Muhammad Thaufan Arifuddin
Kritik Mahasiswa dan Reposisi Program MBG
Politik | 2026-02-20 14:24:03Kritik tajam yang dilontarkan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diistilahkannya secara metaforis sebagai "Maling Berkedok Gizi", seharusnya tidak dipandang sebagai sekadar retorika emosional mahasiswa. Sebaliknya, pernyataan tersebut merupakan cerminan kegelisahan akademik atas skala prioritas anggaran negara yang dinilai belum sepenuhnya menjawab akar persoalan kemiskinan struktural.
Tragedi duka seorang siswa sekolah dasar di NTT akibat keterbatasan ekonomi keluarga untuk membeli alat tulis senilai Rp10 ribu menjadi kontras yang menyakitkan di tengah penggelontoran dana triliunan rupiah untuk proyek MBG yang masih menyisakan banyak catatan kritis pada level implementasi.
Evaluasi satu tahun yang dilakukan oleh CELIOS dalam studi bertajuk "Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis" memberikan landasan data yang sangat relevan untuk memvalidasi kekhawatiran mahasiswa tersebut. Studi ini mencatat adanya inefisiensi besar dan potensi kerugian ekonomi jika program ini tetap dijalankan tanpa mekanisme transparansi yang radikal.
Kritik mahasiswa, dalam hal ini, berfungsi sebagai "sistem peringatan dini" agar program MBG tidak tergelincir menjadi ladang rente ekonomi baru bagi segelintir vendor besar yang justru berisiko mematikan keterlibatan ekonomi kerakyatan di tingkat lokal.
Analisis CELIOS menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang sangat besar berisiko menciptakan tantangan baru jika pengelolaannya bersifat sentralistik dan tertutup. Mahasiswa melalui suaranya mengingatkan pemerintah untuk membangun mekanisme audit digital dan dashboard publik yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Tanpa adanya kanal pengaduan masyarakat dan keterbukaan informasi mengenai kualitas asupan gizi secara real-time, program ini akan terus menghadapi keraguan publik. Oleh karena itu, masukan dari elemen kampus harus dilihat sebagai input strategis untuk memperkuat akuntabilitas kebijakan agar benar-benar tepat sasaran dan bebas dari kepentingan sempit.
Dari perspektif fiskal, kritik BEM UGM sejalan dengan peringatan CELIOS bahwa tanpa strategi realokasi yang cerdas, program MBG berpotensi mengorbankan pos pendidikan lainnya yang tidak kalah krusial. Realitas di pelosok negeri membuktikan bahwa masalah gizi tidak bisa dipisahkan dari akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan.
Pemerintah seharusnya menyambut baik dorongan mahasiswa untuk mengevaluasi ulang alokasi anggaran, memastikan bahwa dana ratusan triliun rupiah yang direncanakan dapat direalokasikan secara terukur untuk memperkuat ketahanan gizi sekaligus kualitas fasilitas pendidikan di wilayah-wilayah periferi yang selama ini terabaikan.
Model pengelolaan makan siang sekolah di Jepang dapat menjadi referensi profesional untuk menjawab kritik tersebut secara konkret. Di Jepang, program makan siang dikelola langsung oleh institusi sekolah secara profesional dengan melibatkan ahli gizi daerah tanpa melibatkan vendor pihak ketiga yang berorientasi profit.
Jika pemerintah bersedia mengadopsi model desentralisasi serupa dengan memberdayakan UMKM lokal dan ibu rumah tangga maka kekhawatiran mahasiswa akan adanya penyimpangan dalam anggaran gizi dapat diminimalisir. Transparansi dan pelibatan komunitas lokal adalah cara efektif bagi pemerintah untuk membuktikan integritas program ini.
Negara diharapkan dapat memandang kegelisahan intelektual mahasiswa sebagai bagian dari partisipasi demokrasi yang sehat, bukan sebagai ancaman yang perlu direspons dengan pendekatan keamanan atau represi digital. Intimidasi terhadap suara kritis tidak hanya mencederai kebebasan akademik, tetapi juga menunjukkan kerapuhan sistem sosial yang seharusnya melindungi warga negara yang peduli.
Sebagaimana dicatat dalam laporan kebebasan sipil global, perlindungan terhadap suara kritis adalah indikator kesehatan demokrasi. Kritik mahasiswa adalah aset berharga yang memberikan navigasi bagi pemerintah agar kebijakan tetap berada pada koridor keberpihakan kepada rakyat.
Program MBG yang diklaim sebagai solusi stunting seharusnya bertransformasi menjadi sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif, bukan sekadar proyek pengadaan barang secara massal. Temuan CELIOS menekankan perlunya skema Nutrition Voucher atau transfer tunai bersyarat yang lebih adaptif, transparan, dan mampu memberdayakan ekonomi rumah tangga secara langsung.
Dengan mengintegrasikan program gizi bersama berbagai kementerian terkait dan pengawasan masyarakat sipil, negara tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi keluarga. Inilah substansi dari institusi ekonomi inklusif yang diperlukan untuk memutus rantai kemiskinan struktural secara permanen.
Alhasil, transformasi program MBG menjadi lebih inklusif dan transparan adalah cara terbaik bagi pemerintah untuk menjawab kritik keras mahasiswa dengan elegan. Suara dari kampus seperti BEM UGM adalah kompas moral yang mengingatkan bahwa di tengah besarnya anggaran proyek, tidak boleh ada lagi anak bangsa yang terabaikan karena kemiskinan.
Dengan menjadikan kritik sebagai mitra perbaikan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menjadi investasi gizi dan martabat bagi generasi mendatang, sekaligus mengakhiri paradoks kemiskinan di tengah kemewahan anggaran negara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
