AIVRE 2021
Krisis BBM Berulang: Saatnya Mencari Jalan Kemandirian yang Hakiki
Agama | 2026-04-15 22:16:44
Kenaikan harga BBM nonsubsidi di tengah tetapnya harga BBM bersubsidi benar-benar menghadirkan tekanan baru bagi masyarakat. Di berbagai daerah, antrean panjang di SPBU kini menjadi pemandangan yang kian akrab. Bukan hanya kendaraan roda dua, antrean kendaraan roda empat pun mengular sejak pagi. Sebagian warga bahkan harus meluangkan waktu berjam-jam demi mendapatkan BBM bersubsidi. Di saat yang sama, tersendatnya pasokan akibat kapal tanker Pertamina yang tertahan di Selat Hormuz ikut memperparah keadaan. Kelangkaan ini membuka celah praktik penjualan eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi, yang tentu semakin memberatkan masyarakat kecil.
Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Upaya menjaga stabilitas terus dilakukan, salah satunya melalui APBN dengan menambal subsidi BBM. Namun, lonjakan harga minyak dunia membuat ruang fiskal menjadi sangat terbatas. Skema subsidi ini tidak bisa dipertahankan lama, bahkan diperkirakan hanya mampu bertahan dalam hitungan minggu jika tekanan global terus berlanjut. Artinya, pemerintah dituntut mengambil langkah cepat, tetapi tetap terukur agar dampaknya tidak merembet lebih luas ke sektor ekonomi lainnya.
Sejumlah kebijakan penghematan pun mulai diterapkan. Pemberlakuan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, hingga pengurangan hari operasional program tertentu menjadi pilihan yang diambil. Harapannya, konsumsi energi bisa ditekan dan pasokan BBM tetap terjaga bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, kebijakan ini bukan tanpa tantangan. Efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan publik dan pengawasan di lapangan.
Di sinilah dilema pemerintah terlihat jelas. Jika harga BBM dinaikkan, risiko inflasi meningkat dan potensi gejolak sosial sulit dihindari. Apalagi, tanpa kenaikan pun antrean sudah terjadi di banyak tempat. Namun, jika harga tetap ditahan, beban subsidi akan semakin membengkak dan memperlebar defisit APBN. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan BBM bukan sekadar soal harga, tetapi juga menyangkut struktur ketahanan energi nasional.
Kondisi semakin kompleks karena Indonesia masih berstatus sebagai net importir minyak. Ketergantungan pada pasokan luar negeri membuat kita sangat rentan terhadap dinamika global. Ketika harga minyak dunia naik atau terjadi gangguan distribusi internasional, dampaknya langsung terasa di dalam negeri—baik dari sisi ketersediaan maupun harga. Inilah yang kini dirasakan masyarakat: sulit mendapatkan BBM, sementara harga kebutuhan lain ikut merangkak naik.
Gonjang-ganjing sektor minyak jelas membawa dampak luas. Daya beli masyarakat menurun, biaya transportasi meningkat, dan harga barang kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Ancaman inflasi menjadi semakin nyata, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling rentan terdampak.
Dari sini terlihat bahwa kemandirian energi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Ketergantungan pada impor BBM menjadikan ekonomi dan stabilitas sosial-politik mudah terguncang oleh sentimen global. Tanpa upaya serius menuju kemandirian, situasi seperti ini berpotensi terus berulang.
Sebagian kalangan memandang bahwa kemandirian energi, khususnya BBM, membutuhkan perubahan yang lebih mendasar. Salah satu gagasan yang muncul adalah pengelolaan sumber daya secara terintegrasi antar negeri Muslim dalam satu kepemimpinan yang mnerapkan aturan atau syariat Islam. Wilayah-wilayah kaya minyak seperti kawasan Arab, termasuk Iran, dinilai memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan energi bersama jika dikelola dalam satu sistem yang terhubung.
Dalam skenario tersebut yaitu satu kepemimpinan bagi kaum muslimin, distribusi minyak diyakini dapat dilakukan lebih merata tanpa bergantung pada mekanisme pasar global. Dampaknya, stabilitas ekonomi dan politik dinilai akan lebih terjaga, bahkan membuka peluang menjadi kekuatan besar yang mandiri bahkan menguasai dunia. Meski demikian, pemanfaatan energi tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab. Penggunaan BBM perlu disesuaikan dengan kebutuhan, tanpa pemborosan, serta tetap diiringi pengembangan energi alternatif seperti nuklir.
Pada akhirnya, apa pun pendekatan yang dipilih, pengelolaan energi harus berpihak pada rakyat. Ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan menjadi kunci agar krisis serupa tidak terus berulang di masa depan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
