Fahhala
Jangan Wariskan Hutan yang Rusak
Ekonomi Syariah | 2026-11-11 13:59:50
Hutan bisa ditebang dalam hitungan hari, tetapi memulihkan ekosistemnya membutuhkan waktu puluhan tahun. Ironisnya, keuntungan pemanfaatan alam dapat dinikmati sebagian pihak, sementara kerugiannya harus ditanggung masyarakat luas hingga generasi berikutnya.
Pesan tersebut mengemuka dalam aksi mahasiswa pada Rabu (28/10/2026) di Jakarta. Spanduk bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" dibentangkan di hadapan aparat. Mahasiswa juga menyuarakan tuntutan penetapan status bencana nasional akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab, serta pembenahan tata kelola lahan. (IDN Times, 28 Oktober 2026).
Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan kehutanan tidak cukup dilihat sebagai masalah teknis pengelolaan lingkungan. Ada persoalan lebih mendasar, yakni bagaimana kekayaan alam ditempatkan dalam kebijakan ekonomi dan siapa yang memperoleh manfaat terbesarnya.
Hutan merupakan penyangga kehidupan. Keberadaannya berkaitan erat dengan ketersediaan air, kestabilan tanah, kualitas udara, dan keseimbangan ekosistem. Ketika kawasan hutan mengalami kerusakan, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Masyarakat dapat menghadapi banjir, longsor, kabut asap, gangguan kesehatan, hingga kehilangan sumber penghidupan.
Persoalannya semakin kompleks ketika penguasaan sumber daya alam terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki kekuatan modal. Jika orientasi keuntungan lebih dominan daripada kepentingan ekologis dan keselamatan publik, pengelolaan hutan berisiko menjauh dari tujuan kemaslahatan.
Karena itu, evaluasi tidak cukup berhenti pada pengawasan izin atau penindakan setelah bencana terjadi. Perlu pembenahan paradigma yang menempatkan kelestarian alam dan hak masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.
*Islam Menempatkan Alam sebagai Amanah*
Islam memiliki pandangan mendasar mengenai kepemilikan kekayaan alam. Sumber daya yang menjadi kebutuhan bersama dan memiliki karakter kepemilikan umum tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun kelompok tertentu.
Rasulullah saw. bersabda: "Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud). Hadis ini menjadi salah satu landasan pengaturan kepemilikan umum dalam Islam. Hutan yang termasuk sumber daya publik harus dikelola negara untuk kepentingan masyarakat, bukan dialihkan menjadi penguasaan eksklusif segelintir pihak.
Negara bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik yang bebas memperjualbelikan hak masyarakat atas kekayaan umum. Hasil pengelolaannya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Dengan demikian, distribusi kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi.
Islam juga menegaskan larangan merusak lingkungan. Allah Swt. berfirman:"Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik." (QS. Al-A'raf: 56). Ayat ini mengandung prinsip bahwa pemanfaatan alam harus memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan. Eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan serta membahayakan kehidupan manusia tidak dapat dibenarkan atas nama kepentingan ekonomi.
Dalam Islam, kepemimpinan merupakan amanah pelayanan dan perlindungan. Rasulullah saw. bersabda: "Imam adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari dan Muslim).
Negara sebagai ra'in (pengurus) sekaligus junnah (pelindung) berkewajiban memastikan pengelolaan hutan berjalan sesuai syariat dan kemaslahatan. Wujudnya adalah pengaturan kepemilikan yang adil, pengawasan ketat, penegakan hukum berdasarkan bukti, pemulihan ekosistem, serta perlindungan masyarakat terdampak.
Persoalan hutan akhirnya mengajak kita merenungkan kembali makna pembangunan. Kekayaan alam tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat dan kelestarian yang diwariskan.
Hutan bukan sekadar sumber kekayaan hari ini. Ia adalah amanah kehidupan untuk masa depan. Menjaganya berarti menjaga hak rakyat, melindungi generasi mendatang, sekaligus menunaikan tanggung jawab manusia di hadapan Allah Swt.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
