Jouron

Membangkitkan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Bisnis | 2021-04-25 14:14:37

Dunia menghadapi tantangan berat saat pandemi covid-19 menghantam berbagai bagian kehidupan manusia termasuk ekonomi. Indonesia tanpa terkecuali terkena dampak ekonomi cukup parah akibat pandemi corona ini.

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) kena gelombang pandemi cukup parah. Ada sekitar 30 jutaan UMKM yang kena dampak langsung dan tidak langsung pandemi covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat 17,8 persen perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi covid-19. Sebanyak 25,6 persen perusahaan merumahkan pekerjanya, dan 10 persen perusahaan melakukan keduanya.

Survei Kemnaker pada 2020 itu menunjukkan sekitar 88 persen perusahaan terdampak pandemi yang mengakibatkan kerugian pada operasional perusahaan. Kinerja perusahaan ini pun berdampak langsung pada kinerja industri perbankan yang harus melakukan restrukturisasi kredit.

Tak heran jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 minus 2,07 persen. Tren yang sama diperkirakan berlanjut di kuartal I 2021.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal satu 2021 kemungkinan minus satu persen hingga minus 0,1 persen. Memang, proyeksi ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan sepanjang 2020 yang minus 2,07 persen.

Proyeksi pertumbuhan itu didasari dari kegiatan ekonomi di Indonesia yang mulai menunjukkan adanya pemulihan.

Untuk 2021, proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,3 persen hingga 5,3 persen. Angka ini turun jika dibandingkan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021, yakni rentang 4,5 persen sampai 5,5 persen.

Presiden Jokowi berharap angka 5 persen bisa dicapai,sementara lembaga-lembaga global seperti OECD memperkirakan 4,9 persen. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia masing-masing memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8 persen dan 4,4 persen pada 2021.

Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mengembalikan ekonomi ke zona hijau alias plus?

Laporan Terbaru Ekonomi Bank Dunia menyebut bahwa vaksinasi menjadi salah satu upaya penting untuk melakukan pemulihan ekonomi di wilayah Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, mengatakan vaksinasi dan reformasi kebijakan yang signifikan dapat mendorong kegiatan perekonomian dan mencegah kerugian lebih dalam akibat covid-19.

"Di negara di mana pengendalian covid-19 belum tercapai seperti Indonesia dan Filipina vaksinasi yang cepat menjadi prioritas," demikian pernyataan laporan Bank Dunia Edisi April 2021 berjudul "Pemulihan Belum Merata", Jumat (26/3).

Namun, vaksinasi saja dinilai tidak bisa mengakhiri pandemi secara cepat. Ada masalah urgen lainnya, yakni distribusi vaksin.

Distribusi vaksin masih menjadi risiko di sejumlah negara, bahkan keterlambatan vaksin dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi. Pada sisi negatif, keterlambatan distribusi vaksin dapat mengakibatkan berlarut-larutnya infeksi dan pembatasan kegiatan masyarakat yang diterapkan, sehingga dapat mengurangi pertumbuhan sekitar satu persen.

Lambatnya penanggulangan global terhadap virus corona juga dapat meningkatkan risiko kemunculan varian-varian baru. Hal ini bisa lebih menular hingga resisten terhadap jenis vaksin yang ada.

Meskipun produksi vaksin dinilai cukup untuk melindungi seluruh orang dewasa di dunia pada akhir 2021, kemanjuran (efikasi) dan distribusi vaksin yang tidak merata menyiratkan bahwa kebanyakan negara masih belum dapat mencapai tingkat imunitas kelompok (herd immunity).

Bank Dunia menyatakan bahwa beberapa estimasi menunjukkan pada akhir 2021, dalam skenario yang paling optimistis, cakupan vaksinasi yang disesuaikan dengan kemanjuran vaksin di negara-negara berpenghasilan tinggi akan mencapai 81 persen, dan di negara-negara berkembang hanya 55 persen.

Arti penting percepatan vaksinasi juga disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bebragai kesempatan. Erick menyatakan vaksinasi merupakan salah satu bagian penting dari tiga game changer yang ada untuk memulihkan ekonomi.

Keamanan stok vaksin, distribusi vaksin, dan percepatan vaksinasi menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. "Vaksinasi menjadi kunci pemulihan ekonomi," kata Erick Thohir.

Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan pemerintah sudah mengamankan hampir 340 juta vaksin gratis. Jumlah ini cukup untuk 170 juta orang sehingga pada Desember 2021 atau Februari 2022 bisa tuntas vaksinasi 70 persen.

Pemerintah juga sudah menyiapkan program vaksin gotong royong untuk swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya. Erick menilai program gotong royong akan membantu percepatan program vaksinasi Indonesia dan pemulihan ekonomi.

Ekonomi Global Terbantu Vaksinasi

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pemulihan ekonomi domestik terus berlanjut dengan masifnya program vaksinasi. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Riza Tyas, menyampaikan program vaksinasi yang terjadi di kancah global telah terbukti percepat pemulihan ekonomi.

"Pertumbuhan ekonomi global yang terus membaik, meski belum merata, salah satunya terjadi karena akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, terutama di negara maju," kata Riza.

Akselerasi pelaksanaan vaksinasi telah terjadi di negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Menurut data Bloomberg pada 15 Maret 2021, program vaksinasi per persen total populasi paling tinggi adalah Israel (107 persen), diikuti Uni Emirat Arab (66,1 persen), Inggris (39,2 persen), Amerika Serikat (33,3 persen), dan Denmark (14,4 persen).

Indonesia sendiri masih satu persen terhadap total populasi dengan total secara global capai 4,6 persen. Akselerasi secara merata juga terjadi di negara-negara Eropa.

Riza mengatakan akselerasi ini didukung dengan kemampuan negara tersebut dalam mengamankan pasokan vaksin dan pelaksanaan vaksinasinya. "Kita bisa lihat dengan akselerasi program vaksin di negara maju, ekonomi mereka berangsur membaik dan lebih kuat, seperti terjadi di Eropa, juga AS."

BI melihat program vaksinasi di Indonesia juga telah lebih masif dan cepat dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Padahal kondisi secara demografi dan geografi tergolong lebih sulit.

Ia meyakini kondisi perekonomian domestik akan terus membaik seiring dengan vaksinasi dan perbaikan ekonomi global. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia kini terus meningkat yang dapat meningkatkan kinerja ekonomi, khususnya sektor industri.

Perbaikan tersebut telah terbukti meningkatkan kinerja ekspor Indonesia untuk produk manufaktur seperti besi baja, bijih logam, kimia organik, dan mesin listrik. Ini seiring dengan membaiknya permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia.

Pekerjaan rumah yang masih dikerjakan saat ini adalah mendorong permintaan domestik lebih lanjut. Tingkat konsumsi yang masih rendah membutuhkan sinergi kebijakan ekonomi nasional yang terus diperkuat.

Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 dapat meningkat pada kisaran 4,3-5,3 persen.

Perlindungan Sosial dan Terobosan Ekonomi

Game changer lainnya, program perlindungan sosial dan dukungan keberlanjutan usaha di semua sisi dan level. Kebijakan fiskal memainkan peran penting di sini.

Program perlindungan sosial diberikan kepada 40 persen masyarakat termiskin dan kelompok rentan. Ada program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, kartu pra kerja, diskon listrik, dan kuota internet akan diberikan kepada kelompok tersebut.

Dukungan keberlanjutan dunia usaha diberikan dengan fokus utama UMKM. Namun, korporasi juga akan mendapat dukungan begitu pula akan ada program prioritas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.

Hal penting lainnya terkait dengan terobosan kebijakan ekonomi atau dalam bahasa lain disebut reformasi struktural. Indonesia harus bisa keluar dari pandemi dengan lingkungan ekonomi yang berbeda dari sebelumnya.

Reformasi struktural sangat penting dilakukan agar saat pandemi selesai Indonesia memiliki lingkungan ekonomi yang berbeda.

Salah satu langkah dalam mempercepat reformasi struktural melalui pembentukan Undang Undang 11/2020 tentang Cipta Kerja. Tantangan ekonomi bisa segera terjawab seperti menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, pemberdayaan UMKM, reformasi kebijakan, pengembangan lembaga pengelola investasi, dan perbaikan kemudahan berbisnis.

Pemerintah pun turut membentuk sovereign wealth fund (SWF) yakni Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) yang diharapkan mampu menarik investor. Tujuannya, untuk membangun Indonesia dengan mengoptimalkan aset dan investasi, terlebih dahulu dari investasi swasta.