Bisathul Lais
Apakah Taat Prosedur Selalu Berarti Benar?
Hukum | 2026-01-07 22:31:37
Apakah taat prosedur selalu berarti benar? Pertanyaan ini terdengar sederhana, bahkan terkesan normatif. Namun justru karena kesederhanaannya, pertanyaan ini jarang diajukan secara sungguh-sungguh. Dalam banyak keputusan publik, hukum, dan kebijakan institusional, kebenaran sering kali dipadatkan ke dalam satu kalimat yang terdengar aman dan final: semua sudah sesuai prosedur. Kalimat ini bekerja seperti palu godam yang menghentikan diskusi. Ia menenangkan institusi, melindungi pengambil keputusan, dan sekaligus membungkam kegelisahan publik. Padahal, kepatuhan prosedural tidak selalu berjalan beriringan dengan keadilan substantif.
Prosedur pada dasarnya diciptakan sebagai alat. Ia hadir untuk mencegah kesewenang-wenangan, memastikan keteraturan, dan memberi kepastian. Namun ketika alat ini diperlakukan sebagai tujuan akhir, terjadi pergeseran makna yang berbahaya. Prosedur tidak lagi menjadi sarana menuju keadilan, melainkan benteng yang digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban moral. Kritik yang seharusnya dibahas secara substantif sering kali dipatahkan bukan dengan penjelasan etis, tetapi dengan rujukan pasal, mekanisme, atau alur birokrasi yang rapi. Seolah-olah kebenaran bisa diukur semata dari kelengkapan administrasi.
Di titik inilah kita perlu membedakan antara yang sah dan yang adil. Tidak semua yang sah secara hukum otomatis legitimate secara moral. Sejarah panjang hukum dan politik menunjukkan bahwa banyak keputusan yang dibuat tanpa melanggar satu pun aturan tertulis, namun tetap melukai rasa keadilan masyarakat. Hukum yang hidup tidak hanya berada di lembaran dokumen dan pasal-pasal, tetapi juga dalam pengalaman sosial, empati, dan nurani publik. Ketika hukum kehilangan hubungan dengan kenyataan yang dialami masyarakat, ia mungkin tetap berdiri tegak secara formal, tetapi runtuh secara makna.
Masalahnya, kepatuhan prosedural sering kali digunakan sebagai alasan untuk berhenti berpikir. Ketika sebuah keputusan sudah “sesuai mekanisme”, pertanyaan lanjutan dianggap tidak relevan. Padahal justru di situlah fungsi kritis publik seharusnya bekerja. Prosedur seharusnya membuka ruang evaluasi, bukan menutupnya. Ketika masyarakat mulai menerima bahwa sesuatu tidak perlu dipertanyakan selama jalurnya resmi, normalisasi ketidakadilan pun terjadi secara perlahan dan nyaris tak terasa.
Normalisasi ini berbahaya karena ia tidak datang dengan kekerasan atau paksaan, melainkan dengan ketertiban. Ketidakadilan yang rapi sering kali lebih mudah diterima daripada kekacauan yang jujur. Kita diajak untuk percaya bahwa selama semua tahapan telah dilalui, maka hasilnya tidak boleh digugat. Dalam situasi seperti ini, prosedur berubah menjadi simbol kebenaran, bukan lagi instrumen untuk mencapainya. Yang dipertahankan bukan substansi keadilan, melainkan citra kepatuhan.
Lebih jauh, ketergantungan berlebihan pada prosedur sering kali menguntungkan mereka yang sudah berada dalam posisi kuasa. Mereka memiliki akses, pemahaman, dan kendali atas mekanisme. Sementara publik, yang hanya merasakan dampaknya, diminta untuk menerima hasil tanpa ruang keberatan yang setara. Ketika prosedur dijadikan tameng, pertanyaan etis dialihkan menjadi masalah teknis, dan ketimpangan dibungkus dengan bahasa formal yang dingin.
Ini bukan ajakan untuk menolak prosedur atau meremehkan aturan. Tanpa prosedur, keputusan publik akan jatuh ke dalam kesewenang-wenangan. Namun mematuhi prosedur tanpa refleksi justru menciptakan bentuk kesewenang-wenangan yang lebih halus. Yang satu kasar dan mudah dikenali, yang lain rapi, sah, dan sulit digugat. Keduanya sama-sama berbahaya ketika keadilan dikeluarkan dari pertimbangan.
Pada akhirnya, pertanyaan “apakah taat prosedur selalu berarti benar” bukanlah serangan terhadap hukum, melainkan pengingat atas tujuannya. Prosedur seharusnya melayani nilai, bukan menggantikannya. Ketika kita berhenti bertanya hanya karena semua terlihat sesuai aturan, kita tidak sedang menjaga ketertiban, melainkan sedang menyerahkan akal sehat dan nurani pada sistem yang tidak pernah kita uji ulang.
Mungkin sudah saatnya kita berani mengatakan bahwa kepatuhan bukan puncak kebajikan, dan kerapian bukan jaminan kebenaran. Sebab dalam masyarakat yang sehat, prosedur bukan alasan untuk diam, melainkan titik awal untuk terus bertanya: apakah ini benar, atau hanya terlihat benar?
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
