Dinda Fatimah Zahra Syam Alfauzan
Di Panggung Empat Pilar, Pelajar Menagih Keadilan
Politik | 2026-05-13 08:16:30Apa jadinya jika lomba yang mengajarkan nilai kebangsaan justru membuat pelajar mempertanyakan keadilan?
Pertanyaan itu muncul setelah polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial. Di panggung yang seharusnya menjadi ruang belajar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, publik justru melihat pelajar menagih nilai paling dasar dalam pendidikan: keadilan yang dipraktikkan, bukan sekadar diajarkan.
Dalam pemberitaan, polemik itu muncul karena keputusan juri dinilai tidak konsisten. Salah satu jawaban peserta dinyatakan salah dan mendapat pengurangan nilai, sementara jawaban serupa dari regu lain kemudian dinyatakan benar. Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf dan meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dewan juri serta sistem perlombaan. MPR juga menonaktifkan dewan juri dan MC sebagai langkah awal evaluasi.
Permintaan maaf penting. Evaluasi juga perlu. Namun, persoalan ini tidak cukup selesai dengan menonaktifkan juri atau MC. Sebab yang terganggu bukan hanya angka di papan skor. Yang ikut dipertaruhkan adalah rasa percaya pelajar terhadap keadilan dalam ruang pendidikan.
LCC Empat Pilar bukan lomba biasa. Ia membawa nama besar pendidikan kebangsaan. Maka, ketika lomba yang berbicara tentang Pancasila dan konstitusi justru dipersoalkan karena prosedur penilaian yang dianggap tidak adil, masalahnya tidak bisa diperkecil menjadi sekadar kesalahan teknis. Ada ironi yang terlalu terang untuk diabaikan: nilai kebangsaan diuji di atas panggung, tetapi praktik keadilannya justru dipertanyakan.
Dari sini, kita bisa melihat bahwa polemik ini bukan sekadar urusan teknis lomba. Ada relasi kuasa yang bekerja di dalamnya.
Dalam arena lomba, juri bukan hanya penilai. Juri adalah pemegang otoritas. Peserta berada dalam posisi yang lebih lemah. Mereka boleh belajar berbulan-bulan, membawa nama sekolah, menjawab secepat mungkin, dan mempertaruhkan rasa percaya diri di depan publik. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan juri. Relasi semacam ini wajar selama otoritas berjalan transparan, konsisten, dan terbuka terhadap koreksi.
Masalah muncul ketika otoritas tampak tidak cukup mendengar. Pada titik itu, peserta tidak hanya kehilangan poin. Mereka kehilangan pengakuan atas usaha, pengetahuan, dan keberanian mereka untuk tampil.
Saya pernah mengikuti lomba cerdas cermat. Karena itu, saya tahu satu keputusan juri tidak pernah sesederhana angka yang berubah di papan skor. Di sana ada latihan panjang, doa guru, nama sekolah, solidaritas tim, dan harapan banyak orang. Kekalahan bisa diterima jika prosesnya jelas. Yang sulit diterima adalah ketika peserta merasa jawabannya tidak memperoleh perlakuan yang setara.
Karena itu, inti persoalan dalam polemik ini bukan hanya menang atau kalah. Intinya adalah keadilan prosedural.
Keadilan prosedural berarti peserta tidak hanya menerima hasil akhir, tetapi juga merasa bahwa proses menuju hasil itu berjalan jujur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam lomba pendidikan, prinsip ini sangat penting. Peserta bisa menerima jawaban mereka salah jika penjelasannya terang. Peserta bisa menerima kekalahan jika standar penilaiannya sama. Peserta juga bisa menghormati keputusan juri jika mekanisme keberatan tersedia dan dijalankan secara bermartabat.
Sebaliknya, ketika standar terasa berubah-ubah, keberatan tidak cukup didengar, atau penjelasan terasa menutup ruang tanya, pelajar belajar sesuatu yang berbahaya: bahwa benar saja belum tentu cukup jika kuasa tidak mau mendengar.
Di sinilah ironi Empat Pilar terasa tajam. Pancasila mengajarkan keadilan. Konstitusi mengajarkan tertib aturan. NKRI mengajarkan tanggung jawab kelembagaan. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan penghormatan kepada sesama. Namun, nilai-nilai itu tidak cukup diucapkan dalam soal lomba. Nilai-nilai itu harus hidup dalam cara lomba dijalankan.
Pelajar tidak hanya belajar dari materi. Mereka juga belajar dari perlakuan. Mereka belajar dari cara orang dewasa memberi keputusan, membuka ruang keberatan, meminta maaf, memperbaiki diri, atau justru bertahan di balik kewenangan. Di sinilah pendidikan kebangsaan sering gagal dipahami. Kita terlalu sering menganggap pendidikan nilai sebagai urusan hafalan. Padahal, bagi pelajar, nilai menjadi nyata ketika mereka mengalaminya.
Keadilan tidak cukup dijelaskan sebagai sila. Keadilan harus terasa dalam prosedur. Demokrasi tidak cukup dijadikan materi lomba. Demokrasi harus hadir dalam keberanian mendengar keberatan. Konstitusi tidak cukup menjadi jawaban cepat. Konstitusi harus tampak dalam aturan yang jelas dan konsisten.
