Rania Rahma

    FOLLOW  

Analisis Perencanaan dan Pengembangan SDM dalam Mendorong Percepatan Aspek Pembangunan Ekonomi dalam

Politik | Sunday, 14 Jan 2024, 14:12 WIB

Perencanaan sumber daya manusia secara umum diartikan sebagai proses penentuan jumlah pegawai yang dibutuhkan suatu organisasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga dipandang sebagai suatu proses perencanaan yang teratur dan terstruktur secara berkesinambungan. Tujuan utama perencanaan sumber daya manusia adalah untuk memastikan keterlibatan karyawan secara maksimal di tempat kerja. Selain itu, proses perencanaan ini memastikan bahwa jumlah pekerja sesuai dengan kebutuhan, yaitu tidak ada kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. Tiga fungsi dasar perencanaan sumber daya manusia meliputi a). perkiraan tenaga kerja, b) mengelola permintaan pegawai dan pasokan yang tersedia di pasar dan c) menjaga keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan prediksi permintaan.Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif atas pesaing, Menurut teori dari Gould (1984) menjelaskan bahwa untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing, fungsi sumber daya manusia yang strategis dapat dimanfaatkan untuk menemukan berbagai cara menghasilkan keuntungan, sehingga menunjukkan bahwa fungsi-fungsi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing organisasi. Menurut Teori Byers dkk. (1980) menguraikan bahwa kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan strategis dibedakan melalui sumber daya manusia dalam tiga bidang: penghematan biaya, kemampuan beroperasi secara efisien, dan kemampuan menerima organisasi baru dan perubahan operasi. Dwevedi (2012) menjelaskan, “Untuk merencanakan keseimbangan masa depan dengan membandingkan jumlah karyawan yang dibutuhkan dengan jumlah karyawan saat ini yang diharapkan tetap berada dalam organisasi, manajer proyek harus memberikan lebih banyak waktu kepada spesialis SDM untuk menangani masalah ini”.Alasan Kenapa Terjadinya Perubahan Dari Perencanaan Ekonomi Ke Perencanaan Pembangunan Menurut Michael P. Todaro (1983: 165). Dalam buku Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga menyatakan bahwa : “Perencanaan ekonomi bisa diartikan dengan suatu usaha pemerintah yang sungguh-sungguh untuk mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam jangka panjang dan untuk mempengaruhi secara langsung dan dalam beberapa hal, bahkan mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel ekonomi yang penting dari suatu negara (penghasilan, konsumsi, lapangan kerja, investasi, tabungan eksport, import dan lain-lain dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan”. Pada pelaksanaannya pembangunan yang menitikberatkan bidang ekonomi belum berhasil memajukan perkembangan masyarakat mencapai kesejahteraan.

Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh banyak variabel.Upaya pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang yang banyak mengalami kegagalan.

A) Adanya ciri-ciri negara yang terbelakang. B) Lingkaran setan kemiskinan.

C) Tingkat pembentukan modal yang rendah.

D) Hambatan sosio-budaya.

E) Efek dari globalisasi menjadikan komunikasi antar masyarakat maju dengan masyarakat berkembang semakin mudah tetapi menimbulkan hasrat dari masyarakat negara berkembang ingin meniru pola konsumsi negara maju disebut demonstration effect.

F) Dampak kekuatan internasional.

Proses Perencanaan Pembangunan.

1. Dimulai dari pandangan dan tujuan politik pemerintah, perencanaan itu berusaha menetapkan tujuan kebijaksanaan, terutama sekali menyangkut pembangunan ekonomi masa depan.

2. Suatu rencana pembangunan menyusun stretegi yang ditujukan untuk mencapai saran-saran tersebut, yang biasanya dimasukkan dalam target spesifik.

3. Rencana itu berusaha menciptakan koordinasi secara terpusat, pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan prinsip-prinsip dalam negeri yang konsisten, memilih tindakan-tindakan yang optimal mengenai implementasi strategi dan mencapai target, dan dimaksudkan untuk bisa dipergunakan sebagai kerangka kerja dalam mengarahkan keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan selanjutnya dari hari ke hari.

4. Perencanaan itu mencakup seluruh perekonomian (dan karena itu perencanaan itu adalah ‘komprehensif’, bertentangan dengan perencanaan ‘kolonial’ atau ‘sektor pemerintah’).

