Nur'aina Ibrahim
Transparansi Kekuasaan Mulai Diabaikan, Apa yang Terjadi?
Politik | 2026-01-21 21:54:55
Dilansir dari Tempo.co (30/12/2025), beberapa kreator konten dan aktivis yang buka suara tentang kondisi warga terdampak dan respons pemerintah terhadap bencana di wilayah Sumatera mulai mengalami tindakan intimidasi dan teror dari pihak tak dikenal.
Bentuk teror yang dilaporkan beragam mulai dari menerima ancaman, vandalisme rumah dan mobil, telur yang dilemparkan ke rumah, kiriman bangkai ayam, peretasan akun media sosial, doxing (pengungkapan data pribadi), pembajakan SIM card, hingga intimidasi yang sampai memengaruhi keluarga korban. (MediaIndonesia.com, 31/12/2025)
Teror dan intimidasi adalah usaha untuk menakut-nakuti dan menekan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan pelaku. Teror dan intimidasi terhadap sejumlah aktivis dan influencer yang kritis ini adalah bentuk kekerasan untuk membungkam suara rakyat. Tujuannya adalah agar para aktivis dan influencer berhenti menyuarakan kritik mereka dan agar masyarakat pun takut untuk ikut menyuarakan pendapat dan kritik mereka yang justru seharusnya rakyat berperan sebagai pengawas kekuasaan.
Selain menargetkan individu, teror juga menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat luas. Ketika mereka menyaksikan ancaman dan intimadasi terhadap kritik, mereka cenderung enggan menyuarakan pendapat atau menentang kebijakan yang dianggap salah. Dengan cara ini rezim yang berkuasa dapat mempertahankan kekuasaannya dengan mengontrol rasa takut masyarakat.
Intimidasi terhadap pengkritik menunjukkan bahwa rezim tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi rakyat memiliki hak unutk menilai dan menentang kebijakan pemerintah. Kritik adalah bentuk evaluasi dan pertanyaan terhadap kebijakan, keputusan, dan tindakan pemerintah. Rezim anti-kritik menandakan bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi otoriter.
Penguasa dalam Islam memiliki peran sebagai perisai atau pelindung bagi rakyat, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallâhu ’anhu. bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Muttafaqun ’Alaih)
Konsep ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik bertugas melindungi umat dari ancaman, baik eksternal maupun internal, dan bukan sekedar simbol atau penguasa administratif belaka. Tujuan kekuasaan diberikan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kemaslahatan masyarakat. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. (H.R Bukhari)
Berdasarkan hadis di atas, salah satu tugas penguasa adalah mengurus rakyat, dan akan diminta pertanggungjawaban atas tugasnya. Disisi lain rakyat juga wajib taat terhadap pemimpin dalam perkara yang sesuai syariah bukan kemaksiatan.
Kita mengetahui setiap manusia tidaklah sempurna, pasti memiliki kelemahan dan kekurangan, termasuk penguasa. Oleh karena itu dibutuhkan seluruh elemen masyarakat untuk mengontrol dan mengoreksi. Rakyat juga wajib muhasabah lil hukam yaitu mengontrol dan mengoreksi para pejabat pemerintahan, hal ini dilakukan untuk menjaga agar penguasa tetap berada di jalur syariah. Rakyat berhak menyampaikan pendapat, nasihat, kritik, dan saran. Hal ini sesuai dengan Q.S Ali Imran: 104:
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”
Salah satu pemimpim kaum muslimin yang menerima kritik dengan terbuka adalah Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab berkhutbah dihadapan kaum muslimin. Saat itu Negara membagikan kain dari baitul mal dengan jatah satu potong per orang. Umar memakai pakaian yang lebih panjang yaitu kainnya lebih dari satu potong. Lalu seseorang mengkritik langsung dan berkata bahwa rakyat tidak akan mendengarkan dan taat sebelum Umar menjelaskan dari mana pakaiannya tersebut. Maka Umar menjelaskan bahwa anaknya memberikan jatah kainnya karena tahu bahwa satu potong kain tidak cukup untuk Umar yang bertubuh tinggi besar. Anaknya pun berdiri dan membenarkannya. Barulah kemudian rakyat yang mengkritik tersebut berkata bahwa rakhyat akan mendengar dan taan kepada Umar.
Dari sejarah di atas kita dapat mengetahui bahwa rakyat boleh bahkan harus mengkritik penguasa walaupun soal hal kecil. Kritik dapat disampaikan secara langsung dan terbuka, dan ini tidak dianggap sebagai pembangkangan. Penguasa tidak merasa direndahkan karena dikritik atau ditanya dan harus menjelaskan dengan baik kepada rakyat.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