Polemik ini juga menunjukkan perubahan penting dalam masyarakat digital. Dahulu, keberatan peserta mungkin hanya berhenti di ruang lomba. Kini, media sosial membuat pengalaman itu disaksikan publik. Viralitas memberi ruang bagi suara yang sebelumnya mudah diabaikan. Ia memaksa institusi menjawab. Ia membuat pelajar, sekolah, dan publik ikut mengawasi jalannya otoritas.
Namun, media sosial juga memiliki sisi lain. Kemarahan publik mudah berubah menjadi perundungan personal. Kritik terhadap juri, MC, atau panitia memang sah, apalagi jika ada kelalaian. Bahkan, MC LCC tersebut juga telah menyampaikan permintaan maaf setelah ucapannya dinilai tidak sensitif oleh publik. Namun, kritik yang matang tidak boleh berhenti pada penghukuman individu. Kita perlu menagih tanggung jawab sistem: bagaimana juri dipilih, bagaimana standar jawaban disusun, bagaimana mekanisme keberatan dijalankan, dan bagaimana keputusan dapat diverifikasi.
Sebab jika masalah ini hanya diselesaikan dengan mencari siapa yang paling salah, pembenahan akan berhenti di permukaan. Hari ini juri diganti, besok sistem yang sama bisa melahirkan masalah yang sama.
Lomba pendidikan membutuhkan tata kelola yang lebih serius. Mekanisme keberatan harus jelas. Verifikasi jawaban harus terbuka. Rekaman audio dan video perlu menjadi alat bantu, bukan sekadar dokumentasi. Juri harus memiliki pedoman yang tegas dalam menilai jawaban peserta, terutama dalam lomba cepat yang rawan salah dengar dan salah tafsir. Panitia juga perlu punya prosedur untuk menjawab keberatan tanpa merendahkan peserta.
Lebih dari itu, penyelenggara perlu memahami bahwa peserta bukan objek yang cukup diberi keputusan. Mereka adalah subjek pembelajar. Mereka berhak didengar. Mereka berhak mendapatkan alasan. Mereka berhak diperlakukan dengan hormat, bahkan ketika jawabannya dinilai salah.
Sportivitas pun tidak boleh hanya dibebankan kepada peserta. Kita sering meminta pelajar menerima hasil dengan lapang dada. Namun, orang dewasa yang memegang kuasa lomba juga harus menunjukkan sportivitas yang sama. Berani mengoreksi. Berani meminta maaf. Berani membuka ruang evaluasi. Berani mengakui bahwa otoritas tidak selalu identik dengan kebenaran.
Di sinilah kepercayaan anak muda kepada institusi dipertaruhkan. Generasi muda tidak hanya mendengar ceramah tentang demokrasi, hukum, dan keadilan. Mereka menilai apakah nilai-nilai itu hadir dalam pengalaman nyata. Ketika aturan diterapkan konsisten, mereka belajar percaya. Ketika keberatan didengar, mereka belajar bahwa suara warga punya tempat. Ketika kesalahan diakui, mereka belajar bahwa institusi bisa bertanggung jawab.
Sebaliknya, ketika otoritas tampak tidak transparan, mereka juga belajar sesuatu. Mereka belajar bahwa kuasa dapat mengalahkan pengetahuan. Mereka belajar bahwa prosedur bisa dipelintir. Mereka belajar bahwa suara peserta mudah dipinggirkan. Pelajaran semacam ini berbahaya bagi pendidikan kewargaan.
Karena itu, polemik LCC Empat Pilar ini seharusnya tidak dibaca sebagai keributan sesaat di media sosial. Ia adalah cermin kecil tentang cara kita memperlakukan pelajar dalam ruang kompetisi. Apakah mereka benar-benar dihormati sebagai subjek yang berpikir, atau hanya dianggap peserta yang harus menerima keputusan? Apakah nilai kebangsaan sungguh dijalankan, atau hanya dijadikan materi lomba?
Pertanyaan-pertanyaan itu penting, terutama karena lomba ini membawa nama Empat Pilar. Jika pelajar diajak mencintai Pancasila, mereka perlu melihat keadilan bekerja. Jika pelajar diajak menghormati konstitusi, mereka perlu mengalami aturan yang konsisten. Jika pelajar diajak percaya pada institusi negara, mereka perlu menyaksikan institusi yang berani bertanggung jawab ketika keliru.
Di panggung itu, pelajar sebenarnya tidak hanya sedang menjawab soal. Mereka sedang menagih keteladanan.
Dan mungkin, dari polemik ini, yang paling perlu kita dengar bukan hanya siapa yang benar atau salah dalam satu sesi lomba. Yang lebih penting adalah pertanyaan yang ditinggalkannya: sudahkah ruang pendidikan kita cukup adil bagi pelajar yang sedang belajar percaya kepada nilai-nilai bangsa?
Sebab bagi pelajar, keadilan bukan hanya materi yang dijawab di atas panggung. Keadilan adalah pengalaman ketika suara mereka didengar, keberatan mereka dihormati, dan aturan dijalankan tanpa pilih kasih.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
