Ummu Firly
Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi
Kolom | 2026-11-09 17:27:54Spanduk bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili” dibentangkan mahasiswa di hadapan aparat saat demonstrasi di depan Gedung UOB, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Spanduk tersebut menjadi simbol kegelisahan atas kerusakan lingkungan yang terus terjadi dan tuntutan agar negara tidak membiarkan kepentingan korporasi mengalahkan keselamatan rakyat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya penetapan status bencana nasional untuk karhutla, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Tuntutan ini memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekadar urusan pohon yang terbakar atau hutan yang kehilangan tutupan. Ada persoalan tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, dan tanggung jawab negara yang patut dipertanyakan.
Islam memiliki pandangan berbeda dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan beserta sumber daya alam yang menjadi kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat luas termasuk dalam kategori kepemilikan umum yang pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada individu atau korporasi untuk dikuasai demi kepentingan pribadi.
Rasulullah saw. bersabda:
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Hadis ini menjadi salah satu landasan bahwa sumber daya yang menyangkut kebutuhan bersama tidak boleh dimonopoli oleh segelintir orang. Pengelolaannya harus menjamin kemaslahatan masyarakat. Karena itu, negara bertindak sebagai pengelola amanah kepemilikan umum, bukan sebagai pemilik yang bebas mengalihkan hak tersebut menjadi milik pribadi ataupun memperlakukannya sebagai komoditas untuk kepentingan kelompok tertentu.
Politik ekonomi Islam memastikan kekayaan alam yang menjadi kepemilikan umum dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Hasil pengelolaannya dikembalikan kepada masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan publik, bukan menjadi sumber akumulasi kekayaan bagi segelintir pemilik modal. Dengan demikian, tidak boleh ada monopoli atas sumber daya alam yang menjadi hak bersama.
Islam juga memberikan perhatian besar terhadap kelestarian alam. Manusia memang diberi amanah untuk mengelola bumi, tetapi bukan untuk merusaknya. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56:
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.”
Larangan ini mencakup segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan. Pembakaran hutan, perusakan ekosistem, serta eksploitasi alam yang mengancam keselamatan masyarakat bukan sekadar persoalan teknis lingkungan, tetapi juga menyangkut pelanggaran terhadap amanah Allah Swt.
Oleh karena itu, negara dalam Islam memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian alam, melakukan pengawasan, mencegah kerusakan, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Penegakan hukum tidak boleh tunduk kepada kekuatan modal maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Lebih dari itu, negara berkedudukan sebagai *ra'in* (pengurus dan pelayan urusan rakyat) sekaligus *junnah* (pelindung). Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya (HR. Bukhari dan Muslim).
Artinya, keselamatan rakyat harus menjadi prioritas. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berulang kali menjadi korban bencana ekologis akibat tata kelola sumber daya alam yang bermasalah. Negara wajib memastikan hutan terjaga, sumber daya alam dikelola sesuai ketentuan syariat, dan seluruh rakyat memperoleh manfaatnya.
Mengembalikan Fungsi Hutan untuk Kehidupan
Tuntutan mahasiswa melalui spanduk “Hutan Bukan Milik Oligarki” semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi secara mendasar tata kelola sumber daya alam di negeri ini. Persoalan karhutla dan bencana ekologis tidak cukup diselesaikan dengan penetapan status bencana, pencabutan izin, atau penindakan setelah kerusakan terjadi. Semua itu penting, tetapi harus disertai perubahan paradigma pengelolaan sumber daya alam.
Islam menawarkan pengaturan yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah dan hak bersama yang wajib dijaga. Negara tidak menjadikan hutan sebagai ladang bisnis bagi segelintir orang, melainkan mengelolanya untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Dengan aturan yang bersumber dari syariat, pengelolaan alam tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi sesaat, tetapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.
Sebab, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan yang bisa dinilai dengan angka keuntungan. Hutan adalah penyangga kehidupan yang manfaatnya dirasakan seluruh makhluk. Menjaganya merupakan tanggung jawab bersama, sedangkan memastikan pengelolaannya sesuai syariat dan melindungi rakyat adalah kewajiban negara. Rakyat tidak semestinya hanya mewarisi bencana dari kekayaan alam yang seharusnya menjadi hak dan kemaslahatan mereka.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
