Refaliza Ailiyah
Asap Tak Mengenal Paspor: Karhutla dan Ujian Diplomasi Lingkungan Indonesia
Politik | 2026-11-05 00:51:17
Asap tidak mengenal batas wilayah. Ketika lahan gambut terbakar di Sumatra dan Kalimantan, angin dapat membawa kabut asap hingga ke Singapura, Malaysia, bahkan sebagian Thailand. Dalam beberapa musim kemarau, sekolah di negara tetangga diliburkan, penerbangan tertunda, dan warga diminta menggunakan masker. Karhutla pun berubah dari persoalan lingkungan domestik menjadi isu hubungan antarnegara.
Indonesia sebenarnya telah menunjukkan komitmen formal. Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Ratifikasi itu sempat dipandang sebagai sinyal positif bahwa Indonesia bersedia memikul tanggung jawab sebagai negara dengan hutan tropis dan lahan gambut terluas di kawasan.
Namun, komitmen di atas kertas harus dibuktikan di lapangan. Setiap kali asap kembali menyeberang, kritik dari negara tetangga muncul dan citra Indonesia sebagai pemimpin ASEAN ikut dipertaruhkan. Singapura, misalnya, memiliki aturan nasional yang memungkinkan penindakan terhadap perusahaan yang dianggap berkontribusi pada polusi asap lintas batas. Hal itu menunjukkan bahwa tekanan atas isu ini bukan sekadar retorika.
Ada tiga langkah yang perlu dipertimbangkan.
Pertama, transparansi data dan konsesi. Keterbukaan peta konsesi dan data titik panas memudahkan kolaborasi regional serta memperkuat posisi Indonesia ketika menanggapi tudingan. Tanpa data yang terbuka, kecurigaan mudah tumbuh dan diplomasi menjadi defensif.
Kedua, kerja sama teknis, bukan saling menyalahkan. Pertukaran informasi peringatan dini, dukungan peralatan pemadaman, dan penguatan kapasitas daerah dapat menjadi bentuk kerja sama yang saling menguntungkan. Bantuan dari negara tetangga sebaiknya dipandang sebagai kolaborasi, bukan ancaman terhadap kedaulatan.
Ketiga, pembenahan di hulu. Diplomasi paling efektif adalah ketika jumlah titik api di dalam negeri menurun. Penegakan hukum terhadap pemegang izin yang lalai, restorasi gambut yang konsisten, dan pengawasan pemerintah daerah akan lebih meyakinkan dunia daripada pernyataan di forum internasional.
Isu ini juga beririsan dengan agenda iklim global. Gambut yang terbakar melepaskan karbon dalam jumlah besar, sehingga karhutla memengaruhi posisi Indonesia dalam komitmen pengurangan emisi dan negosiasi pendanaan iklim. Kegagalan mengendalikan api dapat melemahkan daya tawar kita di forum internasional.
Pada akhirnya, kredibilitas sebuah negara dibangun dari kemampuannya mengelola rumahnya sendiri. Jika karhutla bisa ditekan secara nyata dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya melindungi warganya, tetapi juga menegaskan diri sebagai mitra regional yang bisa diandalkan. Udara bersih adalah kepentingan bersama, dan Indonesia punya peran kunci untuk menjaganya.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
