Abah Konten

    FOLLOW  

Pendekatan Komunikasi, Kunci Menaklukkan Tantangan Penerapan Etika Pelayanan Publik

Info Terkini | Friday, 21 Jul 2023, 21:57 WIB

JAKARTA – Penerapan etika pelayanan publik menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada warga Ibukota. Sebagai bagian dari penyelenggara negara, penerapan etika yang baik pun menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Subkoordinator Urusan Penyuluhan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Rinaldi mengatakan, etika dan pelayanan publik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan sangat mempengaruhi output layanan.

“Kita semua pasti pernah mengakses layanan publik, ada yang merasa sangat puas, puas, tidak puas atau bahkan sangat tidak puas atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diterima,” ungkap Rinaldi saat menjadi pembicara dalam forum Pojok Pintar Manajemen, bertema Tantangan Penerapan Etika di Institusi Pelayanan Publik, disiarkan melalui Youtube PPM Manajemen (21/07).

“Berbagai pengalaman tersebut, utamanya sangat ditentukan oleh bagaimana etika penyelenggara pelayanan publik yang diterapkan oleh pemberi layanan,” sambung Rinaldi.

Rinaldi mengatakan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat secara transparan, efektif, efisien, inklusif, adil dan berkesinambungan.

Menurutnya, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik, seluruh pegawai di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terikat pada aturan etika penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik khususnya pada Pasal 34.

“Ya dalam menjalankan tugas, Kami selalu menjaga etika dengan baik, dimana Kami harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, professional, tidak mempersulit, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas,” imbuh Rinaldi.

Strategi DPMPTSP DKI Jakarta Hadapi Tantangan Penerapan Etika

Rinaldi menyebut terdapat sejumlah tantangan yang muncul ketika penegakkan etika hendak dilakukan.

Tantangan itu diantaranya konflik kepentingan, kurangnya sumber daya, budaya organisasi yang tidak mendukung, kompleksitas peraturan dan birokrasi, ketidakpastian dan perubahan lingkungan, perbedaan nilai individu dan nilai organisasi, serta persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Ini adalah tantangan yang juga relevan dalam pelayanan publik, stigma birokrasi yang terkesan rumit dan berbelit membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik rendah,” jelas Duta Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) dan Best Presenter Public Relations Indonesia Awards 2020 s.d. 2023 itu

Rinaldi mengatakan, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan berbagai upaya guna menaklukkan berbagai tantangan tersebut, salah satunya melalui pendekatan komunikasi. Menurutnya, komunikasi sangatlah penting guna membangun kepercayaan publik serta reputasi yang baik.

“Pelayanan Publik adalah tentang Kepercayaan Publik, berangkat dari pemahaman tersebut maka DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menjalankan Government Branding Kampanye Publik Urus Izin Sendiri itu Mudah yang bertujuan mengubah stigma dan membangun reputasi DPMPTSP di mata publik,” papar Rinaldi

Tidak hanya itu, Rinaldi mengungkapkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga terus melakukan penguatan internal dengan melakukan perubahan paradigma pelayanan publik.

“Government Branding dilakukan secara terpadu dengan pendekatan komunikasi terintegrasi melalui perencanaan, implementasi dan evaluasi yang komprehensif,” kata Rinaldi.

Namun begitu, Rinaldi mengatakan masyarakat juga memiliki peranan penting dalam mengawal pelaksanaan etika penyelenggara pelayanan publik, melalui penerapan perilaku mengakses pelayanan publik secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga.

“Dengan demikian, maka pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima dapat benar-benar terwujud di bumi pertiwi. Urus Izin Sendiri itu Mudah, Sukses Jakarta untuk Indonesia” pungkas Rinaldi.

Peran Pemimpin dalam Penerapan Etika Pelayanan Publik

Sementara itu, Tokoh Nasional Pemberantasan Korupsi Indonesia, Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007 sekaligus Chairman of Advisory Committee Koalisi Anti Korupsi Indonesia, Erry Riyana Harjapamekas juga mengungkapkan betapa pentingnya etika dalam pelayanan publik. Erry pun mengapresiasi kredo atau tata nilai yang selama ini telah diterapkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

“Pelayanan publik menurut saya sangat penting dan sangat utama, itulah tujuan utama reformasi birokrasi, supaya pelayanan publik kita menjadi baik seperti kredonya tadi pelayanan prima, tapi mestinya ditambahin pelayanan prima dan bersih, jadi bersih dari suap, bersih dari gratifikasi, bersih dari apapun,” ungkap Erry saat menjadi pembicara dalam forum Pojok Pintar Manajemen (PPM), bertema Tantangan Penerapan Etika di Institusi Pelayanan Publik, disiarkan melalui Youtube PPM Manajemen (21/07).

Erry pun menyebut penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta saat ini sudah banyak mengalami perubahan menjadi jauh lebih baik. Menurutnya, Jakarta sudah berhasil menerapkan etika yang baik dalam pelayanan publiknya.

“Di DKI sih sudah banyak perbaikan, bahkan ada teman saya yang kaget, begitu mudahnya, dan dia mau ngasih duit, maksudnya sebagai ucapan terima kasih, itu kemudian ditolak. Dia sampai kaget, lupa bahwa sekarang gak usah pakai duit lagi,” tegas Erry.

Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Yayasan PPM, Tjahjono Soerjodibroto mengungkapkan betapa pentingnya peran pemimpin dalam penerapan etika di sebuah institusi pelayanan publik. Menurutnya, para pemimpin berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan perilaku yang benar dan mencegah perilaku yang tidak etis.

“Pemimpin juga berperan sebagai pembentuk nilai dari individu atau anggota organisasi yang diterapkan secara konsisten,” ungkap Tjahjono.

Lebih lanjut, Tjahjono mengatakan penerapan etika dapat membawa dampak lebih tinggi dalam kehidupan sehari-hari dan menentukan keberhasilan organisasi. Etika menjadi suatu pegangan yang tidak lekang oleh waktu.

“Kesadaran dan kedewasaan etika merupakan sebuah pegangan yang harus dijaga” imbuh Tjahjono.

Tjahjono menyebut, dari waktu ke waktu tantangan yang dihadapi pemerintah semakin berat karena penilaian etika bergerak secara dinamis seiring dengan perubahan waktu dan paradigma yang tumbuh di masyarakat.

“Pandangan negatif yang terbentuk dari kasus pelanggaran etika dalam Pelayanan Publik dapat berdampak membentuk stigma yang menyeluruh pada penyelenggara pemerintahan, bukan hanya pada institusi yang terkena kasus,” pungkas Tjahjono.