generasi emas berkarakter kuat pasti akan terwujud. Semua ini membutuhkan pemimpin yang bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wallahualam bissawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
