Sarah Fauziah

Mengatasi Krisis Air dan Sanitasi dengan Pendekatan Islam

Info Terkini | 2024-06-05 15:05:00

 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadimuljono, menutup World Water Forum ke-10 di Bali, mencatat keberhasilan Indonesia dalam mencapai komitmen penting. Forum tersebut menghasilkan 113 proyek air dan sanitasi senilai 9,4 miliar USD, melibatkan 33 negara dan 53 organisasi internasional. Dua hasil konkret adalah kesepakatan pendanaan sistem penyediaan air minum regional Karian-Serpong di Banten dan proyek infrastruktur air bersih di Ibu Kota Nusantara.

Namun, krisis air bersih dan sanitasi di Indonesia masih menjadi masalah serius. Ketersediaan infrastruktur air di Indonesia sangat rendah, dan pengelolaan lingkungan yang buruk memperparah situasi. Salah satu buktinya adalah banyaknya sampah yang tidak diolah dengan baik, menyebabkan pencemaran lingkungan.

Kenapa krisis air dan sanitasi di negara ini masih menjadi masalah?

Alasan utamanya adalah pemerintah menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang menyerahkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk air, kepada pihak asing dan swasta. Akibatnya, negara kekurangan dana untuk infrastruktur air karena sumber pendapatan besar telah dikuasai asing.
Kebijakan ekonomi yang mendukung eksploitasi hutan dan pembangunan tambang oleh swasta menyebabkan kerusakan dan pencemaran sumber air.
Lalu, infrastruktur air dan sanitasi sering diserahkan kepada pihak swasta. Investor swasta melihat proyek ini sebagai ladang bisnis, sehingga rakyat sebagai konsumen harus membayar untuk mengakses air, yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.

Kebijakan negara terkait sanitasi terkesan setengah hati dengan alokasi dana yang kecil dan metode pengolahan limbah yang sederhana. Hal ini menyebabkan kondisi lingkungan hidup masyarakat jauh dari bersih dan sehat.

Dalam Islam, air adalah kebutuhan asasi dan kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara. Negara wajib memastikan setiap individu bisa mengakses air bersih untuk kebutuhan dasar secara gratis.

Pembangunan infrastruktur air harus dibiayai dari kas negara (Baitul Mal). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan air harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Negara bertanggung jawab melakukan konservasi alam untuk menjaga fungsi hutan sebagai penyangga ekosistem air. Pengelolaan sanitasi dilakukan dengan metode terbaik dan melibatkan para ahli untuk memastikan kualitas air dan lingkungan yang baik.

Islam mendorong pemanfaatan kemajuan sains dan teknologi untuk mengelola sumber daya air dengan lebih efisien dan efektif. Para pakar seperti ahli ekologi, hidrologi, teknik kimia, dan kesehatan lingkungan akan diberdayakan untuk menghasilkan solusi terbaik.

Dengan penerapan sistem Islam yang komprehensif, krisis air dan sanitasi di Indonesia dapat diatasi, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap air bersih dan hidup dalam lingkungan yang sehat. Sistem ini akan membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.