Hayatun Nufus
Merdeka Belajar atau Merdeka Bingung? Refleksi atas Arah Pendidikan Nasional
Pendidikan | 2026-02-27 10:15:15
Setiap kali kebijakan pendidikan berubah, yang pertama kali merasakan dampaknya bukanlah pembuat kebijakan, melainkan guru di ruang kelas dan siswa di bangku sekolah. Sejak diluncurkan pada 2019 oleh Nadiem Anwar Makarim melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Merdeka Belajar hadir dengan janji besar. Pendidikan akan dibuat lebih fleksibel, lebih relevan, dan lebih memerdekakan. Namun di tengah idealisme itu, muncul pertanyaan yang wajar kita ajukan bersama. Sudahkah kebijakan ini benar-benar memerdekakan, atau justru menyisakan kebingungan di lapangan?
Latar belakang lahirnya Merdeka Belajar bukan tanpa alasan. Hasil Programme for International Student Assessment PISA 2022 yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development menunjukkan skor literasi Indonesia berada di angka sekitar 359, numerasi 366, dan sains 383. Angka ini memang menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya, tetapi masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Fakta tersebut menjadi alarm bahwa ada yang perlu dibenahi secara serius dalam sistem pendidikan kita.
Kurikulum Merdeka kemudian diperkenalkan dengan semangat perubahan. Ujian Nasional dihapus, asesmen nasional diperkenalkan, dan pembelajaran berbasis proyek diperkuat melalui profil pelajar Pancasila. Secara filosofi, arah ini sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara yang menekankan bahwa pendidikan harus menuntun kodrat anak agar mereka tumbuh sebagai manusia yang merdeka.
Di atas kertas, konsep ini terdengar progresif. Guru diberi keleluasaan menyusun modul ajar. Sekolah diberi ruang berinovasi sesuai konteks lokal. Siswa didorong berpikir kritis dan kreatif. Namun dalam praktiknya, tidak semua sekolah memiliki titik start yang sama. Di kota besar dengan akses internet stabil dan pelatihan memadai, adaptasi relatif lebih cepat. Di daerah 3T, banyak sekolah masih berjuang dengan keterbatasan guru, fasilitas, bahkan akses listrik dan jaringan.
Sebagian guru mengaku masih mencari bentuk. Perubahan kurikulum yang cepat menuntut penyesuaian perangkat ajar, administrasi berbasis digital, hingga pemahaman baru tentang asesmen. Alih-alih merasa sepenuhnya merdeka, ada yang merasa diburu waktu untuk beradaptasi. Kebijakan yang dimaksudkan memberi ruang justru terasa seperti tuntutan tambahan ketika pendampingan belum merata.
Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap praktik baik yang mulai tumbuh. Ada sekolah yang berhasil mengembangkan proyek kontekstual sesuai potensi daerahnya. Ada guru yang lebih kreatif karena tidak lagi terkungkung target materi yang terlalu padat. Ini menunjukkan bahwa Merdeka Belajar bukan kebijakan yang keliru secara konsep. Tantangannya ada pada konsistensi, pemerataan dukungan, dan keberlanjutan implementasi.
Masalah pendidikan Indonesia memang tidak sesederhana mengganti kurikulum. Pendidikan adalah ekosistem. Ia menyangkut kualitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, kepemimpinan sekolah, partisipasi orang tua, hingga stabilitas kebijakan jangka panjang. Jika perubahan terlalu sering terjadi tanpa evaluasi mendalam, yang muncul bukan transformasi, melainkan kelelahan sistemik.
Merdeka Belajar seharusnya menjadi momentum membangun kepercayaan antara pemerintah dan pelaku pendidikan. Bukan sekadar proyek reformasi, melainkan gerakan bersama yang realistis dan terukur. Evaluasi perlu dilakukan secara terbuka, bukan hanya pada capaian administratif, tetapi pada dampak nyata terhadap kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang merdeka atau bingung bukanlah bentuk penolakan terhadap perubahan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kepedulian agar arah pendidikan nasional tidak berjalan tanpa kompas yang jelas. Jika tujuan kita adalah mencetak generasi yang berpikir kritis, berkarakter, dan mampu bersaing secara global, maka kebijakan pendidikan harus berdiri di atas fondasi kesiapan yang merata dan komitmen jangka panjang.
Merdeka Belajar adalah gagasan besar. Tetapi gagasan besar hanya akan bermakna jika dirasakan nyata di ruang kelas, bukan hanya terdengar megah di ruang konferensi. Di situlah ujian sesungguhnya arah pendidikan nasional kita.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
