suntusia hafiza
Jeritan Papan Tulis: Kesejahteraan Guru, Prioritas yang Terlupakan Negara
Agama | 2025-07-02 07:19:07
Guru adalah arsitek sejati masa depan bangsa, yang jemari mereka tak hanya mengukir karakter, namun turut menentukan arah peradaban dan kualitas manusia di kemudian hari. Mengingat peran vital ini, sudah seharusnya kesejahteraan mereka menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Konstitusi kita sendiri, UUD 1945, menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara, sebuah janji yang tak mungkin terwujud tanpa hadirnya guru yang kompeten dan hidup sejahtera.
Namun, di balik pengabdian luar biasa para pendidik, realitas di lapangan seringkali memilukan. "Jeritan Papan Tulis" merefleksikan kondisi ironis di mana guru, khususnya di pelosok dan honorer, masih berkutat dengan upah pas-pasan, jaminan sosial yang minim, dan beban kerja yang kian menumpuk. Gaji yang tak layak, fasilitas yang kurang, serta status kepegawaian yang menggantung, melukiskan potret buram yang sangat kontras dengan kemuliaan profesi mereka. Ironisnya, di tengah gegap gempita program peningkatan mutu pendidikan, kesejahteraan guru justru seakan terpinggirkan, hanya menjadi buah bibir tanpa aksi nyata. Kondisi ini tak hanya melukai para guru, tapi juga secara fundamental menggerogoti kualitas pendidikan nasional, karena guru yang tidak sejahtera rentan kehilangan motivasi dan fokus, pada akhirnya merugikan seluruh peserta didik dan menghambat cita-cita pendidikan berkualitas.
Ironinya masih banyak para guru di Banten kini berada di ambang kesabaran. Sejak Januari 2025, honor "tuta" (tugas tambahan) mereka tak kunjung cair dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, memicu kegeraman yang siap meledak dalam bentuk demonstrasi. Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Banten, Harjono, mengungkapkan bahwa banyak anggotanya sudah "greget" dan ingin segera turun ke jalan, apalagi setelah beredar kabar bahwa anggaran tuta ini memang tidak dialokasikan sama sekali. Meskipun sebagian guru masih berusaha meredam, mereka menuntut itikad baik dan transparansi dari Dindikbud.
Tak tinggal diam, para guru kini telah melayangkan surat audiensi ke Komisi V DPRD Provinsi Banten, berharap dewan dapat menjadi jembatan yang menerangi duduk perkara ini dengan memanggil Dindikbud dan BPKAD Provinsi Banten.. Kecemasan mereka semakin menjadi-jadi karena ada informasi bahwa honor tuta akan dipotong drastis—misalnya, wakil kepala sekolah dari Rp2,5 juta menjadi Rp500 ribu, sementara wali kelas dan pembina dari Rp450 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan. Situasi ini menunjukkan ketiadaan kejelasan dan kekecewaan yang mendalam di kalangan para pahlawan tanpa tanda jasa di Banten.
Ternyata, hingga hari ini, kesejahteraan guru masih menjadi "PR" besar yang belum tuntas di meja pemerintah daerah maupun pusat. Pemenuhan kesejahteraan tentu membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah. Gaji para guru, ternyata, sangat bergantung pada seberapa tebal dompet negara.
Pemerintah sudah semestinya menempatkan kesejahteraan guru di garda terdepan, sebab merekalah tulang punggung utama yang mengukir generasi unggul berkualitas bangsa ini. Bagaimana guru bisa fokus mendidik anak didik jika pikiran mereka masih bercabang mencari sampingan.
Apalagi, dengan beban hidup yang kian menjulang, kebijakan ini seolah lahir dari pandangan bahwa guru tak lebih dari sekadar pekerja biasa, sama seperti profesi lainnya. Di sisi lain, negara tidak sepenuhnya mengurusi pendidikan, namun juga menyerahkan kepada pihak swasta. Belum lagi sistem keuangan dalam sistem kapitalisme yang banyak menggantungkan kepada utang, sehingga gaji besar dirasakan membebani negara.
Berbeda dengan sistem pendidikan Islam yang mampu memberikan kesejahteraan kepada guru. Guru dalam Islam sangat dihargai dan dihormati. Guru adalah aktor kunci yang memegang kendali penuh dalam membentuk generasi masa depan dan secara langsung menggerakkan roda kemajuan peradaban bangsa. Negara Islam mampu memberikan gaji tinggi kepada guru karena negara Islam memiliki sumber pemasukan yang beragam dan dalam jumlah besar. Ini semua tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam, yang punya segudang sumber pemasukan, termasuk kekayaan alam yang dikelola secara bijak. Dalam Islam, kekayaan alam ini adalah milik umum yang sepenuhnya diatur oleh negara.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
