Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image prayudisti s pandanwangi

Kapan Engkau Padam, Wahai Api?

Curhat | 2026-11-17 11:48:56

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih saja menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat seolah tak kunjung usai. Ratusan titik api tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan terdapat 521 titik karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 1.332 hektare. Peningkatan titik api terbesar terjadi di Sulawesi Tenggara, yakni sebesar 146%. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman karhutla belum benar-benar teratasi (Kompas.com, 08/11/2026).

Persoalannya bukan sekadar jumlah titik api dan luas lahan yang terbakar. BNPB juga mengembangkan sistem pelacakan untuk memetakan titik kebakaran hingga pemegang izin lahan. Hasil identifikasi awal menunjukkan adanya sebaran hotspot di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, meskipun tetap memerlukan verifikasi lapangan. Artinya, kawasan yang terbakar tidak hanya berada di hutan atau perkebunan, tetapi juga terindikasi mencakup wilayah perizinan perusahaan, termasuk pertambangan (BNPB, 2026). Bahkan, karhutla di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pomalaa turut menjadi perhatian dalam penanganan bersama BPBD dan PT Vale Indonesia (Antara Sultra, 2026).

Kapitalisme dan Komersialisasi Alam

Berulangnya karhutla semestinya mendorong evaluasi mendasar terhadap sistem pengelolaan hutan dan lahan. Dalam sistem kapitalisme, alam kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi demi keuntungan. Hutan, tanah, dan sumber daya alam memiliki nilai terutama ketika dapat menghasilkan keuntungan finansial. Akibatnya, penguasaan dan pemanfaatan lahan cenderung berpihak pada pihak yang memiliki modal dan akses terhadap perizinan.

Pemberian konsesi lahan dalam skala luas kepada korporasi memperlihatkan bagaimana kepentingan bisnis dapat memperoleh ruang besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Ketika wilayah konsesi justru terindikasi memiliki titik panas, persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Negara harus memastikan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengelolaan lahannya, dan apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan kebakaran.

Sayangnya, negara dalam sistem kapitalisme cenderung ditempatkan sebagai regulator yang mengatur hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat. Orientasi mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi berisiko membuat perlindungan lingkungan menjadi pertimbangan sekunder. Pengawasan yang lemah, lambatnya verifikasi lapangan, serta penegakan hukum yang tidak tegas terhadap korporasi dapat membuat kerusakan terus berulang. Sanksi administratif atau denda yang tidak sebanding dengan dampak kerusakan pun tidak cukup memberikan efek jera.

Padahal, dampak karhutla tidak berhenti pada hangusnya pepohonan. Asap mengancam kesehatan, mengganggu aktivitas ekonomi, merusak ekosistem, dan merampas hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Karena itu, karhutla bukan semata-mata persoalan teknis pemadaman, melainkan juga persoalan paradigma dan tata kelola sumber daya alam.

Islam Menjaga Alam, Negara Mengurus Rakyat

Islam memiliki paradigma berbeda dalam memandang alam. Hutan, padang rumput, dan sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu atau korporasi untuk kepentingan bisnis. Rasulullah saw. bersabda,

"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menjadi landasan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan kepemilikan umum. Dalam sistem Khilafah, hutan dan tambang yang depositnya besar termasuk sumber daya yang dikelola negara sebagai wakil umat, bukan diserahkan penguasaannya kepada korporasi. Hasil pengelolaannya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.

Negara juga berkedudukan sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda, "Imam (khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan prinsip ini, negara wajib membangun sistem pencegahan karhutla, menyediakan sarana pemantauan dan pemadaman, menyiapkan personel terlatih, serta bertindak cepat ketika ditemukan titik api. Keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas, bukan menunggu kepentingan bisnis terganggu.

Sejarah pemerintahan Islam juga memperlihatkan adanya perhatian terhadap perlindungan sumber daya alam. Pada masa Khilafah Umar bin Khattab, diterapkan kebijakan hima, yaitu kawasan tertentu yang dilindungi untuk kepentingan umum, seperti padang penggembalaan bagi hewan zakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara dapat menetapkan kawasan perlindungan dan membatasi pemanfaatan sumber daya demi kemaslahatan bersama. Praktik hima dikenal dalam literatur fikih dan sejarah tata kelola Islam.

Selain itu, Islam menetapkan sanksi ta'zir bagi pelaku pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman tertentu dalam nash. Pelaku pembakaran atau perusakan lingkungan yang membahayakan masyarakat dapat dikenai sanksi sesuai kadar kesalahan dan dampaknya, melalui kewenangan khalifah atau qadhi. Penegakan hukum harus berlaku adil tanpa membedakan apakah pelakunya rakyat biasa atau pemilik korporasi.

Tidak kalah penting, negara membangun ketakwaan individu melalui pendidikan Islam. Kesadaran bahwa alam merupakan amanah Allah akan menjadi pengendali perilaku manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 56, "Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

Ayat ini menegaskan larangan merusak lingkungan dan seluruh tatanan kehidupan. Ketakwaan individu harus berjalan beriringan dengan sistem hukum yang tegas agar perlindungan alam tidak hanya bergantung pada kesadaran personal.

Karhutla yang terus berulang seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sumber daya alam. Selama alam lebih dipandang sebagai komoditas dan keuntungan menjadi orientasi utama, ancaman kerusakan akan terus menghantui. Islam menawarkan tata kelola yang menempatkan sumber daya alam sebagai amanah dan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Sudah saatnya pengelolaan alam dikembalikan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Petugas yang melakukan pemadaman karhutla di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara. (ANTARA/HO-PT Vale)

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Terpopuler di

 

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image