Salman Wafda Muzaki
WFA Jelang Lebaran: Antara Distribusi Ekonomi, Keadilan, dan Kemaslahatan
Ekonomi Syariah | 2026-03-24 14:11:12
Kebijakan Kerja Dari Mana Saja (WFA) menjelang Lebaran dianggap mampu meredakan kepadatan arus mudik sekaligus mempertahankan produktivitas. Namun, pengaruhnya jauh lebih besar daripada sekadar lingkungan pekerjaan saja, tetapi mengubah cara distribusi ekonomi nasional.
Mudik merupakan fenomena ekonomi yang signifikan. Kementerian Perhubungan memproyeksikan sekitar 193,6 juta orang akan melakukan perjalanan pada tahun 2025. Mobilitas ini memperbesar perputaran uang antar wilayah. Dengan adanya WFA, pergerakan tersebut menjadi lebih terdistribusi merata karena masyarakat dapat kembali lebih awal.
Dari sudut pandang makro, efeknya berhubungan langsung dengan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDB (BPS). Ketika Lebaran tiba, konsumsi meningkat, terutama di sektor makanan, transportasi, dan pariwisata. Namun, kenaikan ini tak selalu mengindikasikan pertumbuhan baru, melainkan redistribusi ekonomi: dari perkotaan menuju pedesaan.
Di satu sisi, UMKM lokal mendapatkan keuntungan dari lonjakan permintaan. Bank Indonesia juga mencatat adanya peningkatan permintaan terhadap uang tunai pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Namun, di sisi lain, sektor informal di kota mengalami penurunan dalam aktivitas. Hal ini menunjukkan bahwa keuntungan dari kebijakan ini belum tersebar merata.
Dalam pandangan syariah, hal ini diuji melalui dua prinsip utama: maslahah dan al-‘adl. WFA dinilai maslahat jika dapat mempertahankan produktivitas sekaligus memperluas manfaat ekonomi. Namun, tantangan keadilan muncul karena tidak semua pekerja bisa merasakan fleksibilitas yang sama.
Lebaran sering kali dikaitkan dengan lonjakan konsumsi. Dalam Islam, konsumsi diperbolehkan selama tidak melampaui batas (israf). Di sinilah peran zakat, infak, dan sedekah sangat penting agar distribusi ekonomi menjadi lebih adil. BAZNAS mencatat potensi zakat nasional mencapai lebih dari Rp300 triliun, tetapi realisasi yang ada masih jauh dari optimal.
WFA bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan bagian dari dinamika ekonomi yang memengaruhi distribusi, keadilan, dan kesejahteraan. Dalam konteks ekonomi syariah, keberhasilan kebijakan diukur tidak hanya dari efisiensi, tetapi juga sejauh mana ia menciptakan kemaslahatan yang merata.
Referensi:
- Kementerian Perhubungan RI, Survei Angkutan Lebaran 2025
- Badan Pusat Statistik (BPS), PDB menurut Pengeluaran
- Bank Indonesia, Laporan Kebutuhan Uang Kartal Ramadan
- BAZNAS, Outlook Zakat Indonesia
- Kementerian Ketenagakerjaan RI, Rilis Kebijakan WFA
Kutipan Jurnal Pendukung:
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi harus mengedepankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial.
- Siddiqi, M. N. (2004). Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition. Menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dalam sistem Islam.
- Kahf, M. (1999). “The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice.” Menggambarkan peran zakat dalam menciptakan redistribusi ekonomi yang lebih merata.
- Hasan, Z. (2010). “Distribution of Income and Wealth in Islam.” Menyatakan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga pemerataan.
- Beik, I. S. & Arsyianti, L. D. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Menjelaskan konsep maslahah sebagai dasar kebijakan publik dalam ekonomi Islam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
