Kapitalisme di Era Perlambatan: Ketika Ekonomi Global Mengungkap Watak Aslinya
Politik | 2025-12-02 08:24:30"Di balik perlambatan ekonomi dunia, kita sesungguhnya tidak sedang menyaksikan krisis yang mengganggu kapitalisme, melainkan kapitalisme yang menampakkan cara kerjanya yang paling jujur. Ketika pertumbuhan melemah dan ketimpangan melebar, sistem ini sekadar menjalankan logikanya sendiri."
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia tampak berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan global hanya bergerak di kisaran 2,3 hingga 3,2 persen—angka yang merupakan salah satu tingkat pertumbuhan paling lemah sejak krisis finansial 2008, kecuali pada masa resesi. Inflasi global masih bertahan di sekitar 4 persen, dan ketimpangan kekayaan semakin menganga. Banyak pemerintah dan lembaga internasional menggambarkan situasi ini sebagai akibat rangkaian “tantangan global” yang datang bertubi-tubi: pandemi, konflik geopolitik, gangguan rantai pasokan, hingga perang tarif dan ketidakpastian politik. Namun jika dibaca dari perspektif ekonomi-politik, apa yang kita saksikan saat ini bukan sekadar gangguan eksternal, melainkan gejala struktural dari sistem ekonomi yang mendominasi dunia: kapitalisme itu sendiri.
Kapitalisme, sebagaimana dijelaskan oleh pemikir seperti David Harvey dan Giovanni Arrighi, bertumpu pada prinsip ekspansi terus-menerus. Setiap modal harus tumbuh lebih besar dari periode sebelumnya. Keuntungan harus meningkat, pasar harus membesar, dan konsumsi harus terus didorong. Sistem ini bekerja dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung tanpa batas, seolah dunia menyediakan ruang tak terbatas untuk produksi dan investasi. Namun realitas tidak mengikuti logika ini. Dunia memiliki batas ekologis, pasar global tidak seluas ambisi para pemilik modal, dan kapasitas konsumsi masyarakat tidak dapat diperluas tanpa batas. Ketika batas-batas ini mulai terasa, pertumbuhan pun melambat secara struktural. Maka perlambatan global yang kita lihat hari ini bukanlah kebetulan ataupun sekadar dampak pandemi; ia adalah konsekuensi logis dari sistem yang telah mencapai kejenuhan ekspansinya.
Inflasi global yang sulit turun juga menunjukkan dinamika kapitalisme yang lebih dalam. Inflasi bukan hanya soal kebijakan moneter atau suku bunga, tetapi hasil dari orientasi sistem terhadap laba. Ketika biaya meningkat, perusahaan lebih mudah menaikkan harga daripada mengorbankan margin keuntungan. Sebaliknya, pertumbuhan upah tertahan oleh struktur pasar tenaga kerja yang timpang; posisi tawar pekerja jauh lebih lemah dibanding pemilik modal. Inilah mengapa inflasi dapat bertahan lama, sementara daya beli masyarakat tidak pulih. Dalam kerangka kapitalisme, inflasi bukan sekadar gejala makroekonomi; ia merupakan ekspresi dari sistem yang didorong oleh akumulasi modal, bukan kesejahteraan publik.
Ketimpangan yang terus melebar memperjelas persoalan struktural ini. Ekonom Thomas Piketty menunjukkan bahwa tingkat pengembalian modal secara historis selalu lebih tinggi daripada laju pertumbuhan ekonomi. Ketika hal ini terjadi secara konsisten, kekayaan otomatis terkonsentrasi pada mereka yang memiliki aset. Dalam dunia yang pertumbuhannya melambat seperti sekarang, paradoksnya kekayaan kelompok 1 persen justru terus meningkat. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi berkembang di tengah perlambatan global. Sementara itu, mayoritas masyarakat justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan kesejahteraan. Ketimpangan ini bukan kecelakaan moral atau hasil kegagalan kebijakan redistribusi, tetapi turunan langsung dari struktur kapitalisme itu sendiri.
Krisis ekonomi yang datang berulang juga mencerminkan pola struktural kapitalisme. Dari krisis minyak 1970-an, krisis Asia 1997, krisis finansial global 2008, hingga pandemi 2020, kapitalisme tidak pernah bergerak secara linear. Ia bekerja melalui mekanisme boom-and-bust: periode ekspansi berlebihan diikuti oleh koreksi drastis yang berfungsi sebagai “pembersihan” sistem. Dalam logika ini, krisis bukan sekadar musibah, tetapi mekanisme restrukturisasi internal yang memindahkan beban penyesuaian dari pemilik modal ke pekerja dan kelompok rentan. Dengan demikian, perlambatan global saat ini dapat dilihat sebagai bagian dari siklus panjang kapitalisme, bukan sebagai gangguan sementara.
Dalam ranah geopolitik, meningkatnya proteksionisme dan fragmentasi rantai pasok global sering ditafsirkan sebagai kegagalan kerja sama internasional. Padahal, dalam analisis ekonomi-politik, kompetisi antarnegara memang merupakan karakter dasar kapitalisme dunia. Negara berfungsi sebagai agen modal nasional, sehingga perang tarif antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa bukanlah penyimpangan dari pasar bebas, melainkan konsekuensi logis dari sistem yang beroperasi melalui kontestasi. Fragmentasi global yang kita lihat saat ini adalah ekspresi asli dari kapitalisme yang bekerja dalam kerangka nation-state.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dampaknya sangat nyata. Ketergantungan pada ekspor komoditas, arus modal asing, dan fluktuasi nilai tukar membuat ekonomi domestik sangat rentan terhadap perubahan di pusat kapital global. Ketika pusat mengalami perlambatan, pinggiran selalu merasakan dampaknya lebih cepat dan lebih keras. Ini bukan persoalan teknis tata kelola, tetapi posisi struktural dalam sistem ekonomi dunia.
Melihat rangkaian fenomena ini, satu kesimpulan menjadi jelas: dunia tidak sedang menyaksikan kerusakan kapitalisme, melainkan justru melihat kapitalisme bekerja sebagaimana adanya. Perlambatan, inflasi, ketimpangan, dan krisis bukanlah penyimpangan, tetapi bentuk paling jujur dari cara kerja sistem ini. Dan mungkin di titik inilah kita perlu bertanya ulang bukan hanya bagaimana memperbaiki ekonomi global, tetapi apakah struktur dasarnya masih dapat menopang kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
