Dwi Putri Khairunnisa
Bencana Hidrometeorologis dan Wajah Rapuh Pembangunan Indonesia
Info Terkini | 2025-12-27 21:58:03
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mengalami peningkatan kejadian bencana hidrometeorologis seperti banjir, tanah longsor, dan banjir bandang yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Pada periode 2024–2025, bencana jenis ini tercatat mendominasi peristiwa kebencanaan nasional, dengan wilayah terdampak meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, hingga Sulawesi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa lebih dari 90% bencana yang terjadi di Indonesia termasuk dalam kategori hidrometeorologis. Bencana-bencana tersebut menyebabkan ribuan korban jiwa setiap tahunnya, ratusan ribu warga mengungsi, serta kerusakan infrastruktur publik yang berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola iklim yang semakin ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya peningkatan intensitas hujan ekstrem dalam satu dekade terakhir, dengan curah hujan harian yang semakin sering melampaui ambang normal. Namun, bencana yang terjadi tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai akibat faktor alam semata. Kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali turut memperbesar risiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwa dampak bencana merupakan hasil dari interaksi antara faktor alam dan aktivitas manusia yang melemahkan daya dukung lingkungan.
Selain faktor lingkungan, bencana hidrometeorologis juga memperlihatkan persoalan sosial yang mendasar, terutama terkait kerentanan masyarakat dan efektivitas tata kelola penanggulangan bencana. Kelompok masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, daerah pesisir, dan wilayah perbukitan menjadi pihak yang paling terdampak. Di sisi lain, sistem mitigasi dan kesiapsiagaan bencana masih cenderung berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana bencana di Indonesia merupakan peristiwa alam yang tidak terelakkan, dan sejauh mana bencana tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan yang belum optimal.
Bencana sebagai Fenomena Sosial
Bencana hidrometeorologis tidak hanya membawa dampak fisik, tetapi juga memperlihatkan ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Data BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar korban bencana berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan rawan bencana. Selain itu, BPS mencatat bahwa lebih dari 60 persen masyarakat miskin di perkotaan tinggal di wilayah dengan kualitas lingkungan rendah, termasuk daerah rawan banjir. Hal ini menunjukkan bahwa dampak bencana sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Di Indonesia, keterbatasan akses terhadap hunian yang layak membuat banyak masyarakat terpaksa tinggal di daerah berisiko tinggi. Ketika bencana terjadi, mereka tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mata pencaharian dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, bencana dapat dipahami sebagai krisis sosial yang memperbesar ketimpangan dan memperlihatkan lemahnya sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
Perubahan Iklim dan Meningkatnya Risiko Bencana
Perubahan iklim berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko bencana hidrometeorologis. BMKG mencatat bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan frekuensi hujan ekstrem, dengan durasi hujan yang lebih singkat tetapi intensitas yang lebih tinggi. Kondisi ini meningkatkan potensi banjir bandang dan tanah longsor, terutama di wilayah yang memiliki kondisi lingkungan yang sudah terdegradasi.
Namun, data juga menunjukkan bahwa wilayah dengan tata kelola lingkungan yang baik cenderung mengalami dampak yang lebih ringan meskipun mengalami hujan lebat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim bukan satu-satunya faktor penentu bencana. Risiko bencana dapat dikurangi melalui kebijakan adaptasi iklim, seperti penguatan sistem drainase, perlindungan kawasan resapan air, serta pengendalian pembangunan di wilayah rawan. Oleh karena itu, perubahan iklim seharusnya mendorong perubahan kebijakan, bukan sekadar menjadi pembenaran atas meningkatnya bencana.
Kerusakan Lingkungan dan Masalah Tata Ruang
Kerusakan lingkungan menjadi faktor penting yang memperparah dampak bencana hidrometeorologis di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kehilangan tutupan hutan dalam jumlah besar setiap tahunnya, terutama di daerah hulu sungai. Hilangnya tutupan hutan ini mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan dan meningkatkan laju aliran permukaan.
Selain itu, data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa banyak wilayah permukiman berkembang di kawasan rawan banjir dan longsor tanpa kajian risiko yang memadai. Lemahnya penegakan aturan tata ruang membuat pembangunan sering kali mengabaikan faktor keselamatan. Akibatnya, bencana yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh hujan ekstrem, tetapi juga oleh keputusan pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.
Tata Kelola Penanggulangan Bencana
Dalam aspek tata kelola, data BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran penanggulangan bencana masih dialokasikan untuk respons darurat dan rehabilitasi, sementara porsi anggaran untuk mitigasi dan pencegahan relatif kecil. Hal ini menyebabkan upaya pengurangan risiko bencana belum berjalan secara optimal, terutama di tingkat daerah.
Selain itu, laporan evaluasi penanggulangan bencana menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dan pemerintah daerah masih menghadapi kendala, terutama dalam distribusi logistik dan informasi saat fase awal bencana. Keterbatasan sistem peringatan dini di beberapa wilayah juga menyebabkan masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih terencana dan berkelanjutan.
Peran Media dan Kesadaran Publik
Media memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap bencana. Data Dewan Pers menunjukkan bahwa sebagian besar pemberitaan bencana masih berfokus pada aspek kejadian dan dampak langsung, seperti jumlah korban dan kerusakan fisik. Sementara itu, pembahasan mengenai penyebab struktural dan pencegahan jangka panjang masih relatif terbatas.
Di sisi lain, peningkatan penggunaan media sosial terlihat dari melonjaknya konten terkait bencana yang dibagikan oleh masyarakat dan relawan. Data dari berbagai platform digital menunjukkan bahwa informasi yang dibagikan warga sering kali menjadi sumber awal bantuan dan solidaritas publik. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran risiko dan mendorong akuntabilitas kebijakan, jika dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab.
Penutup
Rangkaian bencana hidrometeorologis yang terus terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa risiko bencana tidak hanya ditentukan oleh faktor alam, tetapi juga oleh pilihan kebijakan, pengelolaan lingkungan, dan perlindungan sosial terhadap masyarakat rentan. Pemahaman bencana sebagai persoalan sosial menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana membutuhkan perubahan cara pandang dan pendekatan dalam pembangunan nasional.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk mengintegrasikan mitigasi bencana ke dalam perencanaan pembangunan, memperbaiki tata ruang, serta meningkatkan literasi kebencanaan masyarakat melalui komunikasi publik yang efektif. Media, pemerintah, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam membangun kesadaran kolektif bahwa bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan tantangan bersama yang dapat dikurangi melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
