Rafi Hamdallah
10 Inovasi Kontroversial Sepanjang Sejarah Indonesia Modern
Teknologi | 2025-12-04 16:02:11
Suatu inovasi bisa membanggakan meski menuai pro dan kontra. Inovasi secara esensial adalah mengolah, membuat, atau mengembangkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Pada dasarnya, inovasi berasal dari ide, gagasan, karya, cipta, rasa, karsa, dan budaya manusia jadi siapapun bisa berinovasi bagaimanapun keahlian dan keterampilannya. Inovasi seringkali dihubungkan dengan semangat untuk berkreasi, berimajinasi, bereksplorasi, dan beraspirasi yang tujuan akhirnya adalah sebuah pencapaian, pengakuan, dan penghargaan dari pihak lain.
Di Indonesia, setiap inovasi yang berasal dari karya anak bangsa telah dijamin oleh konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amendemen Pasal 28C Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa:
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 3 menegaskan bahwa:
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
Maka sudah seharusnya inovasi itu benar-benar diakui sebagai hasil dari karya orang/kelompok yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Jika dikorelasikan dengan kondisi Indonesia, sebetulnya banyak inovasi baru yang bisa diwujudkan (baik dalam ekonomi, sosial, budaya, sains, teknologi, pendidikan, agama, keamanan, dan lainnya) apabila dapat dikelola secara akurat serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Ironisnya, inovasi (terutama oleh putra-putri bangsa) seringkali dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan bahkan mengganggu kemajuan nasional. Terlebih jika inovasi tersebut dirancang sedemikian rupa tetapi malah berdampak kepada banyak pihak. Ada semacam dikotomi (dalam realitas geopolitik di Indonesia) antara pemerintah dan rakyat dalam kasus ini. Setiap kali pemerintah mengumumkan proyek yang ambisius walaupun besar (seperti infrastruktur, teknologi baru, transportasi, dsb) selalu memicu kemarahan rakyat karena dianggap membebani fiskal dan mengancam ekosistem di tengah krisis. Sebaliknya, setiap kali rakyat menciptakan produk baru yang inovatif walaupun kecil selalu mengalami kerugian karena dikucilkan dan tidak pernah mendapat pengakuan oleh pemerintah. Lucunya, baik pemerintah maupun rakyat justru lebih berambisi untuk mengadopsi inovasi luar negeri yang lebih dulu dan canggih sedangkan inovasi dalam negeri hanya sebatas imajinasi yang terlalu mahal bila diwujudkan.
Berikut inovasi yang kontroversial di Indonesia dari era demokrasi terpimpin sampai era reformasi:
1. Proyek Mercusuar (1960-1965)
Proyek mercusuar dicanangkan oleh Presiden Sukarno sejak penunjukkan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games IV pada 1958 (diselenggarakan pada 1962). Sukarno berambisi agar Indonesia dipandang sebagai "penerang" bagi negara-negara non-imperialis dan baru merdeka, yakni New Emerging Forces (NEFO). Proyek-proyek yang terpusat di Jakarta seperti Simpang Susun Semanggi (1961), Monumen Nasional (1961, baru selesai pada 1975), Masjid Istiqlal (1961, baru selesai pada 1978), Tugu Selamat Datang-Bundaran HI (1962), Hotel Indonesia (1962), Kompleks Istana Olahraga Senayan (1962), Gedung CANEFO atau kompleks MPR/DPR yang sekarang (1965), pengadaan siaran perdana TVRI dan RRI (1962), serta beberapa monumen simbolik. Bahkan proyek seperti Istora Senayan mendapat apresiasi dari Federasi Asian Games (AGF) dan kontingen asal Jepang karena estimasi pembangunan yang super cepat. Meskipun demikian, proyek mercusuar ini sangat buruk dijalankan di tengah kekacauan geopolitik dan ekonomi. Inflasi yang memuncak di atas 600% mengakibatkan rakyat kecil kesulitan membeli kebutuhan pokok bahkan rela kelaparan dan mengantre di sepanjang jalan. Pemerintah mencetak uang habis-habisan untuk mendanai proyek meski juga didanai dari bantuan Uni Sovyet dan pampasan dari Jepang. Selain itu semua penduduk di Senayan terpaksa direlokasi ke Tebet akibat pembangunan kompleks olahraga untuk Asian Games. Terlepas dari itu semua, kini proyek-proyek tersebut justru menjadi destinasi utama di Jakarta maupun nasional.
