Karhutla: Urgensi Solusi Sistemik Berbasis Islam Kaffah
Agama | 2026-11-15 22:26:38Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla): Urgensi Solusi Sistemik Berbasis Islam Kaffah
Oleh: Jumratul Sakdiah
Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia telah menjadi bencana tahunan yang berulang, membawa dampak destruktif yang masif: mulai dari kabut asap beracun yang melumpuhkan aktivitas dan kesehatan masyarakat, musnahnya keanekaragaman hayati, hingga kerugian ekonomi yang luar biasa. Selama ini, pendekatan penanggulangan karhutla kerap berhenti pada tatakan penegakan hukum parsial, patroli titik panas (hotspot), dan pemadaman darurat saat api sudah membesar. Sayangnya, akar masalah yang bersifat struktural dan sistem اقتصادي (ekonomi-politik) kerap luput dari penyelesaian tuntas.
Dari sudut pandang Islam kaffah (secara menyeluruh), alam dan kekayaan alam—termasuk hutan—bukanlah sekadar komoditas komersial bebas nilai yang boleh dieksploitasi demi keuntungan segelintir pihak. Islam memandang alam sebagai amanah agung dari Allah SWT yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan seluruh umat manusia.
Akar Masalah Karhutla dalam Pandangan Islam
Komersialisasi dan Sekularisasi Pengelolaan SDA:
Dalam sistem kapitalisme-sekuler saat ini, hutan sering kali dilepaskan kepada kepemilikan swasta atau korporasi besar melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan izin perkebunan monokultur (seperti sawit). Keinginan untuk menekan biaya pembukaan lahan sering kali memicu jalan pintas pembakaran hutan yang murah, sementara pengawasan negara kerap melemah akibat kolusi birokratis.
Pengabaian Fungsi Kepemilikan Umum:
Islam membagi kepemilikan menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan dengan cakupan luas dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikategorikan sebagai kepemilikan umum (milkiyah 'ammah), di mana pemanfaatannya wajib dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat banyak, bukan diserahkan pada kepemilikan privat korporasi korup.
Solusi Islam Kaffah dalam Mengatasi dan Mencegah Karhutla
Penyelesaian karhutla secara tuntas menuntut penerapan aturan Islam secara komprehensif, yang bertumpu pada beberapa pilar utama:
Pengelolaan SDA oleh Negara sebagai Amanah (Ri'ayah):
Negara dalam pandangan Islam berfungsi sebagai pelindung dan pengurus urusan umat (ra'in). Hutan sebagai harta milik umum wajib dikelola langsung oleh negara. Hasilnya digunakan untuk kemaslahatan rakyat, sehingga motif meraup keuntungan sepihak dengan mengorbankan kelestarian lingkungan melalui cara-cara kotor seperti pembakaran lahan dapat dihilangkan.
Sanksi Tegas dan Efektif Zawajir dan Jawabbir
Pelaku pembakaran hutan—baik perseorangan maupun korporasi—harus dikenai sanksi hukum yang tegas dan menjerahkan. Dalam hukum Islam, pelanggaran yang membahayakan keselamatan jiwa manusia, kesehatan umum, dan merusak lingkungan dikategorikan sebagai tindakan kriminal berat yang pelakunya mendapat hukuman setimpal demi efek jera bagi masyarakat luas.
Paradigma Etika Lingkungan Islam:
Islam melarang perusakan alam secara mutlak (fase fasad fil ardh). Manusia diposisikan sebagai khalifah yang diwajibkan memakmurkan bumi, bukan merusaknya demi kerakusan materi. Kesadaran spiritual ini menumbuhkan kontrol internal yang kuat pada setiap individu untuk menjaga kelestarian ekosistem.
Oleh karena itu harus ada upaya terstruktur untuk mewujudkan negara dalam bingkai daulah khilafah ala minhajinnubuwwah.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
