Dani Cahyani Rahayu, M.Pd
Ketika Algoritma Ikut Mengajar Agama
Eduaksi | 2026-09-18 18:27:30Seorang remaja punya pertanyaan yang mengganjal soal hukum sesuatu dalam Islam. Ia malu bertanya ke guru. Ia buka HP, ketik beberapa kata, dan dalam hitungan detik jawabannya muncul.
Dulu pertanyaan seperti ini akan sampai ke guru agama, orang tua, masjid, atau buku. Sekarang ada jalan pintas: algoritma. Ia tidak pernah menyuruh kita datang ke masjid atau membuka kitab. Ia cukup menunggu ketikan.
Pertanyaannya: ketika algoritma menjawab soal agama, apakah ia sedang mengajar agama?
Algoritma jelas bukan guru. Ia tidak punya kesadaran, pengalaman spiritual, atau tanggung jawab moral. Tapi jutaan anak sekarang memperoleh pengetahuan keagamaan lewat sistem digital, dan itu artinya algoritma sudah jadi perantara baru dalam proses mereka belajar. Ini bukan skenario masa depan. Ini sedang terjadi di ruang belajar kita.
Pertanyaan Berpindah Ruang
PISA 2025 mencatat 53 persen siswa Indonesia memakai chatbot AI untuk belajar minimal sekali seminggu, lebih tinggi dari rata-rata OECD yang 46 persen. Sebanyak 39 persen memakainya untuk meringkas teks, 32 persen untuk riset awal, dan 30 persen untuk menyusun tugas. Hanya 7 persen yang mengaku jarang atau tidak pernah memakainya.
Survei ini tidak khusus membahas belajar agama. Tapi angkanya cukup untuk menunjukkan satu hal: AI sudah masuk ke ekosistem belajar siswa Indonesia.
Karena itu, "bolehkah siswa memakai AI?" sudah jadi pertanyaan yang terlambat. Pertanyaan yang lebih perlu kita jawab: ketika siswa mencari pengetahuan lewat AI, bagaimana mereka memastikan jawabannya benar, sesuai konteks, dan bisa dipertanggungjawabkan?
Ini soal berat kalau objeknya agama. Jawaban matematika bisa dicek pakai rumus. Jawaban sejarah bisa dibandingkan dengan dokumen. Tapi jawaban keagamaan menyentuh teks, tafsir, hadis, fikih, konteks sosial, beda mazhab, dan otoritas keilmuan sekaligus. Satu pertanyaan sesederhana "apakah ini dosa?" bisa punya lapisan konteks yang jauh lebih rumit daripada yang muat di kotak percakapan chatbot.
Dari Google ke Chatbot: Otoritas Pengetahuan Bergeser
Selama ini kita bicara literasi digital sebagai kemampuan memakai internet dengan aman. Sekarang standar itu sudah ketinggalan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Juni 2026, menyatakan model literasi digital lama tidak cukup lagi menghadapi era AI. Fokusnya harus bergeser ke kemampuan mengenali disinformasi, misinformasi, dan hoaks. Januari 2026, Kementerian Komdigi menekankan pentingnya learn, evaluate, dan reflect untuk menghadapi "realitas sintetis" dan deepfake. Anak tidak cukup menerima informasi. Mereka harus bisa mempertanyakan, menguji, dan merenungkannya.
Prinsip ini sebenarnya sudah lama ada dalam tradisi Islam: tabayyun.
Masalahnya, pendidikan agama kita sering mengajarkan tabayyun sebagai konsep normatif, bukan sebagai keterampilan yang dipakai anak saat menghadapi jawaban AI hari ini.
Anak diajarkan memeriksa informasi, tapi apakah ia tahu caranya memeriksa jawaban AI? Anak diajarkan bertanya kepada orang berilmu, tapi apakah ia paham mengapa jawaban keagamaan butuh otoritas dan verifikasi, bukan sekadar kelancaran bahasa?
PAI Tidak Perlu Berlomba Cepat dengan Algoritma
Masalah bukan pada AI yang bisa menjawab soal agama. Masalahnya muncul kalau siswa menyamakan jawaban cepat dengan jawaban benar.
Algoritma unggul dalam kecepatan. Pendidikan unggul dalam proses: bertanya, berdialog, salah, dapat umpan balik, merenung, lalu perlahan membentuk kebijaksanaan. PAI tidak perlu bersaing soal kecepatan jawaban. PAI perlu mengajarkan sesuatu yang algoritma tidak bisa berikan: cara mempertanggungjawabkan jawaban yang kita terima.
Di titik ini, tabayyun bisa diperluas maknanya. Bukan cuma soal mengecek berita benar atau hoaks, tapi soal mengajukan pertanyaan lanjutan: siapa sumbernya, apa dasar argumennya, apa konteksnya, ada tidak perbedaan pendapat, apa konsekuensinya, dan kepada siapa saya harus bertanya kalau ini menyangkut keputusan moral yang serius.
Kalau ini yang diajarkan, literasi AI dalam PAI berhenti menjadi sekadar keterampilan teknis memakai chatbot. Ia jadi literasi keagamaan kritis.
Twin Towers dan Persoalan Konkret di Depan Mata
Di sinilah paradigma integrasi keilmuan menemukan kasus nyatanya.
UIN Sunan Ampel Surabaya memakai Integrated Twin Towers untuk mempertemukan kajian keislaman dengan ilmu sosial, humaniora, sains, dan teknologi, lewat tiga pola: integrasi tridharma, integrasi teori-lapangan, dan integrasi lintas disiplin. Dalam kajian akademik UINSA, paradigma ini dipahami sebagai hubungan dialektis: satu bidang jadi objek kajian, bidang lain jadi cara mendekatinya.