2. Taman Mini Indonesia Indah (1970-1975)
Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII, sebelumnya bernama Miniatur Indonesia Indah) diprakarsai oleh Siti Hartinah (dikenal sebagai Tien Soeharto). Prakarsa tersebut terinspirasi dari kunjungan kenegaraan ke luar negeri dan pidato kebangsaan dari Presiden Soeharto. Pada 13 Maret 1970, ibu Tien mengadakan pertemuan dengan Yayasan Harapan Kita (YHK) untuk mendiskusikan gagasan ini dalam bentuk desain dan survei lahan. Selanjutnya gagasan ini mulai dipaparkan secara umum pada 30 Januari 1971 setelah rapat kepala daerah dan mulai dieksekusi pembangunannya pada 30 Juni 1972. Pembangunan yang berkonsepkan "Indonesia Indah"berlokasi strategis di atas lahan seluas 400 hektare dekat proyek Tol Jagorawi serta menghabiskan anggaran sebesar Rp10,5 miliar.
Tetapi lagi-lagi proyek ini sempat mendapat kecaman keras dari masyarakat sekitar pada 1971. Mereka menuntut ganti rugi atas lahan yang dibebaskan (saat itu harga yang dituntut Rp250 per-m2 tetapi hanya dibayar Rp110 per-m2). Kecaman ini kemudian memicu "Gerakan Penyelamat Uang Rakyat" pada 21 Desember 1971 oleh sejumlah mahasiswa yang mendatangi kantor Badan Perancang Pembangunan Nasional serta didukung oleh unjuk rasa di Bandung dan Medan. Mereka mengecam pembangunan TMII hanya menghamburkan uang di tengah kebijakan pemerintah untuk menghemat keuangan bagi rakyat. Naasnya, aksi ini menimbulkan kerusuhan berdarah yakni dua orang terkena tusukan belati sedangkan satu orang terkena tembakan di paha. Meski terjadinya tragedi tersebut, pemerintah tetap berambisi untuk membangun TMII sampai diresmikan pada 20 April 1975. Sampai saat ini, TMII justru menjadi taman rekreasi yang dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sejumlah acara baik seremonial maupun kenegaraan juga diselenggarakan di sini. Bahkan, TMII senantiasa berupaya untuk merevitalisasi kawasan dan memperbaharui nuansa sesuai dengan ekspektasi pengunjungnya.
3. Tol Jagorawi (1973-1978)
Pembangunan tol Jagorawi dimulai pada 1978. Tol sepanjang 59 kilometer dan lebar 45 meter ini diproyeksikan menghubungkan kawasan Jakarta-Bogor-Ciawi. Proyek tol pertama di Indonesia ini diprakarsai oleh Raden Sudiro pada 1955 (sebagai Wali Kota Jakarta kala itu) untuk mendukung pembiayaan pembangunan kota. Konsep tol ini terinspirasi dari jalan raya (highway) di Korea Selatan dengan memasang tarif bagi penumpang. Sama dengan proyek sebelumnya, proyek ini mendapat kritik dari para ekonom karena dianggap membebani rakyat dan menyamakannya dengan pajak kolonial. Bahkan kelanjutan dari pembangunan tol itu sempat terhenti akibar krisis moneter pada 1998 (saat itu baru selesai 13,3 kilometer hingga 2001). Meski demikian, proyek tol Jagorawi akhirnya disetujui pemerintah pada 1973 dan diresmikan pada 1978 dengan anggaran sebesar 27,8 miliar Rupiah. Dampaknya proyek ini menjadi jalan utama dalam distribusi logistik dan menghemat estimasi perjalanan menjadi 1-1,5 jam.
