Desi Fitriana

    FOLLOW  

POLITIK HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Politik | Tuesday, 30 Nov 2021, 09:00 WIB

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik (UU KIP) merupakan perwujudan pelaksanaan tugas negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Pemenuhan Informasi Publik merupakan salah satu Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Pembentukan UU KIP mempunyai makna yang penting secara filosofis, soiologis dan yuridis. Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat rakyat berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pemenuhan Informasi Publik.

Secara sosiologis, kehadiran UU KIP merupakan wujud pemenuhan kebutuhan akan informasi publik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta secara yuridis, tindakan pemerintah dengan menerbitkan UU KIP pada asasnya didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh hukum sebagai landasan penerapan Keterbukan Informasi Publik dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Politik hukum Keterbukaan Informasi Publik ditinjau dari substansi hukum diwujudkan dalam kebijakan dasar serta peraturan teknis pelaksanaannya. Regulasi yang perlu dibuat adalah pembentukan Komisi Informasi Daerah

untuk mewadahi penyelesaian sengketa informasi publik. Dalam hal struktur telah diatur dengan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Untuk membentuk budaya Keterbukaan Informasi Publik dalam masyarakat merupakan tugas pemerintah lewat mekanisme birokrasi di dalamnya.
UU KIP dibuat untuk mewujudkan hukum yang responsif yaitu dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan sosial. Implementasi UU KIP yang responsif tergantung dari politik hukum dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah.