Jakarta Jangan Hujan
Eduaksi | 2026-01-28 07:36:00
Banjir mulai menggenangi beberapa titik di Ibukota. Warga terdampak tentu mengalami kesulitan, sebab terhambatnya aktivitas mereka. Begitu pula pengguna jalan yang menuju sekolah atau kantor, terpaksa harus melintasi banjir. Bahkan tiba di rumah hingga dini hari, tak mendapat angkutan umum, karena kendaraan enggan melewati air.
Banjir di Ibukota negeri bukanlah prestasi, melainkan persoalan yang membutuhkan solusi. Karenanya hal ini menjadi program yang digadang-gadang pada pemilihan calon pemimpin. Namun sayangnya tidak berlanjut, sehingga banjir tetap menjadi tamu rutin yang hadir di musim penghujan.
Potret Ibukota yang terendam air, menjadikannya sebagai bencana musiman, membuat warga merasakannya sebagai hal yang lumrah. Mereka kehabisan daya menghadapi banjir dan hanya melalukan upaya minimalis seperti membuat tanggul kecil atau meninggikan fondasi. Akan tetapi hal ini tak cukup, mereka akhirnya menghidupkan semangat 'warga jaga warga'. Speaker masjid digunakan untuk mengingatkan warga agar segera meninggalkan rumah saat air semakin naik.
Tentu ini bukan perkara biasa. Perlu solusi tuntas mengatasi banjir. Tidak hanya mengatur kebiasaan warga membuang sampah, namun di balik itu ada persoalan sistemik. Apalagi beberapa kota di negeri ini pun terendam banjir. Maka solusinya pun harus sistemik yang hanya bisa dilakukan oleh negara, bukan lagi individu atau sekumpulan masyarakat saja.
Kapitalisme yang diemban hari ini telah mendorong manusia menjadi konsumtif. Mereka membeli lebih banyak dari kebutuhannya. Sementara barang tersebut tak semuanya terpakai, malah akhirnya terbuang percuma.
Produk yang dihasilkan pun tidak ramah lingkungan. Lagi-lagi kapitalisme telah memproduksi barang asal jadi, untuk mendapatkan untung besar. Setelahnya, menjadi sampah yang menggunung, pun tak mampu diolah dengan benar, mengakibatkan pencemaran, kerusakan lingkungan dan bencana.
Tak hanya membentuk kebiasaan buruk, kapitalisme pun mengeksploitasi tanah agar menghasilkan cuan. Alhasil tak tersisa daerah resapan air, sebab terjadi alih fungsi lahan menjadi bangunan, jalan dan perkebunan sawit, dan sebagainya. Siklus air pun terganggu. Terjadi pemanasan global dan anomali cuaca, sehingga mengakibatkan rakyat tak mampu lagi menghindar. Meski hujan biasa menimbulkan sensasi romantis, namun kini ia tak lagi dinanti. Warga berharap jangan hujan, agar air tidak masuk ke rumah.
Sejatinya hujan adalah peristiwa alam biasa, terikat dengan sunatullahu, yang mendatangkan rahmat bagi manusia dan semesta alam. Sebagaimana karakteristik air yang jatuh dari atas ke bawah, ia pun akan menuju ke tempat yang kosong dan lebih rendah. Apabila di bumi terdapat cukup sungai untuk menampung air, dan akar-akar pohon untuk mengikat air, tentu hujan tidak mengakibatkan petaka. Ia akan menyejukkan, menghidupkan yang mati, dan menjadi sarana penting bagi kehidupan.
Bencana menjadi tak terelakkan manakala pembangunan berpijak pada kapitalisme. Atas nama industrialisasi dan modernisasi, tak lagi mengindahkan kebutuhan alam dan makhluk hidup lainnya. Paradigma inilah yang menjadikan kebijakan pun terperangkap pada bingkai pemikiran kapitalisme yang mengedepankan materi.
Berbeda dengan Islam, pembangunan akan diarahkan pada kemaslahatan, berpijak pada syariat, bersandar pada halal-haram. Karenanya tidak akan terjadi bencana, sebab kepemimpinan model ini, akan bertanggung jawab kepada Allah terhadap amanah kepemimpinan yang disematkan di pundaknya.
Apabila terjadi musibah maka para pemimpin akan bergerak cepat menanggulangi dan memperbaiki. Seluruh instansi terkait akan bersinergi, bahu membahu, sebagai tanggung jawab kepemimpinan mereka di hadapan Allah. Di sinilah hujan mendatangkan manfaat bagi keberlangsungan hidup.
Allahumma ahyanaa bil Islam.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