4. N-250 Gatotkaca (1995-1997)
Pesawat Nurtanio-250 (N-250) Gatotkaca diresmikan oleh Presiden Soeharto di Bandar Udara Husein Sastranegara pada 10 Agustus 1995. Pesawat yang dirancang oleh Bacharuddin Jusuf Habibie (B.J. Habibie) ini sebetulnya bukanlah pesawat pertama karya anak bangsa tetapi tetap didedikasikan sebagai pesawat komersial yang diproduksi secara nasional. Nama "Nurtanio" diambil dari seorang pilot perintis moda kedirgantaraan nasional bernama Nurtanio Pringgoadisuryo (1923-1966) sedangkan "Gatotkaca" diberikan langsung oleh Presiden Soeharto dalam mitologi Mahabharata. Pesawat ini pertama kali dipresentasikan dalam Paris Show pada 1987 dan mulai dirancang-bangun pada 1992 di PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Kelebihan pesawat ini adalah pemasangan turboprop dengan fly by wire pertama dalam industri penerbangan dunia modern. Sesaat sebelum peresmian, B.J. Habibie sempat mendengar pesimistis dari tamu undangan maupun teknisi di ATC jika pesawat ini tidak akan mampu mengendalikan gaya dorong yang cukup untuk terbang. Namun, N-250 akhirnya dapat lepas landas dan mengudara di atas Kota Bandung selama 50 menit bahkan sempat digunakan dalam ferry flight ke Thailand hingga Italia pada Juni 1997.
Dalam suatu memoar, B.J. Habibie mengungkapkan kekecewaannya karena pada krisis moneter 1997, IMF meminjamkan dana sebesar 5 juta dolar kepada pemerintah dengan syarat menghentikan subsidi kepada IPTN. B.J. Habibie dengan berat hati menyetujui syarat tersebut dan mengurungkan mimpi besarnya dalam mempelopori industri penerbangan nasional. Sejak saat itu, proyek turpoprop ini tidak pernah dilanjutkan sedangkan N-250 sendiri dimuseumkan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala di Yogyakarta pada 2020.
5. Mobil Nasional Morina, Maleo, Timor, dan Esemka (1976, 1993, 1996, 2009)
Indonesia pernah mewacanakan adanya produksi mobil nasional. Dimulai dari peluncuran Toyota Kijang generasi pertama pada 9 Juni 1977 di Hotel Hilton, Jakarta sebagai bentuk kerja sama Indonesia dan Jepang dalam program Kerja Indonesia Japan Ngetam (Kijang). Produk ini terbukti berhasil menembus pasar automotif dan masih eksis sampai sekarang. Namun, ada beberapa produk mobil lokal yang juga digadang-gadang menjadi mobil nasional tetapi berujung mangkrak.
Pertama, mobil berlabel Mobil Rakyat Indonesia (Morina) yang diluncurkan dalam bentuk truk pada 11 Juni 1976. Mobil ini diproduksi oleh PT Garuda Makmur (Garmak) yang sebetulnya merupakan proyek dari General Motor BTV yang dipasarkan di berbagai negara dengan nama yang berbeda. Sayangnya mobil yang komponennya 60% dari lokal ini tidak sukses pada 1980 setelah mencapai 1.000 unit.
Kedua, mobil nasional Maleo (nama hewan endemik Sulawesi) yang digagas oleh B.J. Habibie (sebagai Menteri Riset dan Teknologi) bersama Badan Pengelola Industri Strategis pada 1993. Maleo semula merupakan proyek rebadge Rover 100 (Austin Metro) ditargetkan impornya mencapai 10.000 unit tetapi gagal dikembangkan di Indonesia sehingga dibuat versi baru. Pada versi baru ini Maleo didesain oleh PT Pindad dan IPTN yang bekerja sama dengan Millard Design Australia Pty. Ltd. Sempat ditargetkan produksi 60.000 unit pada 2002 dengan harga Rp25 juta untuk masyarakat kelas bawah, Maleo kembali tidak sukses seiring krisis moneter pada 1998.
Ketiga, mobil nasional Teknologi Industri Mobil Rakyat (Timor) yang dicanangkan pemerintah pada 1996. Mobil Timor lebih terkenal dibandingkan proyek mobil sebelumnya. Mobil ini diproduksi oleh PT Timor Putra Nasional (TPN). Proyek ini dinilai menguntungkan karena mendapat kucuran dana jutaan dolar dan bebas bea masuk untuk mengimpor produk Hyundai (industri Korea Selatan). Kemudian TPN bekerja sama dengan Hyundai Ltd. untuk meluncurkan Bimantara Nenggala dan Bimantara Cakra (mirip dengan Hyundai Elantra dan Hyundai Accent). Meski demikian, proyek ini tidak terwujud akibat krisis ekonomi. Sejak saat itu, industri mobil nasional tidak lagi melibatkan pemerintah.
Keempat, mobil Esemka merupakan inovasi yang melibatkan 33 SMK se-Indonesia sejak 2009 dan berpusat di Solo. Nama Esemka diambil dari singkatan SMK (yang ditulis pelafalannya) karena memang mobil ini pertama kali diinovasikan sebagai Esemka Digdaya oleh pelasar SMKN 1 Singosari Malang. Mobil ini pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Joko Widodo (sebagai Wali Kota Surakarta) menjadi mobil dinas pada 2012. Kendaraan tersebut dirakit oleh pelajar SMKN 2 Surakarta dan SMKN Warga Surakarta dengan tipe Esemka Rajawali. Kemudian produksi Esemka sempat berkembang menjadi beberapa tipe, termasuk Esemka Bima (sejenis pick up) dan Esemka Garuda SUV yang diresmikan oleh Joko Widodo (sebagai presiden) pada 2019 silam. Bahkan pernah dipamerkan dalam suatu ekshibisi automotif. Meski demikian, proyek ini tetap saja mengalami hambatan hingga gagal produksi. Bahkan kegagalan Esemka turut menyeret nama Joko Widodo sebagai bahan cibiran warganet.
6. Kereta Cepat Whoosh (2016-2023)
Kereta Cepat Whoosh (singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat; sebelumnya bernama Kereta Cepat Jakarta-Bandung) adalah salah satu transportasi yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Whoosh diproduksi melalui kerja sama konsorsium BUMN dengan perusahaan perkeretaapian Tiongkok membentuk perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (PT KCIC) sejak 21 Januari 2016. Saat ini Whoosh memiliki empat stasiun transit, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Padalarang, Stasiun Karawang, dan Stasiun Tegalluar.
Sejak pertama kali dicanangkan, proyek Whoosh sudah menjadi bahan perbincangan publik. Sebagian berpendapat bahwa keberadaan Whoosh dapat memangkas waktu perjalanan dari yang semula 4 jam (via Bogor) atau 1,5 jam (via Cikarang) menjadi 45 menit dengan kecepatan maksimal 350 km/jam. Sebagian juga berpendapat bahwa keberadaan Whoosh tidak begitu penting karena jarak yang terlalu dekat dan justru menambah utang, terlebih jika dibebankan pada APBN. Mantan direktur KAI, Ignasius Jonan pernah menolak usulan Whoosh dan lebih menyarankan penyetaraan moda kereta api di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Meski menimbulkan kontroversi, pembangunan proyek Whoosh tetap berlangsung dengan skema pembiayaan dari KCIC dan swasta sampai peresmian operasional Whoosh pada 17 Oktober 2023. Whoosh diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping di Beijing, RRT bersamaan dengan uji coba teknis dan pelayanan secara umum. Kemudian pada 4 November 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan resmi bahwa pemerintah akan mengambil alih pelunasan utang Whoosh (meskipun utang Rp1,2 triliun per-tahun) bahkan meminta pihak terkait untuk meneruskan lintasan Whoosh sampai ke Banyuwangi.
Whoosh memang menjadi polemik dalam perkembangan transportasi modern di Indonesia, tetapi masih ada beberapa moda kereta api yang sukses dikembangkan seperti KRT, MRT, dan LRT yang bahkan mulai membuka pasar baru dalam perkeretaapian Indonesia seperti PT Industri Kereta Api (INKA).
