Thareza Tifany

    FOLLOW  

Penyimpangan Konsep Wawasan Nusantara : Anggapan Putra Daerah yang Layak Menjadi Kepala Daerah

Pendidikan dan Literasi | Tuesday, 01 Aug 2023, 16:17 WIB

Menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1998 yang juga tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, Wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang dan sikap yang dimiliki oleh bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan, menurut pendapat salah seorang ahli yaitu Hasan Habib, Wawasan Nusantara merupakan satu kebulatan wilayah nasional, termasuk di dalamnya satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, sosial budaya, ekonomi dan satu kesatuan hankam.

Dalam konsep Wawasan Nusantara yang telah berkembang sejak dahulu, hal yang menjadi fokus utama adalah hanya mengenai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Tetapi, seiring dengan semakin banyaknya perubahan yang terjadi dan perkembangan zaman yang semakin cepat dan kompleks, Wawasan Nusantara kini juga mencakup pandangan akan adanya kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Konsep Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya sendiri adalah cara pandang masyarakat Indonesia yang memandang perbedaan sosial budaya dalam hal ini mengenai perbedaan suku, bahasa, agama, ras, budaya dan adat istiadat yang sangat beragam di Indonesia sebagai satu kesatuan, dan perbedaan tersebut merupakan suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya.

Berdasarkan cara pandang tersebut, harusnya perbedaan dalam aspek sosial dan budaya seperti perbedaan suku, agama, ras dan kebudayaan tidak lagi dianggap menjadi persoalan yang mengancam persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Namun, nyatanya pengimplementasian cara pandang tersebut masih mengalami banyak sekali kendala atau tantangan yang cukup menyulitkan.

Salah satu contoh penyimpangan terhadap konsep Wawasan Nusantara dalam aspek sosial budaya adalah masih kuatnya anggapan bahwa dalam menentukan kepala daerah, putra daerahlah yang layak untuk dipilih.

Menurut pendapat saya, hal tersebut dapat terjadi karena beberapa alasan yaitu :

1. Putra daerah dianggap lebih mengenal budaya dan adat istiadat dari daerah itu dibandingkan jika dipilihnya kepala daerah dari seseorang yang bukan berasal dari daerah tersebut.

Sehingga, diharapkan kepala daerah yang dipilih dari putra daerah telah memahami keadaan daerah yang akan dipimpinnya.

2. Kemauan yang kuat dari masyarakat daerah untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat atau ketentuan hukum tidak tertulis yang sudah diyakini sejak zaman dahulu mengenai kepala daerah yang memang harus berasal dari daerah tersebut.

3. Keyakinan masyarakat daerah bahwa dalam memilih kepala daerah haruslah memilih putra daerah yang memiliki garis keturunan bangsawan daerah tersebut.

Contohnya saja di daerah yang masih kental akan adat dan budaya kerajaan seperti keraton. Mereka akan memilih kepala daerah dengan garis keturunan atau silsilah raja ataupun bangsawan di daerah tersebut.

4. Anggapan bahwa kepala daerah yang dipilih dari daerah atau suku lain tidak secakap atau sehebat kepala daerah dari daerah tersebut yang dianggap lebih unggul.