Dr. H. Dana, M.E., M.I.Kom
Beasiswa LPDP adalah Amanah Publik
Pendidikan dan Literasi | 2026-03-02 16:31:23
Beberapa hari terakhir ini, ruang digital Indonesia dihebohkan oleh sebuah unggahan dari seorang influencer penerima beasiswa negara (LPDP), yang menyampaikan kebanggaannya karena sang anak tidak menjadi WNI. Dalam video itu, diperlihatkan dokumen kewarganegaraan sang anak sebagai warga negara Inggris. Kalimat yang kemudian tersebar luas dan memantik reaksi publik adalah, “cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan.”
Barangkali bagi yang mengucapkannya, kalimat itu terasa ringan. Mungkin dianggap candaan, mungkin sekadar ekspresi spontan. Namun bagi banyak orang, kalimat itu terasa seperti irisan halus yang menyentuh sesuatu yang lebih dalam, yaitu harga diri kolektif sebagai bangsa.
Publik tidak sedang memperdebatkan hak memilih kewarganegaraan anak. Itu wilayah hukum yang sah, yang mengusik adalah konteks dan narasi yang menyertainya, yakni ketika kebanggaan atas status kewarganegaraan lain disampaikan dengan kesan merendahkan identitas bangsa sendiri. Di titik inilah persoalan berubah dari urusan privat menjadi refleksi etika publik.
Beasiswa LPDP bukanlah hadiah pribadi melainkan amanah publik. Dana yang digunakan berasal dari pajak dan pengelolaan keuangan negara yang bersumber dari keringat rakyat. Dari pedagang kecil yang membayar pajak usaha, dari pegawai yang dipotong penghasilannya setiap bulan, dari perusahaan yang menyetor kewajiban fiskal. Bahkan dari petani di desa yang bangun sebelum subuh dan bekerja hingga senja, meski hasilnya tidak selalu besar. Ada relasi tak terlihat antara sawah yang berlumpur dan ruang kuliah di universitas luar negeri, dan relasi itu jarang disadari padahal itu nyata.
Ketika seseorang menerima beasiswa pemerintah, sesungguhnya yang diterima bukan hanya dana pendidikan, tetapi harapan publik yang ikut dititipkan. Ada doa-doa yang tidak pernah terucap langsung, tetapi hidup dalam ekspektasi kolektif, kelak ilmu itu kembali untuk Indonesia.
Indonesia memang belum sempurna. Negeri ini masih bergulat dengan ketimpangan, korupsi, kualitas layanan publik, dan berbagai pekerjaan rumah yang tidak ringan. Namun justru di tengah segala keterbatasan itulah bangsa ini tetap berusaha membangun generasi yang mampu melangkah lebih jauh.
Karena itu, yang perlu disadari oleh setiap penerima beasiswa pemerintah adalah bahwa ketika ia berdiri di kampus internasional, sejatinya ia tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Di belakangnya berdiri sejarah panjang bangsa ini, ada perjuangan kemerdekaan, ada pembangunan yang terseok-seok, ada generasi yang berkorban agar generasi berikutnya bisa sekolah lebih tinggi, ada guru-guru di ruang kelas sederhana yang pertama kali mengajarkan huruf dan angka, ada kurikulum Indonesia yang menjadi fondasi awal sebelum teori-teori global dipelajari.
Pendidikan luar negeri bukanlah lompatan yang lahir dari ruang hampa, tetapi bertumbuh dari akar yang ditanam di tanah sendiri. Sebelum universitas internasional mengenalnya sebagai mahasiswa, Indonesia telah lebih dulu memeluknya sebagai anak bangsa dan mengasuhnya dalam keterbatasan.
Oleh karena itu, ketika muncul narasi yang seolah merendahkan identitas sebagai WNI, rasa perih itu muncul bukan karena sentimen sempit, tetapi muncul karena ada kesadaran bahwa menjadi WNI bukan sekadar status administratif, melainkan hasil perjalanan sejarah dan pengorbanan.
Menjadi warga negara lain mungkin membuka akses, jaringan, atau peluang. Itu realitas global yang tidak bisa diingkari. Namun kebanggaan terhadap pilihan tersebut tidak harus dibangun dengan mereduksi makna kewarganegaraan asal. Justru dalam dunia yang semakin terbuka, kemampuan untuk tetap menghargai akar menjadi ukuran kedewasaan identitas.
Banyak warga negara asing yang jatuh cinta pada Indonesia. Mereka belajar bahasa Indonesia dengan tekun. Mereka bangga mengenakan batik, mereka berdiri khidmat ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, mereka mempromosikan keindahan Raja Ampat, Borobudur, dan kekayaan budaya Nusantara kepada dunia. Cinta itu tidak membuat mereka kehilangan identitas asalnya, justru menunjukkan bahwa menghargai suatu bangsa tidak pernah berarti merendahkan bangsa lain. Jika orang luar bisa melihat nilai itu, mengapa yang lahir dan dibesarkan di Indonesia justru seperti kacang lupa kulitnya?
Dalam perspektif etika publik, persoalan ini sesungguhnya bukan semata tentang pilihan kewarganegaraan, melainkan tentang kepekaan moral. Setiap individu tentu memiliki hak pribadi, namun ketika seseorang berada dalam posisi yang dibiayai oleh dana publik dan berbicara di ruang sosial, kata-kata yang diucapkan tidak lagi berdiri sebagai ekspresi privat semata. Ada tanggung jawab moral untuk menjaga martabat kolektif yang turut membesarkannya. Etika mengajarkan bahwa kebebasan berekspresi sebaiknya berjalan beriringan dengan rasa hormat terhadap identitas kolektif yang turut membesarkan seseorang.
Pada akhirnya, kecerdasan tidak hanya diukur dari seberapa tinggi gelar diraih atau sejauh mana kaki seseorang melangkah, tetapi juga dari kesadarannya bahwa setiap pencapaian tidak pernah lahir dari tangannya sendiri. Di sana ada keringat yang tak terlihat, ada lelah yang tak pernah terucap, ada doa-doa tulus dari orang-orang sederhana yang mungkin tidak akan disebut di panggung keberhasilan, tetapi turut menopang perjalanan itu. Kesadaran itulah yang membedakan antara sekadar orang yang berhasil dan pribadi yang berkualitas.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