7. Ibu Kota Nusantara (2017-sekarang)
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (lebih dikenal sebagai IKN) merupakan salah satu keputusan negara paling kontroversial dan menjadi sorotan media asing. IKN disebut sebagai gagasan dari presiden ke-7, Joko Widodo sejak 2017 lalu untuk mengatasi risiko beban ibu kota negara bila masih dibebankan kepada Jakarta. Alasannya dipertegas dengan faktor kemacetan, kebanjiran, dan kepadatan penduduk Jakarta. Apalagi Jakarta masih berfungsi sebagai pusat pemerintahan, bisnis, seni dan budaya, komunikasi, olahraga nasional, pendidikan, aglomerasi sosial, sejarah, dan perdagangan. Alasan itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk mengalihkan sebagian beban Jakarta ke ibu kota negara yang baru. Pada 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara. Kemudian pada 2022, pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara meskipun dalam perancangannya tidak melibatkan aspirasi dari masyarakat maupun pengamat. Nama "Nusantara" disetujui berdasarkan pertimbangan dari pemerintah bersama pengamat dan budayawan. Kemudian pemerintah juga membentuk Otoritas IKN (pemerintah daerah khusus setingkat provinsi) yang saat ini dijabat oleh Basuki Hadimuljono. Pemerintah juga merilis logo ofisial IKN melalui sayembara yang dimenangkan oleh desainer, Aulia Akbar. Teranyar, presiden ke-8, Prabowo Subianto menegaskan Nusantara sebagai ibu kota politik dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.
Adanya Nusantara sebagai kota baru menjadi polemik besar bahkan kerap dipolitisasi. Dalam survei yang diadakan pada 2019 lalu, sebanyak 95,7% responden dari Jakarta menolak keras pemindahan ibu kota dengan alasan tidak diperlukan untuk kondisi saat ini, desakan untuk alokasi anggaran terhadap pemenuhan beberapa kebutuhan mendesak, bentuk pemborosan APBN dan ancaman terhadap hak masyarakat adat, bentuk deforestasi di hutan Kalimantan, dan sebagainya. IKN disindir para buzzer akan semangkrak proyek Hambalang dan Meikarta, bahkan media asing seperti The Guardians menyebut IKN berpotensi seperti kota hantu. IKN sejak awal perencanaannya tidak pernah dimasukkan sebagai program kampanye pilpres maupun program nasional. Seorang akademisi sekaligus pengamat politik, Rocky Gerung dalam beberapa kesempatan mengkritik proyek IKN sebagai ambisi Jokowi dengan "mengemis" ke sejumlah negara pengembang sekaligus bentuk legasi kepada putranya yang kini menjadi wakil presiden. Selain itu, biaya investasi IKN dianggap terlalu mahal (sekitar Rp466 triliun) tetapi minim investor, di saat yang bersamaan ada proyek Great Sea Wall senilai Rp1.280 triliun dan biaya rehabilitasi Jakarta senilai Rp692 triliun. Seremonial detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 2024 lalu dituding sebagai pemborosan anggaran karena menyelenggarakannya di Jakarta dan Nusantara sekaligus ketika infrastruktur belum sepenuhnya selesai.
Namun, ada pula pihak yang mendukung Nusantara sebagai ibu kota baru yang berkonsep smart forest city (terinspirasi dari Putrajaya, Astana, Sejong, Washington DC, dan Brazilia). Alasannya karena sejauh ini progres pembangunan tahap 1 hampir 100% disusul dengan tahap 2 yang direncanakan akan dimulai dalam waktu dekat. Sejumlah sarana vital dirampungkan seperti Istana Negara, Istana Garuda, Gedung Sekretariat Negara, Kantor Staf Kepresidenan, Mess Paspampres, Plaza Seremoni, Plaza Bhinneka, Tugu Nol Nusantara, Gedung Otorita IKN, Gedung Bank Indonesia, Masjid Nusantara, Basilika Santo Fransiscus, Training Centre PSSI, Kubika Hotel, Swissotel Nusantara, Bundaran dan Jalan Sumbu Kebangsaan, Pasar Nusantara, Bandar Udara Nusantara, Gedung Galeri, Miniteater, Embung Jokowi, Taman Kusuma Bangsa, Tiang Bendera 79 meter, Tol Balikpapan-Samarinda (dicabangkan menuju IKN), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Jembatan Pulau Balang, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Kemenkes RI, dan lainnya. Pada tahap 2 direncanakan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif serta beberapa fasilitas penting lainnya. Sebagian yang mendukung IKN bahkan pernah berkunjung langsung dan mengikuti beberapa acara yang diselenggarakan oleh otoritas setempat. Para pemengaruh, konten kreator, maupun juga mendokumentasikan pembangunan dan ekowisata di sana.
