Jeje Zaenudin
Ketika Jalan Nasional Berlubang dan Empati yang Ikut Hilang
Politik | 2026-02-06 12:18:34
Oleh: Jeje Zaenudin Mahasiswa Hukum UBP Karawang | Ketua Dpk GMNI UBP Karawang
Dua nyawa melayang di jalan nasional yang berlubang. Tragedi ini bukan sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan gambaran kegagalan negara dalam melindungi warganya dari risiko yang seharusnya dapat dicegah. Jalan rusak bukan bencana alam, melainkan akibat dari kelalaian, pembiaran, serta lambannya respons perbaikan.
Ketika masyarakat turun ke jalan untuk menyampaikan protes, hal tersebut tidak bisa dipersempit sebagai tindakan “ngamuk”. Demonstrasi itu merupakan ekspresi duka dan kekecewaan warga yang merasa keselamatannya tidak mendapat perhatian serius. Dalam situasi seperti ini, kehadiran negara seharusnya ditunjukkan melalui empati, tanggung jawab, dan komunikasi yang beretika.
Namun yang terjadi justru menimbulkan polemik baru.Sebuah video yang memperlihatkan Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, bertemu dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut disampaikan bahwa jalan nasional yang rusak akan segera diperbaiki. Sayangnya, pernyataan itu disampaikan dalam suasana tertawa. Polemik semakin menguat ketika caption yang menyertai video tersebut berbunyi, “Sudah saya adukan, tapi kalau mau ngamuk lagi silakan.”
Di titik inilah persoalan bergeser dari sekadar infrastruktur menjadi persoalan sikap dan empati. Dalam komunikasi publik, khususnya setelah terjadinya korban jiwa, cara penyampaian pesan memiliki arti yang sangat besar. Tawa dalam konteks tragedi mudah dimaknai sebagai pengabaian rasa duka. Sementara itu, kalimat yang terkesan menantang emosi publik justru memperlebar jarak antara pemimpin dan masyarakat yang sedang berduka dan marah.Seorang pejabat publik berada dalam posisi kuasa yang membawa tanggung jawab moral. Ketika masyarakat marah, pemimpin seharusnya hadir untuk meredam, mendengar, dan memastikan solusi, bukan memberi kesan defensif atau meremehkan. Ungkapan “kalau mau ngamuk silakan” berpotensi dibaca sebagai penolakan terhadap kritik, padahal kritik tersebut lahir dari pengalaman kehilangan dan kekhawatiran atas keselamatan nyawa.
Secara kewenangan, jalan nasional memang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat. Koordinasi Kang Dedi Mulyadi dengan kementerian terkait dan janji perbaikan merupakan langkah yang patut dicatat. Namun substansi tersebut menjadi kehilangan makna ketika disampaikan tanpa kepekaan terhadap situasi sosial dan emosional masyarakat.
Yang diingat publik bukan lagi janji perbaikan, melainkan kesan bahwa keluhan mereka dianggap berlebihan. Di sinilah kepercayaan publik diuji.Tragedi ini seharusnya menjadi pelajaran bersama bahwa kemarahan warga adalah alarm atas kegagalan sistem, bukan gangguan yang layak disindir. Empati bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi utama dalam kepemimpinan. Satu kalimat dan satu gestur dapat menentukan apakah negara hadir sebagai pelindung atau justru tampak abai. Jalan berlubang mungkin dapat segera ditambal. Namun kepercayaan publik yang terlanjur retak tidak akan mudah dipulihkan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
