Harliantara

    FOLLOW  

Publisher Rights, Transformasi Digital dan Pelajaran Startup

Eduaksi | Friday, 10 Mar 2023, 18:14 WIB

Presiden Joko Widodo memberi arahan agar Rancangan Peraturan Presiden yang mengatur Publisher Rights bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan sejak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari 2023.

Arahan Presiden itu telah ditindaklanjuti dengan mengajukan izin prakarsa melalui Kementerian Sekretariat Negara serta pembahasan bersama pemangku kepentingan mengenai materi rancangan Perpres berjudul Kerja Sama Platform Digital dan Media untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Secara garis besar isi rancangan perpres tersebut memuat substansi kewajiban kerjasama platform digital dengan perusahaan pers di Indonesia untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Menkominfo telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pers dan para konstituen seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AMSI (Asosiasi Media Siber Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia), SMSI (Serikat Media Siber Indonesia), dan lain-lain.

Para Presiden RI memiliki cara dan gaya tersendiri untuk membantu meningkatkan kualitas media massa dan kompetensi SDM jurnalistik. Seperti halnya kiat Presiden RI ketiga BJ Habibie yang sering mengajak langsung tim wartawan untuk mengunjungi pusat peradaban unggul dunia dan industri canggih di negara maju. Habibie begitu getolnya membantu para jurnalis untuk bertransformasi sesuai dengan perkembangan teknlogi saat itu. Agar mereka mengetahui dan bisa menulis secara detail tentang transformasi teknologi dan industri. Banyak wartawan yang diberi kesempatan magang di negara maju oleh Presiden BJ Habibie.

Presiden ke-3 RI yang juga perintis Koran REPUBLIKA itu juga sangat memperhatikan aspek perlindungan profesi jurnalus selain meningkatkan kompetensi hadapi persaingan global juga menyangkut kesejahteraan keluarga wartawan dan aspek keselamatan kerja.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia butuh sekitar sembilan juta talenta digital untuk lima belas tahun ke depan. Untuk itu Presiden menginstruksikan kementerian terkait untuk mempercepat transformasi digital. Tranformasi itu terhadap para jurnalis.

Instruksi Presiden ditindaklanjuti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyelenggarakan pelajaran atau mata kuliah startup digital. Untuk itu Kemenkominfo juga membantu menyediakan modul berstandar nasional serta narasumber nasional dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) startup digital. Pelatihan tersebut sebaiknya termasuk membuat platform atau aplikasi digital untuk menampung karya kreator konten atau jurnalisme warga.

Mata pelajaran yang direncanakan hadir pada tahun 2022 itu telah dipersiapkan mulai tahun ini untuk memberikan pelatihan startup kepada guru dan dosen yang nantinya akan mengampu pelajaran tersebut. Selain guru dan dosen perlu juga untuk jurnalis online.

Transformasi digital juga sangat berguna untuk menangani masalah data untuk segala bidang. Oleh sebab itu dibutuhkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Pembangunan PDN mesti disertai dengan standar keamanan yang sangat tinggi dengan teknologi cloud computing berkelas internasional.Anggaran Kominfo dari APBN maupun dari sumber Universal Services Obligation (USO ) yang dipungut dari perusahaan telekomunikasi perlu difokuskan untuk transformasi digital segenap masyarakat. Termasuk untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Menurut Dirut BAKTI Anang Latif, rata-rata, setiap tahun, pihaknya mengelola dana USO untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi sekitar Rp 2,5 triliun. Jumlah sebesar itu merupakan dana yang sangat besar untuk transformasi digital seluruh lapisan masyarakat.

Transformasi digital bisa efektif jika disertai dengan SDM yang cukup. Terutama SDM yang terkait dengan pembuatan program digital. Salah satu segmen yang perlu mendapat pelatihan program digital adalah para jurnalis. Saatnya Kemenkominfo memperluas program peningkatan kemampuan bagi jurnalis untuk bisa menguasai dan terampil bidang digital. Untuk mendukung percepatan transformasi digital, Indonesia memerlukan ratusan ribu talenta digital setiap tahunnya.

Perlu Program Coding Journalism Academy (CJA) oleh Kemkominfo untuk memberikan kesempatan kepada para jurnalis. Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo.

*) Harliantara, Tenaga Ahli Komunikasi Penyiaran Kominfo, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Presiden FDR (Forum Diskusi Radio) Indonesia.