Allysa Maharani Jasmine
Ruang Diskusi Akademik: Menimbang Arah Program Pemerintah
Edukasi | 2026-04-26 18:47:44
Kota Malang – Eksistensi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali dipertanyakan, benarkah terlahir murni dari kepentingan rakyat atau justru mengandung agenda politik di dalamnya? Pertanyaan tersebut menjadi benang merah dalam Diskusi Pancasila #2 yang telah terlaksana di UPT Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang pada Kamis (23/4/2026).
Forum ini berupaya menakar arah kebijakan demi kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan melalui dua program yang belakangan menjadi sorotan publik. Menariknya, pembahasan mengenai MBG dan KDMP tidak mencuat karena keberlimpahan manfaat yang dirasakan masyarakat, melainkan karena masih adanya persoalan dalam implementasinya di lapangan.
Secara kebijakan tertulis, kedua program ini memang memiliki latar belakang sosial yang kuat dan cukup menyentuh masyarakat. Namun, kebijakan yang baik di atas kertas tidak selalu berjalan selaras dalam praktiknya.
Dalam diskusi tersebut, muncul pandangan bahwa MBG dan KDMP terkesan lahir secara terburu-buru. Dasar hukumnya dinilai masih terbatas, yakni hanya mengacu pada Peraturan Presiden untuk MBG serta Instruksi Presiden untuk KDMP. Kebijakan tersebut memang ada, tetapi esensi programnya belum sepenuhnya jelas.
Selain itu, proses perumusannya dinilai belum melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung ditempatkan sebagai objek, bukan subjek yang memiliki ruang untuk berkontribusi dan memberikan masukan agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Padahal, untuk menciptakan program yang berkelanjutan, diperlukan komunikasi dua arah yang sehat dan partisipatif.
Lebih jauh, eksistensi kedua program ini juga dipandang sebagai bentuk dorongan pemerintah dalam merealisasikan janji politiknya. Alih-alih memperbaiki program yang sudah ada, kebijakan baru justru kembali dilahirkan. Dalam diskusi tersebut, hal ini memunculkan anggapan bahwa program ini berpotensi menjadi simbol kekuasaan semata, bukan solusi yang benar-benar matang.
Dari sisi anggaran, alokasi dana yang besar untuk mendukung MBG dan KDMP juga menjadi perhatian. Dalam diskusi disebutkan adanya pergeseran prioritas dari sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, serta dana daerah, terlebih dana desa, untuk menopang dua program tersebut.
Selain itu, banyaknya improvisasi dalam kebijakan justru menunjukkan bahwa program ini belum sepenuhnya matang. Kebijakan yang lahir dari proses yang matang seharusnya tidak memerlukan terlalu banyak penyesuaian di tengah pelaksanaannya.
Meskipun demikian, MBG dan KDMP tidak serta-merta dipandang sebelah mata sebagai program yang perlu diberhentikan saat itu juga. Diskusi ini justru menyoroti pada pentingnya evaluasi dan rekonstruksi kebijakan yang mampu memperjelas esensi program agar tidak terhenti pada tataran narasi, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dari sini, muncul refleksi penting bahwa ketika esensi kebijakan tidak lagi dipertanyakan dan cenderung diterima begitu saja, di sanalah “dogma politik” terbentuk. Pada akhirnya, kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan niat baik atau janji politik, tetapi juga menyangkut proses yang matang serta arah yang jelas.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
