Nayla syafika a
Kupas Tuntas Redenominasi: Fungsi, Strategi, dan Dampak-Risikonya
Bisnis | 2026-03-09 14:29:25
Kita pasti pernah sesekali mendengar bahwa Bank Indonesia berencana melakukan redenominasi rupiah. Wacana mengenai penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi selalu menjadi topik hangat di Indonesia di setiap tahun. Ekonomi negara kita telah mengalami beberapa kali guncangan dan ketidakstabilan dalam nilai mata uang maupun tingkat inflasi, dan banyak yang berpendapat bahwa redenominasi adalah jalan keluarnya. Mari kita bedah tuntas mengenai apa, fungsi, dan bagaimana redenominasi bekerja.
Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai riil mata uang tersebut atau daya beli masyarakat. Contohnya, Rp1.000 menjadi Rp1. Jika harga beras Rp15.000/kg, setelah redenominasi harganya menjadi Rp15/kg. Nilainya sama, hanya penulisannya yang lebih ringkas.
Seringkali, masyarakat salah persepsi dengan mengira redenominasi akan sama seperti Sanering. Sanering adalah kebijakan penghilangan angka nol pada mata uang, namun pemotongan tersebut tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.
Sederhananya,
- Sanering: Pemotongan daya beli (nilai uang dipotong). Dilakukan saat krisis ekonomi hebat (hyperinflation) untuk menyedot jumlah uang beredar. Contoh: Indonesia tahun 1959.
- Redenominasi: Hanya perubahan angka pada rupiah. Dilakukan saat kondisi ekonomi stabil untuk efisiensi transaksi.
Wacana Redenominasi Rupiah
Kebijakan ini bukan isu baru di telinga publik Indonesia. Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan sudah mulai mengkaji ini secara serius sejak tahun 2010-an sebagai bagian dari modernisasi ekonomi. Ditambah pernyataan di Tahun 2025, isu redenominasi ini kembali dibahas setelah ditegaskan oleh Menteri Purbaya di tahun 2025 rencana redenominasi rupiah belum akan direalisasikan dalam waktu dekat meski rancangan undang undang redenominasi sudah masuk dalam rencana strategis 2025-2029 melalui Peraturan Mentri Keuangan nomer 70 tahun 2025.
Telah banyak negara di dunia yang telah melakukan kebijakan redenominasi mata uang mereka. ada yang berhasil dan ada yang justru menjauh dari tujuan redenominasi, sehingga inflansi di negara tersebut menjadi meningkat. Turki sukses menghilangkan enam angka nol pada tahun 2005 karena didukung stabilitas ekonomi dan inflasi rendah. Di sisi lain Zimbabwe berkali-kali melakukan redenominasi namun gagal total karena tidak dibarengi dengan pengendalian inflasi, sehingga angka nol kembali muncul dengan cepat.
Strategi Implementasi, Tahapan Langkah Pemerintah
Jika Bank Indonesia memutuskan meresmikan kebijakan redenominasi, strateginya biasanya memerlukan tiga tahap:
- (Tahap Persiapan) Sosialisasi masif dan penyusunan UU Redenominasi.
- (Tahap Transisi) Penggunaan dua mata uang (uang lama dan uang baru) secara berdampingan di pasar selama beberapa tahun.
- (Tahap Penarikan) Uang lama ditarik secara bertahap hingga sepenuhnya diganti oleh uang baru.
Perlu diingat bahwa tujuan utama redenominasi bukanlah untuk menurunkan harga barang, melainkan untuk efisiensi sistem keuangan mata uang kita seperti penyederhanaan Sistem Akuntansi (mempermudah pencatatan laporan keuangan yang seringkali terlalu panjang), dan kebijakan ini berpengaruh ke Inflasi & Pertumbuhan negara. Secara teori, redenominasi bersifat netral terhadap inflasi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, ada resiko psikologis yaitu Money Illusion dimana pedagang membulatkan harga ke atas (misal dari Rp14,5 menjadi Rp15), yang bisa memicu inflasi kecil.
Dampak Positif vs. Risiko kebijakan redenominasi
Dampak Positif dari kebijakan redenominasi ini ialah, (1.) Rupiah akan terlihat lebih "setara" dengan mata uang global terutama dolar amerika, (2.) Mengurangi waktu penghitungan dan beban sistem IT perbankan karena jumlah nol berkurang.
Sedangkan risiko yang dikhawatirkan ada, (1.) Money Illusion dimana masyarakat merasa uangnya menjadi sedikit sehingga memicu kepanikan atau konsumsi berlebih, (2.) Potensi Inflasi meningkat karena pembulatan harga ke atas oleh pelaku pasar, (3.) `Serta akan ada biaya cetak uang baru dan update seluruh sistem digital.
Kebijakan ini tidak gratis. Dibutuhkan biaya besar untuk kita beradaptasi dengan sistem keuangan baru. Pada ekonomi makro, diperlukan biaya besar untuk mencetak uang baru dalam skala nasional, pemusnahan uang lama, serta kampanye sosialisasi ke seluruh pelosok negeri. Pada ekonomi mikro, perusahaan dan UMKM harus memperbarui sistem kasir, mengubah label harga, mengupdate perangkat lunak akuntansi, dan melatih staf untuk beradaptasi dengan mata uang “baru” ini.
Sebuah negara dikatakan sukses melakukan redenominasi jika (1.) stabilitas harga terutama di indeks inflasi tetap rendah dan terkendali selama dan setelah transisi, (2.) masyarakat tidak panik menukarkan rupiah ke mata uang asing atau emas, (3.) kelancaran rransaksi yang contohnya adalah tidak ada gangguan pada sistem pembayaran digital maupun tunai.
Kapan Redenominasi Harus Dilakukan? Hal yang penting dalam pelaksanaan kebijakan redenominasi mata uang adalah kondisi perekonomian pada saat dilaksanakannya kebijakan tersebut. Akan lebih baik jika redenominasi diterapkan ketika perekonomian berada dalam kondisi yang baik agar tidak ada spekulasi negatif, dan memberikan rasa aman pada investor.
Peran Pemerintah dan Masyarakat
Kesuksesan redenominasi adalah hasil kolaborasi dua belah pihak. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus transparan dalam sosialisasi, menjamin ketersediaan uang baru hingga ke daerah terpencil, dan mengawasi agar tidak ada spekulasi harga di pasar. Masyarakat juga perlu bersikap tenang, tidak mudah termakan hoaks nilai uang “dipotong”, dan proaktif mempelajari cara konversi nilai yang benar.
Redenominasi bukanlah sebuah trik ekonomi untuk membuat rakyat kaya mendadak, melainkan langkah strategis terstruktur yang dapat membawa Rupiah ke level yang lebih bermartabat di mata dunia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
