Fahhala
Karhutla dan Hilangnya Hak atas Udara Bersih
Ekonomi Syariah | 2026-11-12 13:03:24
Udara bersih bukan kemewahan. Namun, ketika hutan terbakar, rakyat justru harus membayar mahal untuk menghirup udara yang seharusnya menjadi hak setiap manusia.
Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya mengaburkan langit, tetapi juga memperlihatkan persoalan serius dalam perlindungan kehidupan. Masyarakat yang tidak menikmati keuntungan dari pemanfaatan lahan justru harus menanggung dampaknya. Mereka menghadapi ancaman penyakit, kehilangan penghasilan, bahkan ketidakpastian masa depan.
Kompas.id pada 29 Oktober 2026 melaporkan estimasi kematian akibat polusi udara di Indonesia mencapai 5.310 jiwa pada September 2026, meningkat 42 persen. Sebanyak 3.560 kematian dikaitkan dengan polusi akibat karhutla. Angka tersebut merupakan estimasi risiko kesehatan, bukan seluruhnya catatan kematian individual yang telah dipastikan disebabkan oleh kebakaran.
Ancaman karhutla juga tidak terbatas pada wilayah yang terbakar. Partikulat halus PM2,5 dapat terbawa angin dan menyebar ke berbagai daerah. Menurut pemberitaan DetikInet pada 1 November 2026, paparan partikel tersebut berisiko mengganggu kesehatan pernapasan. Bahkan, hilangnya asap secara kasatmata tidak selalu berarti berakhirnya dampak kesehatan.
Kerugian masyarakat pun meluas ke sektor ekonomi. Aktivitas pertanian, perdagangan, dan pekerjaan harian terganggu. Ketika penghasilan menurun, kebutuhan pengobatan justru meningkat. Rumah tangga akhirnya menghadapi tekanan ganda: kehilangan pendapatan sekaligus menanggung risiko kesehatan.
Persoalan ini mengundang evaluasi terhadap paradigma pengelolaan sumber daya alam. Selama keberhasilan pemanfaatan hutan lebih dominan diukur berdasarkan nilai investasi dan keuntungan ekonomi, perlindungan ekosistem berisiko menjadi pertimbangan sekunder.
Hutan semestinya dipandang sebagai penyangga kehidupan, bukan sekadar hamparan lahan yang nilai manfaatnya ditentukan oleh keuntungan komersial. Ketika eksploitasi melampaui daya dukung lingkungan, masyarakatlah yang sering kali menerima konsekuensi terbesarnya.
Regulasi dan program penanggulangan memang diperlukan. Namun, persoalan mendasarnya adalah bagaimana memastikan kebijakan benar-benar melindungi kepentingan publik. Negara tidak cukup hanya hadir sebagai pembuat aturan. Negara harus memastikan aturan dijalankan, pencegahan dilakukan, dan setiap kerugian masyarakat memperoleh penanganan yang layak.
*Perlindungan Jiwa dalam Perspektif Islam*
Islam menempatkan perlindungan jiwa (hifzun nafs) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Kehidupan manusia memiliki kehormatan yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan ekonomi.
Allah Swt. berfirman: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A'raf: 56). Ayat ini memberikan landasan bahwa pemanfaatan alam harus berada dalam batas yang tidak menimbulkan kerusakan. Keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan yang membahayakan kehidupan manusia dan keseimbangan lingkungan.
Dalam Islam, negara berkedudukan sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung). Rasulullah saw. bersabda: “Pemimpin adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim). Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Negara wajib memastikan rakyat memperoleh perlindungan, termasuk dari ancaman kerusakan lingkungan.
Dalam tata kelola Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum dikelola negara untuk kemaslahatan masyarakat. Hutan tidak boleh menjadi objek penguasaan segelintir pihak yang mengabaikan kepentingan publik. Pemanfaatannya harus mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan keselamatan generasi mendatang.
Negara juga wajib membangun sistem pencegahan karhutla melalui pengawasan kawasan rawan, pemetaan lahan, pengelolaan gambut, dan pengendalian aktivitas pembukaan lahan. Jika kebakaran terjadi, seluruh kemampuan negara harus dikerahkan untuk mempercepat pemadaman dan melindungi penduduk.
Masyarakat terdampak harus memperoleh layanan kesehatan tanpa biaya, termasuk pemeriksaan dan pengobatan jangka panjang. Pemulihan ekonomi warga yang kehilangan mata pencaharian juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Sementara itu, penegakan hukum harus berlaku adil terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran atau pelanggaran yang menyebabkan kerusakan.
Karhutla bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan, melainkan peringatan tentang pentingnya menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan keuntungan sesaat. Sebab, kekayaan alam sejatinya merupakan amanah untuk menyejahterakan kehidupan, bukan sumber penderitaan bagi masyarakat.
Negara yang menjalankan amanah tidak cukup memastikan hutannya menghasilkan keuntungan. Negara juga harus memastikan rakyatnya tetap dapat bernapas dengan aman.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
