Lucky Nugroho
Gejolak Selat Hormuz Ujian APBN dan Subsidi BBM
Bisnis | 2026-03-02 08:16:01Dunia kembali dikejutkan oleh eskalasi militer di Timur Tengah. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada 28 Februari 2026 telah memicu guncangan hebat yang tidak hanya bersifat regional, tetapi juga merambat ke jantung ekonomi global. Peristiwa ini, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, segera direspon oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) dengan operasi ofensif dan penutupan Selat Hormuz.
Bagi Indonesia, ini adalah alarm keras. Di tengah ketidakpastian ini, sudah saatnya kita merapikan kebijakan energi nasional agar tidak terus-menerus "terbakar" oleh gejolak harga minyak dunia.
Selat Hormuz: Arteri yang Tercekik
Mengapa gejolak di Iran begitu berdampak? Jawabannya ada pada Selat Hormuz. Dalam strategi militer, selat ini adalah sebuah choke point atau titik cekik geografis yang sangat vital. Sekitar 20% hingga sepertiga perdagangan minyak dunia melintasi jalur sempit ini setiap harinya.
Begitu Iran mengancam akan menutup selat ini, pasar minyak dunia langsung bereaksi liar. Harga minyak mentah dunia melonjak tajam sekitar 8% segera setelah serangan terjadi. Para ekonom memperingatkan bahwa jika gangguan distribusi di Selat Hormuz berlanjut, harga minyak dunia yang saat ini di kisaran USD 70-80 bisa menembus angka USD 100 per barel.
Efek Domino ke Pom Bensin Indonesia
Indonesia, yang merupakan importir bersih (net importer) minyak, merasakan dampak langsung dari kenaikan ini. Tepat pada 1 Maret 2026, seluruh operator SPBU di Indonesia, mulai dari Pertamina hingga swasta seperti Shell dan BP-AKR, menaikkan harga BBM nonsubsidi mereka.
Sebagai contoh, harga Pertamax naik menjadi Rp 12.300 - Rp 12.900 per liter tergantung wilayah. Meskipun pemerintah masih menahan harga Pertalite di Rp 10.000 dan Biosolar di Rp 6.800 sebagai peredam kejut fiskal, kebijakan ini menyimpan risiko besar.
Ada fenomena trading-down effect, di mana konsumen kelas menengah yang tertekan inflasi berpindah menggunakan bensin subsidi, yang berisiko membuat kuota Pertalite jebol sebelum akhir tahun.
APBN dalam Kepungan "Imported Inflation"
Gejolak ini bukan sekadar angka di layar bursa saham, melainkan ancaman nyata bagi kantong rakyat melalui inflasi dorongan biaya (cost-push inflation). Ketika harga diesel naik, biaya logistik untuk truk sembako dan kapal penyeberangan ikut melambung, yang ujung-ujungnya menaikkan harga kebutuhan pokok.
Dari sisi pemerintah, lonjakan harga minyak dunia menekan APBN 2026. Asumsi makro APBN kita dipatok pada angka USD 70 per barel. Jika harga pasar bertahan di atas USD 100, defisit anggaran akan semakin melebar karena pemerintah harus menambal selisih harga subsidi yang membengkak.
Saatnya Merapikan Kebijakan Energi
Melihat situasi ini, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional:
1. Meningkatkan Produksi (Lifting) Migas: Pemerintah menargetkan produksi minyak nasional sebesar 610 ribu barel per hari pada 2026. Caranya adalah dengan mereaktivasi sumur-sumur tua, mempercepat izin sumur rakyat, serta menggunakan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR)
2. Memperkuat Cadangan (Storage): Saat ini, stok BBM nasional hanya cukup untuk sekitar 21 hari, jauh di bawah standar internasional yang mencapai 90 hari. Pembangunan infrastruktur penyimpanan menjadi harga mati untuk ketahanan energi.
3. Modernisasi Kilang dan Biofuel: Operasi kilang RDMP Balikpapan diharapkan dapat memangkas impor bensin secara signifikan mulai 2026. Selain itu, peningkatan campuran biodiesel (B40) dan mandatory etanol 10% menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan asing.
4. Redesain Subsidi BBM: Pemerintah tengah meracik regulasi baru (Perpres) agar subsidi lebih tepat sasaran. Fokusnya adalah memangkas subsidi bagi kalangan mampu (desil 8-10) dan mengalihkannya untuk masyarakat miskin (desil 1-4) guna mempertebal bantalan sosial.
Gejolak di Selat Hormuz adalah pengingat bahwa stabilitas ekonomi kita sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Merapikan kebijakan migas dan subsidi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi menjaga kemandirian ekonomi bangsa di tengah badai global yang kian tidak menentu.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
