Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Shabrina Zahra R.

Krisis Kemajuan Bangsa: Pendanaan Hanya Mentok di Beasiswa

Riset dan Teknologi | 2026-11-15 16:23:39

APBN bisa mengeluarkan dana sebesar 42-57 Triliun per tahunnya untuk anggaran beasiswa. Dana ini kemudian dialokasikan untuk para penerimanya baik di dalam maupun luar negeri. Sebanyak 6-8 triliun dikeluarkan untuk sekitar 2000 penerima beasiswa baru LPDP ke luar negeri. Mengutip laman resmi LPDP, Senin (23/2), data per 30 November 2025, total akumulasi dana abadi telah menembus Rp 154,11 triliun. Dana sebesar itu apakah negara tidak rugi jika ditinggal pergi oleh para penerimanya?

Apa keuntungan yang bisa didapat negara dengan memuat pelajar sebanyak itu? Pendanaan beasiswa ini, bukan sekadar tiket belajar gratis. Ada tanggung jawab besar yang melekat pada setiap penerimanya. Sejak awal menerima pendanaan, mereka berjanji untuk menandatangani komitmen untuk pulang ke Tanah Air setelah studi rampung. Tak hanya itu, mereka juga harus menyusun rencana pascastudi dan memaparkan bagaimana kontribusi nyata yang akan diberikan untuk Indonesia.

Jadi, bukan sekedar soal gelar, tapi juga soal dampak. Dalam aturan terbaru, LPDP menerapkan skema kewajiban yang dikenal dengan istilah 2N+1. Artinya, setiap alumni wajib mengabdi dan menetap secara fisik di Indonesia selama dua kali masa studi yang ditempuh. Jika masa kuliah magister berlangsung dua tahun, maka masa pengabdian yang harus dilakukan kepada Indonesia adalah empat tahun ditambah satu tahun, atau total lima tahun harus berkarya di dalam negeri.

Sekembalinya ke tanah air, mereka biasanya menjadi tenaga pendidik seperti guru dan dosen yang juga bertugas melakukan penelitian. Hal ini sesuai dengan rata-rata jurusan di luar negeri yang didanai oleh beasiswa yang identik dengan penelitian. Seperti pada bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Math), Bisnis/Manajemen, serta Ilmu Sosial dan Kesehatan.

Sayangnya, belum ada ilmuwan Indonesia yang berhasil mendapatkan penghargaan Nobel Sains. Belum ada juga inovasi karya anak bangsa yang benar-benar digunakan dalam keseharian kita. Alat-alat yang memudahkan keseharian kita semuanya berasal dari karya luar negeri. Mulai dari otomotif, elektronik, dan lain-lain. Padahal Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan wilayah yang luas, sangat cocok dijadikan bahan penelitian dan ide untuk inovasi selanjutnya. Anak bangsanya pun terbukti cerdas dan diakui oleh negara asing. Alasannya karena dana penelitian yang diberikan pemerintah hanya berkisar 0,25% PDB.

Sangat kecil jika dibandingkan dengan negara Vietnam yang sebesar 0,41 %, Thailand 0,94%, dan Malaysia yang mencapai 1,01% Kebanyakan negara lain, dananya disokong oleh industri swasta. Berbeda dengan Indonesia yang 71% dana penelitiannya bertumpu pada Perguruan Tinggi. Alasan lainnya karena kewajiban menerbitkan jurnal internasional per tahunnya sebagai bentuk pertanggung jawaban dana. Hal inilah yang membuat para ilmuwan tidak berani melakukan inovasi baru, dan beralih pada penelitian-penelitian yang aman.

Ditambah dengan kesibukan mereka sebagai dosen, menjadikan fokus mereka lebih fokus pada kegiatan belajar-mengajar daripada penelitian. Berbeda dengan negara Jepang yang tidak mematok jumlah jurnal wajib selama masa penelitian. Jepang membekali ilmuwannya untuk meneliti, sehingga dapat dikenal dengan kemajuan sektor teknologi dan otomotifnya hingga saat ini.

Sebenarnya, tanpa peraturan itu banyak anak bangsa cerdas di Indonesia yang sudah menghasilkan inovasi-inovasi baru. Seperti mobil listrik—Widya Wahana 1—karya mahasiswa ITS (1989), plastik dari limbah cangkang udang—Tim peneliti UNPAD (2023), Pemadam api dari kulit singkong—Aryanto Misel (2003), dan masih banyak penelitian lain yang belum terungkap. Sayangnya, inovasi mereka hanya berhenti pada pendanaan penelitian dari universitas saja. Tidak ada dukungan dari sektor industri untuk mereproduksi dan mempromosikan karya mereka di perdagangan. Akibatnya, banyak anak bangsa yang menarik karyanya oleh luar negeri untuk dikembangkan dalam sektor industri.

Dana beasiswa yang diberikan pemerintah pun tidak menghasilkan karya apapun yang memajukan nama bangsa. Kecerdasan dan ilmu yang didapat dari biaya ke luar negeri menjadi sia-sia. Sehingga negara Indonesia tidak pernah menciptakan karya apapun yang dapat dikenal negara lain. Maka tak heran jika Indonesia selama hampir 80 tahun masa kemerdekaannya masih dikatakan negara berkembang. Ada beberapa solusi untuk permasalahan ini yang bisa dilakukan pemerintah, jika ingin negara Indonesia semakin maju. Pertama, pemisahan ruang kerja antara dosen dengan ilmuwan peneliti.

Berikan pekerjaan terpisah antara keduanya, dan jaminan biaya hidup yang tetap untuk para peneliti agar bisa tetap fokus berinovasi. Kedua, mengubah model evaluasi bagi para ilmuwan dalam penelitian atau inovasi barunya. Sebab dalam sains, eksperimen yang gagal adalah hal yang wajar dan tetap bisa menghasilkan pengetahuan baru lainnya. Ketiga, menaikkan dana penelitian dari PDB dan melakukan dorongan insentif bagi industri swasta, agar mau ikut mendanai penelitian dan menghasilkan hasil penelitian.

Dengan begitu, menjadi ilmuwan peneliti bukan lagi pekerjaan sampingan nomor dua. Dosen bisa fokus mendidik, sedangkan ilmuwan bisa fokus meneliti saja. Ilmuwan juga tidak perlu ragu untuk berinovasi karena model evaluasi yang memudahkan penyiaran penelitian. Mereka juga tidak perlu takut terhalang dana. Pabrik baru juga akan dibuat dengan adanya industri swasta yang mau menaungi. Lowongan pekerjaan terbuka lebar bagi warga lokal. Investor asing pun melirik saham perusahaan di Indonesia, sehingga IHSG bisa naik dan nilai mata uang rupiah menguat di mata dunia. Indonesia pun semakin dikenal dengan inovasinya.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image