Clock Magic Wand Quran Compass Menu
Image Seni A. L.

Asap tak Mereda, Pemimpin ke Mana?

Politik | 2026-11-16 08:37:04

Sampai saat ini, pemerintah masih bersikeras menolak menetapkan status bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, dengan alasan masih mampu menanganinya. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman , di tengah desakan sejumlah elemen masyarakat, organisasi lingkungan, dan protes yang dilayangkan negara tetangga imbas dampak karhutla yang semakin meluas, termasuk ratusan ribu kasus ISPA dan kabut asap lintas negara (19/10/2026). Ia menambahkan bahwa ada indikasi keterlibatan korporasi yang sengaja menciptakan karhutla untuk kepentingan ekonomi. Dugaan ini menjadi alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional, karena dianggap berisiko dimanfaatkan oknum-oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran.

Data SiPongi mencatat 202.004 hektar lahan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Kalimantan Barat dan Papua Selatan menjadi provinsi dengan luas karhutla terbesar.

Menurut data Kemenkes, kasus ISPA akibat kabut asap di Indonesia mencapai 401.586 kasus di 7 provinsi dan 63 kabupaten/kota per 2 November 2026. Tercatat pula sebanyak 347 orang mengalami luka-luka dan empat orang meninggal dunia.

Kasus ini menunjukkan dengan terang benderang bahwa pemimpin hari ini adalah pemimpin yang abai terhadap rakyatnya. Karhutla di Indonesia terus berulang setiap tahunnya, memberikan dampak merugikan bagi ruang hidup, kesehatan, dan nyawa rakyat. Tetapi pemerintah bersikap acuh dan arogan dengan mengklaim masih sanggup mengendalikan situasi, bahkan menolak bantuan dari negara-negara lain untuk membantu menangani bencana ini.

Sikap pemerintah ini adalah bentuk yang dihasilkan oleh sekularisme yang menjadi napas bagi kehidupan bernegara. Paham batil yang membuat pemimpin tidak memahami hakikat kepemimpinan dan tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Pemisahan agama dari urusan pengaturan rakyat telah mereduksi fungsi kepemimpinan yang seharusnya melayani dan melindungi rakyat, menjadi sekadar instrumen transaksional untuk melanggengkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan kekuasaan. Tidak heran muncul pemimpin dan pejabat publik yang nirempati terhadap penderitaan yang dialami rakyatnya.

Diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme di Indonesia meniscayakan penyerahan kekayaan alam milik rakyat ke tangan para pemodal. Dengan prinsip kebebasan kepemilikan, siapa pun diperbolehkan memiliki apa pun selama ia mempunyai uang, sehingga hutan dan lahan yang hakikatnya adalah milik rakyat, dapat diklaim menjadi milik pribadi atau korporat melalui transaksi penguasa-pengusaha. Dari sini, pintu eksploitasi besar-besaran terbuka lebar.

Berbeda dengan ideologi kapitalisme yang melahirkan pemimpin tak bertanggung jawab dan abai terhadap rakyatnya, Islam dengan sistemnya yang sempurna akan mampu mewujudkan sosok pemimpin dengan fungsi sebagai raa'in (pengurus) dan junnah (pelindung) yang menjadikan nyawa rakyat sebagai prioritas. Pemimpin dalam Islam, yang disebut khalifah, dituntut memiliki tiga karakter utama agar fungsi kepemimpinannya berjalan dengan efektif, yaitu al-quwwah (kekuatan), at-taqwa (ketakwaan), dan ar-rifq bi ar-ra'iyyah (lembut kepada rakyat). Dengan dasar tiga sifat tersebut, seorang khalifah akan mampu menyelesaikan persoalan apa pun dengan adil, karena ia menyadari bahwa kepemimpinannya di dunia akan berimplikasi di akhirat.

Islam memiliki sistem pendidikan berbasis akidah yang menghasilkan output individu-individu bertakwa. Pendidikan dalam Islam akan mencetak pemimpin unggul dan berkepribadian Islam yang paham bahwa kepemimpinan adalah amanah yang akan dihisab oleh Allah, sehingga memiliki rasa tanggung jawab penuh atas rakyatnya.

Sistem ekonomi dalam Islam juga mempunyai aturan yang jelas dalam mengatur kepemilikan, dengan mengklasifikasikannya menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Hutan dan lahan termasuk kepemilikan umum, sehingga haram dikuasai korporasi. Hal ini membuat pintu eksploitasi yang membuka berbagai kerusakan menjadi tertutup, sehingga karhutla dengan berbagai dampak turunannya akan mampu diselesaikan dengan tuntas sampai ke akarnya.

Jika Islam mempunyai jawaban atas permasalahan ini, lantas mengapa tidak mengambilnya sebagai solusi?

Wallahu a'lam bi ash-shawab.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved

× Image