8. Sistem Transaksi QRIS (2020-sekarang)
QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan alat transaksi finansial berbasis respons cepat secara digital. QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai alat transaksi yang sah, bekerja sama dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) sejak 17 Agustus 2019 dan mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. QRIS bertujuan agar proses transaksi menjadi cepat, mudah, murah, aman, dan andal (disingkat CEMUMUAH). Sistem kerja QRIS memiliki kesamaan dengan QR Code yang lebih dulu dikembangkan di Jepang oleh Masahiro Hara pada 1994. Sampai saat ini QRIS menjadi inovasi transaksi digital nasional yang terbukti lebih efisien bahkan dikembangkan sebagai alat transaksi ke mancanegara. Pada 2024 lalu, QRIS digunakan oleh lebih dari 56,3 juta pengguna dengan volume transaksi QRIS mencapai 6,24 miliar dan nominal sebesar Rp659,9 triliun.
Meskipun resmi beroperasi di Indonesia, QRIS tetap menjadi alat transaksi yang memicu polemik terutama bagi negara asing. Dalam dokumen Foreign Trade Barriers yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR) menyatakan bahwa alat transaksi semacam QRIS dianggap menghambat perdagangan luar negeri, terutama kepada Amerika Serikat. Presiden petahana, Donald Trump menuding kebijakan ini memberikan keuntungan yang terlalu besar bagi sistem pembayaran lokal, sedangkan sistem VISA dan Mastercard justru terhambat untuk berkembang di pasar Indonesia. Ancaman tersebut lantas semakin memperkuat keberadaan QRIS yang terus berguna bagi konsumen dalam negeri, terutama UMKM, perbankan, dan stakeholder terkait.
9. Makan Bergizi Gratis (2024-sekarang)
Kontroversi yang menjadi program prioritas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Makan Bergizi Gratis sewaktu dikampanyekan dalam konsestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 bernama Makan Siang Gratis. Program ini disosialisasikan sebagai bentuk pemberian paket makanan dan minuman kepada seluruh anak-anak (terutama pelajar SD-SMA dan/atau sederajat) dan ibu hamil se-Indonesia sesuai dengan standar kesehatan dan gizi nasional serta dikelola oleh Badan Gizi Indonesia. Sebetulnya program sejenis MBG bukan inovasi baru karena lebih dulu diterapkan di berbagai negara seperti India, Brazil, Malaysia, hingga Timor Leste. Salah satu target keberhasilan program MBG ini adalah pencegahan stunting sejak dini.
MBG sedari awal memicu protes terutama dari lawan politik koalisi pemerintah. Alasannya program ini dinilai tidak diperhitungkan secara matang, pendistribusian yang tidak matang, serta terkesan dipaksakan. Dari segi efektivitas, program ini dinilai terlalu menyetaraan pendistribusian kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan sasaran prioritas (seperti siswa kurang mampu, siswa di daerah 3T, dsb). Dari segi pendanaan, program ini justru dikalkulasikan dengan target Rp10.000-Rp15.000 per-paket MBG yang mana hal ini justru menurunkan kualitas dari paket tersebut. Dari segi anggaran, program ini memaksa semua pihak untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran yang berdampak kepada semua sektor. Akibatnya kebijakan ini memicu kemarahan publik hingga puncaknya pada kerusuhan 22-25 Agustus 2025 lalu. Dari segi kualitas makanan, program MBG dikritik terlalu rentan apabila diolah terlalu dini hari dan disimpan pada kondisi yang tidak higienis sehingga mengakibatkan kasus keracunan di banyak daerah. Sebanyak 16.109 siswa dilaporkan keracunan sampai dirawat di IGD setempat. Lalu sempat pula heboh temuan-temuan aneh seperti ulat, pelumas minyak babi pada baki, lauk yang kedaluarsa, dsb.