5. Untuk mengusahakan secara optimal dan konsisten, rencana komprehensif itu harus lebih banyak menggunakan model ekonomi makro yang diformulasi, dan akan dipergunakan untuk proyeksi pelaksanaan ekonomi yang direncanakan untuk masa yang akan datang.

6. Suatu rencana pembangunan biasanya meliputi jangka waktu, katakanlah 5 tahun, dan secara fisik dinyatakan sebagai dokumen rencana jangka menengah (medium term plan document), yang mungkin saja berhubungan dengan perspektif rencana jangka panjang dan dilengkapi dengan rencana tahunan.

Dalam merencanakan pembangunan ekonomi Indonesia, sebaiknya fokus pada beberapa dokumen yang dijadikan landasan/rujukan strategi dan kebijakan. GBHN memuat model umum dan model dasar jangka panjang, yang tujuan utamanya adalah “meletakkan landasan kokoh bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri, menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.” Pada saat yang sama, fokus rencana pembangunan jangka menengah dan panjang adalah "pembangunan ekonomi dengan tujuan terkoordinasinya pengembangan industri dan pertanian serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat". Jika dicermati tujuan dan sasaran pembangunan sebenarnya sangat abstrak sehingga tidak mudah untuk memeriksa apakah tujuan tersebut telah tercapai.

Namun demikian dengan menggunakan berbagai indikator pembangunan ekonomi yang umum digunakan, terlihat adanya keberhasilan pembangunan yang signifikan dalam bidang ekonomi, misalnya:

1. Laju pertumbuhan ekonomi selama PJP I rata-rata 6,8% per tahun.

2. Penduduk miskin berkurang, dari 40,1% awal orde baru menjadi 13,73% tahun 1993.

3. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) sudah mengalami pergeseran dari dominasi pertanian ke dominasi industri.

4. Kontribusi sektor pertanian menurun dari 49,3% (tahun 1969) menjadi hanya 18,5% (tahun 1993).

5. Kontribusi sektor industri meningkat dari 9,26% menjadi 22,3% untuk kurun waktu yang sama.

6. Perdagangan luar negeri meningkat pesat, ekspor meningkat 42 kali lipat dan impor meningkat 3 kali selama PJP I tersebut.

Selain indikator tersebut, masih banyak indikator lain yang bisa dipakai sebagai gambaran yaitu; pengendalian inflasi, konsumsi energi, cadangan devisa, Investasi dan lain-lain. Yang kesemuanya itu menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang baik. Namun demikian memang tidak semuanya berhasil seperti yang kita harapkan, karena masih ada beberapa kondisi yang kurang berhasil yaitu:

1. Kesenjangan pendapatan antar masyarakat masih tinggi.

2. Hutang luar negeri meningkat.

3. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan sehingga merusak ekosistem.

4. Pemborosan anggaran dan korupsi yang tidak bisa dikendalikan, dan sebagainya. Berbagai penyakit ekonomi tersebut tidak bisa dihilangkan/dikendalikan, yang akhirnya memberi kontribusi pada runtuhnya kekuasaan orde baru (1998) dengan meninggalkan situasi ekonomi yang dilanda krisis, yang sampai sekarang masih belum sepenuhnya pulih.

Untuk mengatasi pelaksanaan reformasi, dokumen pembangunan juga telah diubah oleh pemerintah ini. Salah satu dokumen yang menjadi acuan pembangunan jangka panjang adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat dilihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 20 tahun. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan tujuan dibentuknya pemerintahan nasional Indonesia yang berupa visi, misi dan arah pembangunan nasional. Selama 20 tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi persaingan dan ketidakpastian global yang semakin meningkat, pertumbuhan populasi dan dinamika sosial yang semakin beragam. Pada bagian lain menunjukkan bahwa di era globalisasi, informasi memiliki nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mencapai daya saing nasional, serta merupakan kemampuan yang diperlukan suatu negara untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Pada saat yang sama, arah pembangunan jangka panjang Indonesia (2005-2025) sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional 2005-2025. Visinya adalah : “Membangun Indonesia yang maju, mandiri, adil, demokratis, aman dan bersatu dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia”, Sedangkan misinya adalah:

1. Mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri.

2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Visi dan Misi ini memang sejalan dengan tujuan pembangunan sebagaimana tersurat dalam pembukaan UUD 1945.