Persoalan AI dan PAI adalah contoh yang pas untuk menghidupkan paradigma ini, bukan sekadar teori di ruang kuliah.
Pertanyaan integratif: Bagaimana membentuk peserta didik yang bisa memakai AI tanpa menyerahkan seluruh otoritas berpikir dan pertimbangan moralnya ke algoritma?
Hasil yang dituju: Cerdas secara digital, kritis secara epistemik, matang secara moral.
Tridharma yang Bergerak Sebagai Satu Ekosistem
Di bidang pendidikan, perguruan tinggi bisa membantu guru PAI merancang pembelajaran yang tidak sekadar melarang atau membolehkan AI. Siswa bisa diminta membandingkan jawaban chatbot dengan Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, dan sumber akademik, lalu memeriksa kualitas jawabannya, bukan cuma menerimanya.
Di bidang penelitian, kampus bisa meneliti bagaimana perilaku belajar siswa berubah saat AI jadi sumber informasi keagamaan. Apakah ketergantungan pada jawaban instan membuat mereka malas membaca? Atau justru AI membuka ruang dialog baru? Pertanyaan seperti ini butuh riset, bukan asumsi.
Di bidang pengabdian masyarakat, perguruan tinggi bisa mendampingi sekolah, guru, dan pesantren membangun literasi AI-keagamaan, supaya hasil riset tidak berhenti sebagai publikasi tapi kembali berguna untuk masyarakat.
Teori Harus Turun ke Lapangan
Guru mungkin sudah mempelajari konsep critical thinking. Siswa, di saat yang sama, sudah berhadapan dengan AI setiap hari. Teori yang tidak diuji di lapangan akan kalah cepat dari kenyataan.
Contoh sederhana: guru PAI memberi satu pertanyaan keagamaan ke beberapa platform AI sekaligus, lalu siswa membandingkan jawabannya dengan sumber primer dan pendapat ulama. Tujuannya bukan mencari platform mana yang paling pintar, tapi menunjukkan bahwa jawaban yang fasih belum tentu jawaban yang benar. Latihan seperti ini mengubah posisi siswa dari penerima jawaban menjadi pemeriksa pengetahuan.
Tidak Ada Satu Ilmu yang Cukup Sendirian
Ilmu komputer bisa menjelaskan cara kerja model AI menghasilkan jawaban. Ilmu komunikasi bisa menjelaskan cara informasi menyebar. Psikologi bisa membaca kenapa manusia gampang percaya pada jawaban yang terdengar meyakinkan. Tapi tidak satu pun dari ilmu-ilmu itu menjawab pertanyaan: untuk apa pengetahuan ini dipakai, dan siapa yang bertanggung jawab atasnya?
Ilmu keislaman mengisi bagian yang hilang itu: dimensi normatif dan etis. Sebaliknya, ilmu agama juga butuh ilmu-ilmu ini untuk memahami teknologi yang membentuk perilaku generasi sekarang. Pertemuan keduanya membuat PAI berkembang, dari sekadar mengajarkan materi agama menjadi mendidik manusia yang bermartabat di tengah masyarakat digital.
Guru PAI Bergeser dari Pemberi Jawaban ke Pembimbing Penalaran
Kehadiran AI tidak membuat guru PAI kehilangan relevansi. Justru sebaliknya.
Semakin pintar mesin menjawab, semakin penting peran guru menguji jawaban itu bersama siswa. Guru tidak perlu tahu semua yang bisa dijawab AI. Yang lebih penting, guru mengajarkan siswa cara menguji jawaban tersebut: kenapa sebuah pendapat perlu dipahami konteksnya, dan kenapa keputusan moral tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mesin.
Kita bukan sedang memilih antara guru atau AI. Kita sedang menentukan siapa yang pegang kendali saat keduanya sama-sama hadir di ruang belajar.
Jangan Biarkan Algoritma Jadi Kurikulum Tersembunyi
Pemerintah sudah bergerak. Maret 2026, terbit pedoman nasional pemanfaatan teknologi digital dan AI untuk jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang menekankan pemakaian AI secara etis, aman, dan selaras dengan perlindungan anak. Juli 2026, Kemendikdasmen bersama Polri menyoroti risiko deepfake, disinformasi, kejahatan siber, dan pelanggaran privasi dalam pendidikan.
Arah kebijakan ini penting, tapi tidak cukup kalau berhenti di atas kertas. Sekolah tidak butuh daftar larangan memakai AI. Sekolah butuh cara mengajarkan siswa hidup berdampingan dengan AI, dan bagi PAI, cara hidup itu harus berpijak pada tabayyun, amanah, kejujuran, tanggung jawab, dan adab terhadap ilmu.
Pertanyaan besarnya bukan apakah mesin bisa berpikir seperti manusia. Pertanyaannya: apakah manusia masih mau berpikir setelah mesin memberi jawaban?
PAI punya tugas baru di sini. Bukan melawan algoritma, dan bukan pula menyerahkan pendidikan agama kepadanya, melainkan mendidik manusia agar tetap menjadi manusia di tengah dunia yang makin dipenuhi mesin.
Dan barangkali di situlah makna Twin Towers yang paling nyata: ilmu tidak berdiri di menara yang terpisah, ia bertemu di tengah persoalan manusia, agar teknologi punya arah, agama punya daya jawab atas zaman, dan pendidikan kembali ke tujuannya sendiri: memanusiakan manusia.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.
