Sejahtera Bukan Sekadar Terlindungi
Ekonomi Syariah | 2026-11-17 14:57:50
Apa artinya kemajuan daerah jika sebagian rakyat masih harus berutang untuk membiayai pendidikan dan pengobatan? Pembangunan semestinya menghadirkan ketenteraman, bukan justru menyisakan kecemasan ketika kebutuhan dasar datang bersamaan dengan keterbatasan penghasilan.
Persoalan ini menjadi relevan setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan program beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Institut Teknologi Bandung (ITB). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga memproyeksikan perlindungan asuransi bagi 5,4 juta warga pada 2027.
Kebijakan tersebut disampaikan dalam puncak FinExpo 2026 di Bandung, Kamis (29/10/2026). Intervensi pendidikan dan kesehatan itu diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi rumah tangga yang berpotensi mendorong masyarakat terjerat pinjaman online (pinjol) maupun judi online. (ANTARA, 29 Oktober 2026).
Program tersebut patut diapresiasi sebagai upaya memperluas perlindungan masyarakat. Namun, persoalan yang perlu dicermati bukan hanya bagaimana mencegah warga terjerat pinjol, melainkan mengapa kebutuhan dasar dapat menjadi tekanan ekonomi yang begitu berat?
Ketika biaya pendidikan dan kesehatan sulit dijangkau, masyarakat menghadapi pilihan yang tidak mudah. Sebagian mengurangi kebutuhan lain, sebagian menunda pelayanan kesehatan, bahkan tidak sedikit yang mencari pinjaman untuk menutup kebutuhan mendesak.
Literasi keuangan memang penting. Namun, kecakapan mengatur uang tidak selalu cukup ketika penghasilan terbatas dan biaya kebutuhan terus meningkat. Di sisi lain, pola penyelenggaraan layanan publik yang lebih menekankan fasilitasi, bantuan, dan keterlibatan penyedia layanan belum tentu menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh masyarakat. Negara mungkin telah membuka akses, tetapi akses tidak selalu berarti jaminan.
Akibatnya, pemenuhan kebutuhan dasar berpotensi mengikuti kemampuan ekonomi. Mereka yang memiliki daya beli lebih kuat mempunyai pilihan lebih luas, sedangkan masyarakat miskin harus berjuang mendapatkan pelayanan yang layak.
Karena itu, evaluasi kebijakan perlu menyentuh paradigma pengurusan negara. Rakyat bukan sekadar penerima program, melainkan pihak yang hak-hak dasarnya wajib dijamin.
Kekuasaan adalah Amanah, Bukan Sekadar Administrasi
Islam memberikan pandangan yang tegas mengenai tanggung jawab kepemimpinan. Rasulullah saw. bersabda: "Imam adalah pengurus dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menempatkan penguasa sebagai penanggung jawab urusan rakyat, bukan sekadar penyelenggara program. Setiap kebijakan harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kesulitan hidup masyarakat.
Dalam sistem pemerintahan Islam, pendidikan, kesehatan, dan keamanan merupakan kebutuhan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Pelayanannya tidak diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme komersial sehingga kemampuan membayar menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan dasar.
Pembiayaannya diatur melalui baitulmal berdasarkan ketentuan syariat. Negara mengelola sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum untuk kepentingan masyarakat luas, bukan membiarkan kekayaan tersebut terkonsentrasi pada segelintir pihak.
Rasulullah saw. bersabda: "Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud). Prinsip ini menjadi landasan bahwa kekayaan yang menyangkut kepentingan umum harus dikelola untuk kemaslahatan rakyat.
Islam juga mengenal tanggung jawab nafkah berlapis. Individu berkewajiban bekerja, keluarga menunaikan kewajiban nafkah, sedangkan negara menjamin kebutuhan masyarakat yang tidak mampu mencukupi kehidupannya. Negara pun bertanggung jawab memastikan distribusi kekayaan berlangsung adil.
Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Hasyr ayat 7: "... Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."
Persoalan pinjol tidak cukup diselesaikan dengan imbauan agar masyarakat lebih bijak mengelola keuangan. Perlu ada jaminan bahwa pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok tidak berubah menjadi beban yang memaksa keluarga berutang.
Beasiswa dan asuransi merupakan ikhtiar yang layak dihargai. Namun, kesejahteraan tidak semestinya berhenti pada sejumlah program yang menjangkau sebagian masyarakat.
Islam mengajarkan bahwa mengurus rakyat merupakan amanah yang harus diwujudkan melalui pengelolaan kekayaan, distribusi yang adil, dan pelayanan publik yang terjamin.
Sebab, ukuran keberhasilan negara bukan sekadar banyaknya fasilitas yang tersedia, melainkan seberapa jauh rakyat dapat menikmati kehidupan yang layak tanpa kehilangan hak dasarnya karena keterbatasan ekonomi.
Negara yang benar-benar mengurus rakyat bukan hanya hadir ketika mereka membutuhkan bantuan, tetapi memastikan mereka tidak terus-menerus hidup dalam ketidakpastian.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