Dengan berlandaskan Visi dan Misi tersebut, maka disusun sasaran pokok Pembangunan jangka panjang adalah sebagai berikut:

1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dimana pertanian (dalam arti luas) dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan Produk-produk secara efisien dan modern, industri manufaktur yang berdaya saing global menjadi motor penggerak perekonomian, dan jasa menjadi perekat ketahanan ekonomi.

2. Pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai sekitas US $ 6.000, dengan tingkat pemerataan yang relatif baik dan jumlah penduduk miskin tidak lebih besar dari 5 persen.

3. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. Jika kita melihat visi dan misi pembangunan di atas, maka tidak ada yang perlu dipertanyakan sepanjang visi-misi tersebut betul-betul menjadi acuan kebijakan dan aksi untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Yang menjadi permasalahan adalah untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut ada prakondisi yang harus dicapai lebih dulu, yaitu adanya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (clean government and good governance).

Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana terdiri dari pelatihan-pelatihan komprehensif dan bertingkat. Pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi semua pegawai yang sudah atau merencanakan karir sebagai fungsional perencana. Pelatihan Fungsional Penjenjangan Perencana mengakomodasi kebutuhan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), yang bekerja di bidang penelitian, perencanaan, dan pembangunan. Pelatihan ini terdiri atas enam jenjang:

• Tingkat Pertama (7 Minggu)

• Tingkat Muda (5 Minggu)

• Tingkat Madya (3 Minggu)

• Tingkat Utama (1 Minggu)

Training of Trainers (TOT) Jabatan Fungsional Perencana (JFP) (3 Minggu).

Dalam perencanaan pembangunan ini memiliki Substantif Perencanaan (BAPPENAS) Sementara teori perencanaan arus utama semakin terfokus pada sisi prosedural dalam perencanaan, perkembangan eksternal pada sisi substantif semakin mendorong profesi perencana ke arah yang baru. Pelatihan dalam sub tema Substantif Perencanaan akan sangat bermanfaat bagi semua pihak yang bergerak di bidang penelitian dan perencanaan dan pembangunan (khususnya BAPPENAS) yang fokus kepada perencanaan pembangunan daerah, serta fungsional peneliti dan akademisi yang sedang atau akan menyusun satu tulisan ilmiah tentang perencanaan pembangunan, baik untuk kegiatan akademis atau jurnal ilmiah. Topik pelatihan dalam sub-tema ini meliputi:

• Perencanaan Pembangunan Daerah (4 Minggu)

• Perencanaan Pembangunan Daerah RPJMD (2 Minggu)

Menurut Teori Hax (1985) menekankan pentingnya peran strategi sumber daya manusia dan menunjukkan bahwa untuk mempertahankan organisasi dalam jangka panjang dan memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang, perumusan dan tindakan strategi sumber daya manusia harus didasarkan pada tujuan yang terkoordinasi dan menciptakan rencana tindakan yang spesifik dan efektif.

Ini dianggap sebagai komponen penting dari strategi tingkat organisasi. Perencanaan sumber daya manusia harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan lingkungan independen jangka panjang. Meskipun pemerintah pusat dan lembaga/organisasi pembangunan ekonomi daerah sering kali memimpin dalam merumuskan rencana pembangunan ekonomi, pemerintah daerah/daerah dapat memainkan peran utama. Berperan dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang meningkatkan lapangan kerja, basis pajak daerah, kelestarian lingkungan hidup, keadilan sosial dan kualitas hidup yang baik.

Oleh karena itu, perencanaan sumber daya manusia juga harus merupakan proses yang tidak terputus dan berkelanjutan. Pelatihan subtopik ini dirancang untuk membantu pejabat publik setempat lebih memahami strategi dan alat yang dapat mereka gunakan untuk mendorong pembangunan ekonomi di wilayah yurisdiksi mereka masing-masing.Topik pelatihan dalam sub-tema ini meliputi:

• Dasar-dasar Perencanaan (10 Hari)

• Monitoring dan Evaluasi (5 Hari)

• Indikator Pembangunan (5 Hari)

• Perencanaan dan Penganggaran Daerah (5 Hari)

• Perencanaan dan Penganggaran Desa (5 Hari)

• Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (5 Hari)

• Perencanaan Partisipatif (5 Hari)

• Perencanaan Proyek (5 Hari)

• Penilaian Kelayakan Program dan kegiatan (5 Hari)

• Pro Poor Planning and Budgeting ( 5 Hari) • Perencanaan Pembangunan Hijau (5 Hari)