10. Robot Polisi dan Film Merah Putih: One for All (2025)
Kepolisian RI sempat menghebohkan publik dengan demonstrasi robot-robot polisi pada peringatan Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025. Robot-robot tersebut didemonstrasikan berupa robot humanoid, robot anjing (robot-dog), tank, drone, sampai "ropi" (Robot Pintar Indonesia). Pengadaan robot yang merupakan kerja sama dari kepolisian dengan PT Sari Teknologi dengan melibatkan Ezra Robotics, perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan robot berkaki empat (quadrupets). Adapun robot anjing merupakan hasil kolaborasi Ezra Robotics dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Keberadaan robot polisi tampaknya tidak begitu mendapat antusias, justru menimbulkan tanda tanya dari publik. Pasalnya bila ditelusuri produk serupa di luar negeri, robot tersebut dihargai senilai ribuan dolar. Misal, robot anjing yang dihargai di sebuah situs belanja asing senilai Rp246 juta tetapi malah diisukan Rp3 miliar. Namun, pihak kepolisian membantah isu tersebut dengan alasan masih dalam tahap uji coba tetapi tidak menutup kemungkinan akan dianggarkan untuk kepentingan transformasi dalam kepolisian seperti halnya kepolisian di luar negeri.
Belum selesai dengan robot anjing 3 miliar, kontroversi berikutnya datang dari penayangan film Merah Putih: One for All. Film animasi anak yang bergenre petualangan ini diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dengan disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari. Film ini menceritakan misi petualangan anak-anak Desa Merdeka yang diperintahkan oleh lurah setempat untuk menemukan bendera pusaka yang "hilang" sehari sebelum parade kemerdekaan. Film ini bahkan sudah dirilis oleh Cinema XXI sejak 14 Agustus 2025.
Banyak kontroversi yang muncul bahkan saat teaser "Merah Putih: One for All" pertama kali tersebar luas ke publik. Bahkan film ini dinilai lebih buruk dibandingkan dengan film animasi "Jumbo" yang dirilis lebih awal (31 Maret 2025). Sejumlah warganet mempertanyakan kualitas animasi, konsep, bahkan alur yang terkesan monoton, lebay, dan tidak jelas. Selain itu karakter yang digunakan diperoleh tanpa izin dari kreator luar negeri, seperti Jayden karya Junaid Miran, Tommy dari Chihuahua Studios, serta Ned dan Francis yang dijual langsung di situs belanja Reallusion. Teaser dan iklan dari film ini terlihat seperti tampilan presentasi dengan transisi yang tidak sinematik. Sulih suara untuk setiap karakter pun terkesan kurang ekspresif dan terlalu memaksakan yang direkrut secara sukarela dari anak muda. Kritikan lainnya bersifat politis, seperti dugaan radikalisme berupa penampakan gudang yang menyimpan senjata AK-47, dugaan pendanaan dan dukungan dari pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif, dan dugaan manipulatif dalam perizinan layak terbit di layar lebar. Bahkan publik juga mempertanyakan nilai nasionalisme yang justru tidak tercermin pada judul film yang menggunakan bahasa asing.
Sejak hari pertama perilisan, bioskop Cinépolis membatalkan jam tayang di seluruh jaringan bioskop tersebut, CGV belum memberikan tempat penayangan film ini, dan hanya sedikit Cinema XXI di Jabodetabek yang menayangkan film ini. Dalam sepekan, film ini hanya ditonton oleh 2.341 penonton yang "pura-pura penasaran" dengan rating 1,0 dari iMDb. Hanya sebagian orang yang merespons positif film ini sebagai inovasi perfilman anak bangsa yang nasionalis dalam momen kemerdekaan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
